Fraksi Gerindra Desak Gubernur Tindaklanjuti Rekomendasi Dewan
DENPASAR, NusaBali - Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Bali mendesak Gubernur Bali Wayan Koster untuk mengambil langkah tegas dan segera menindaklanjuti rekomendasi DPRD terkait pelanggaran hukum di kawasan Pantai Bingin, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Desakan ini disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi Gerindra-PSI, I Gede Harja Astawa di Gedung DPRD Bali, Selasa (10/6).
“Tadi (dalam pertemuan,red) secara langsung juga dari beberapa perwakilan pemilik dan pengelola bangunan di pantai Bingin itu, mengakui bahwa mereka menyadari ada pelanggaran hukum diantaranya itu membangun tanpa izin padahal tanah yang dibangun itu milik negara,” ujar Anggota Komisi I tersebut didampingi anggota lainnya Zulfikar, usai pertemuan Komisi I dengan para pemilik bangunan di Gedung DPRD Bali, Selasa.
Ia menegaskan, Fraksi Gerindra mendukung penuh langkah-langkah tegas yang direkomendasikan oleh Komisi I DPRD Bali, termasuk pembongkaran bangunan ilegal jika diperlukan. Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan rekomendasi itu sangat bergantung pada keberanian dan komitmen Gubernur Bali dalam mengeksekusinya. “Sekeras apapun kami di komisi berbicara, sekeras apapun rekomendasi yang kami buat kemudian menjadi produk lembaga, jika eksekutif dalam hal ini Pak Gubernur tidak menindaklanjuti rekomendasi itu, kita juga tidak bisa berbuat apa-apa,” tegasnya.
Lebih lanjut, Harja Astawa menyambut positif sikap Satpol PP Provinsi Bali yang menurutnya konsisten dalam penegakan aturan. Ia menyebut pernyataan Kepala Satpol PP, I Dewa Nyoman Rai Dharmadi yang siap membongkar bangunan jika memang terbukti melanggar, sebagai sinyal kuat bahwa tidak ada ruang bagi pembiaran. “Kalau harus dibongkar, ya bongkar. Jangan sampai ini menjadi preseden buruk. Bahkan Pak Gubernur sendiri saya lihat di media sudah geram dengan villa-villa bodong ini. Ini kan seperti gayung yang bersambut semestinya,” tegas politisi asal Daerah Pemilihan Buleleng ini.
Ia bahkan membandingkan langkah-langkah yang dapat diambil Gubernur Koster dengan kepemimpinan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM). Menurut Harja, KDM mampu bertindak tegas tanpa dukungan penuh dari DPRD, sementara di Bali, DPRD justru telah memberikan dukungan politik penuh kepada gubernur untuk bertindak. “Gubernur Jabar itu tidak ada dukungan DPRD kok. Nah di Bali, DPRD mendukung, sehingga Pak Koster ketika melangkah itu pasti kuat secara politik. Artinya begini, kalau hal-hal yang baik dari luar, kenapa tidak bisa kita ikuti, iya kan? Demi kebaikan kita,” tegasnya.t
Komentar