Bawaslu Bali Tekankan Aksi Nyata Perempuan Dalam Panggung Politik
DENPASAR, NusaBali - Demokrasi bukan panggung yang sunyi, terlebih bagi perempuan. Dalam ruang politik dan pemilu, suara mereka bukan sekadar angka statistik atau pemenuhan kuota administratif.
Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bali Ketut Ariyani, saat menjadi narasumber dalam Seminar Pendidikan Politik bagi Kader Perempuan Partai Demokrat dan Calon Kader Perempuan Partai Demokrat, di Inna Shindu Beach Hotel, Sanur, Denpasar Selatan, Sabtu (31/5).
“Jumlah pemilih perempuan di Bali lebih tinggi dibandingkan laki-laki dengan selisih sekitar 40.000 orang. Pemilu 2024 mencatat sejarah baru dengan tingkat partisipasi perempuan yang lebih tinggi dari laki-laki. Jadi persyaratan administratif, bukan jaminan keterpilihan,” tegas Ariyani.
Menurutnya, justru banyak perempuan yang merasa cukup hanya dicalonkan, padahal ruang politik menuntut aksi nyata. “Politik itu bukan cuma soal partai. Ini soal relasi, pengetahuan, dan terutama aksi. Kalau hanya duduk santai, siapa yang akan percaya dan memilih?” ucap Srikandi Bawaslu Bali tersebut.
Bagi Bawaslu, mendorong keterlibatan perempuan dalam kancah politik bukan sebuah pilihan, melainkan kewajiban moral dalam menjaga integritas demokrasi. Pemilu adalah ruang serius, ruang representasi rakyat. Karena itu, Bawaslu menegaskan pentingnya edukasi dan pendampingan agar perempuan tidak hanya menjadi alat pemenuhan kuota, melainkan agen perubahan yang sungguh membela rakyat.
Senada dengan itu, Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan, menyampaikan pentingnya peran aktif perempuan dalam panggung politik. Dia menyayangkan masih banyak perempuan yang, ketika sudah mendapat posisi strategis, justru memilih diam.
“Kalau ibu-ibu diam di politik, bagaimana masyarakat tahu perjuangan mereka? Ini parlemen, bukan pameran seni. Di sini harus bicara, menyuarakan apa yang diperjuangkan,” ucapnya.
Lidartawan juga membagikan pengalamannya membentuk TPS khusus perempuan, yang menurutnya justru menghasilkan partisipasi tinggi dan kerja yang lebih tertib. “Perempuan kalau dikasih ruang dan kepercayaan, hasilnya top,” tandasnya.
Namun tantangan lain tak kalah pelik, praktik politik uang dan kampanye semu lewat baliho. “Baliho itu nggak segitu hebatnya. Dampaknya kecil. Justru media sosial dan pertemuan langsung jauh lebih kuat. Tapi ingat, kerja bersih melawan politik uang tidak bisa dilakukan KPU atau Bawaslu saja. Semua pihak harus ikut serta.”
Dari sisi pemerintah daerah, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Provinsi Bali I Made Artanegara, menegaskan pentingnya pendidikan politik bagi perempuan. Menurutnya, ini bagian dari ikhtiar mengatasi budaya patriarki dan stereotip gender yang masih mengakar.
“Kalau kita ingin meningkatkan kualitas demokrasi, kualitas kader perempuan juga harus ditingkatkan. Harus lebih dari sekadar angka keterwakilan,” tutur Artanegara.
Selain dari unsur penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah, seminar ini juga menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Warmadewa (Unwar) sekaligus pengamat politik Drs I Nyoman Wiratmaja MSi, membawakan materi mengenai pentingnya pendidikan politik bagi kaum perempuan. Dia menekankan bahwa literasi politik merupakan bekal utama agar perempuan tidak hanya hadir secara simbolik, tetapi mampu mengambil peran strategis dalam proses demokrasi. 7 adi
Komentar