Bawaslu Bali Dukung Demokrasi Hijau

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, menegaskan bahwa keberlangsungan ekosistem lingkungan tidak lepas dari sebuah kebijakan politik. "Kebijakan apapun lahir dari keputusan politik, termasuk masalah lingkungan. Kami ingin menegaskan bahwa apapun profesi dan kegiatannya, semua akan terdampak oleh keputusan politik, jangan ada lagi narasi ‘nyen menang patuh gen’ (siapa menang sama saja,red). Ada lho dampak nyatanya ke kita," tegas Ariyani. 

Ariyani mengatakan, Bawaslu Bali berkomitmen untuk menjadikan semangat ini sebagai bagian dari desain besar demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan. Setiap kegiatan akan dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap kesadaran masyarakat, terhadap kebijakan pemilu, dan tentu terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Sementara itu, akademisi dari Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) I Putu Gede Parma menegaskan bahwa tantangan demokrasi saat ini tidak hanya soal teknis pemilu, tapi juga soal dekadensi nilai. “Apatisme politik terjadi karena luka yang diulang. Janji kosong, politik uang, hoaks, dan ujaran kebencian. Tapi ini tidak bisa dilawan dengan diam. Harus dengan pendidikan, dengan budaya, dan dengan anak muda yang peduli,” kata Parma.

Sementara Kepala Kesbangpol Buleleng, Komang Kappa Tri Aryandono menyampaikan bahwa kegiatan kemarin sejalan dengan tema besar Bulan Bung Karno yang tahun ini dirayakan untuk ke-7  kalinya dengan tema ‘Prana Jagat Kerthi’ -  Mahakarya Bung Karno tentang harmoni semesta. “Hari ini kita tidak hanya memperingati gagasan Bung Karno, tapi juga meneruskan semangatnya. Lewat aksi nyata menjaga lingkungan, lewat penguatan peran generasi muda dalam politik, kita sedang menulis bab baru dalam demokrasi Indonesia,” ujar Kappa. 

Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Buleleng mendukung penuh partisipasi komunitas dan pemuda dalam gerakan lingkungan dan kesadaran politik sebagai bagian dari estafet perjuangan bangsa. adi