Petruk Terancam Tak Tampil di PKB 2025, De Gadjah: Jangan Bawa Urusan Politik ke Seni
DENPASAR, NusaBali.com – Seniman legendaris asal Bali, I Nyoman Subrata yang akrab dikenal dengan nama panggung Petruk, terancam tidak tampil dalam pementasan drama gong klasik di ajang Pesta Kesenian Bali (PKB) XLVII Tahun 2025.
Hal ini disebut sebagai imbas dari kebijakan tim kurator PKB yang menekankan penggunaan bahasa Bali alus dan etika berbahasa dalam seluruh pertunjukan. Petruk sebelumnya menjadi sorotan karena dalam beberapa pementasannya menggunakan ungkapan sarkastis, termasuk kata-kata seperti "ba**sat" yang dianggap tidak pantas dalam konteks seni budaya yang ditampilkan di panggung resmi milik pemerintah.
Menanggapi kabar ini, Ketua DPD Gerindra Bali Made Muliawan Arya alias De Gadjah menyampaikan keberatannya. Ia menilai pelarangan Petruk tampil berkaitan dengan dukungan politik sang seniman pada Pilgub Bali sebelumnya.
“Pada tanggal 1 Juni kemarin, Pekak Petruk bercerita bahwa job-nya di-block atau tidak diizinkan tampil di PKB oleh oknum ASN di Dinas Kebudayaan. Alasannya karena mendukung saya saat Pilgub dan karena kata-kata dalam tampilan dianggap kasar,” ujar De Gadjah, Kamis (5/6/2025).
Menurut De Gadjah, dalam seni tradisional seperti drama gong, penggunaan bahasa yang lugas atau bahkan kasar bukan hal baru. Justru, hal tersebut kerap digunakan untuk membangun karakter dan dinamika cerita.
“Kita semua tahu drama gong kan? Kata-kata seperti itu biasa. Jika semua harus pakai bahasa Bali alus (sor singgih), bagaimana jadinya? Siapa yang mau nonton? Kreativitas seniman jangan dibatasi,” tegasnya.
Lebih jauh, ia mengingatkan agar rivalitas politik yang sudah lewat tidak dibawa-bawa ke dalam ruang seni dan budaya. Menurutnya, tindakan memblokir seniman karena berbeda pilihan politik adalah bentuk ketidakdewasaan dalam berpolitik.
“Saya bicara bukan hanya untuk Pekak Petruk, tapi untuk semua seniman dan artis yang job-nya diblokir dan tidak diizinkan tampil. Politik sudah selesai, mari kita fokus membangun Bali,” ujarnya.
De Gadjah menyebut sudah berbicara langsung dengan Gubernur Bali, Wayan Koster terkait masalah ini. Menurutnya, Gubernur tidak mengetahui adanya pemblokiran tersebut dan berjanji akan menindaklanjuti.
“Respons beliau baik. Beliau tidak tahu dan tidak pernah menginstruksikan hal seperti itu. Beliau akan mengarahkan Dinas Kebudayaan dan jajarannya agar tidak lagi membatasi seniman karena alasan politik,” ungkap De Gadjah.
Ia pun mengajak seluruh pihak untuk bersinergi, meninggalkan konflik masa lalu, dan membangun Bali bersama tanpa diskriminasi.
“Jika masih ada hal-hal seperti itu terjadi, tolong sampaikan kepada kami. Kami semua sebagai rakyat Bali akan berjuang untuk keadilan dan agar tak ada rakyat yang dizolimi,” pungkasnya.
Komentar