Realisasi Belanja Modal Rendah
Efisiensi, Proyek Infrastruktur di Bali hingga Februari 2025 Minim
Penurunan belanja terjadi pada fungsi pelayanan umum serta perumahan dan fasilitas umum
DENPASAR, NusaBali
Hingga akhir Februari 2025, pengadaan barang untuk proyek infrastruktur yang telah berjalan di Bali masih minim. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya realisasi belanja modal pemerintah daerah. Dari total pagu yang dialokasikan, belanja modal baru terealisasi Rp 5,76 miliar atau hanya 0,09 %. Hal ini terjadi karena adanya kebijakan efisiensi anggaran.
Belanja modal sendiri merupakan pengeluaran pemerintah untuk membeli atau membangun aset yang memiliki manfaat jangka panjang, seperti pembangunan jalan, jembatan, rumah sakit, sekolah, serta pengadaan kendaraan atau alat-alat kantor. Meskipun demikian, di sisi lain, pendapatan daerah mulai menunjukkan tren positif, dengan adanya tambahan dari Pungutan Wisatawan Asing (PWA) yang sudah mencapai Rp 42,27 miliar.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali, Muhamad Mufti Arkan, menyampaikan perekonomian Bali sepanjang tahun 2024 menunjukkan kinerja yang baik. “Pada triwulan IV tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Bali mencapai 5,19 % (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,02 % (yoy),” ujar Mufti, saat ditemui di Gedung Keuangan Negara I, Jalan Kusuma Atmaja, Niti Mandala Denpasar, pada Kamis (20/3) siang.
Selain itu, tingkat inflasi di Bali pada Februari 2025 tercatat sebesar 1,21 % (yoy), yang masih dalam kisaran wajar. Dari sisi pendapatan, Mufti mengatakan realisasi APBN di Provinsi Bali hingga 28 Februari 2025 telah mencapai Rp 2,79 triliun atau 11,97 % dari target tahun ini. Penerimaan negara dikontribusikan oleh perpajakan sebesar Rp 2,17 triliun (11,18 %) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 619,3 miliar (15,9 8 %).
Sementara itu, belanja negara telah terealisasi sebesar Rp 3,38 triliun (15,48 % dari pagu). Peningkatan belanja terjadi di hampir semua fungsi, terutama pada sektor kesehatan yang mengalami lonjakan hingga 780,94 % (yoy). “Hal ini akibat perubahan mekanisme pengesahan belanja oleh Satker BLU yang sebelumnya dilakukan tiap bulan menjadi tiap minggu,” jelas Mufti.
Namun, penurunan belanja terjadi pada fungsi pelayanan umum serta perumahan dan fasilitas umum, seiring dengan telah selesainya pembangunan Bendungan Sidan pada tahun 2024 serta aktivitas pemilu yang berakhir.
Sementara kinerja APBD di Provinsi Bali juga menunjukkan pertumbuhan positif. Hingga 28 Februari 2025, realisasi pendapatan daerah telah mencapai Rp 4,36 triliun atau 13,20 % dari target. “Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang Rp 2,69 triliun atau sekitar 61,77 % dari total pendapatan, sementara 38,07 % atau Rp 1,66 triliun berasal dari dana transfer,” ungkapnya.
Selain itu, Pungutan Wisatawan Asing yang mulai diterapkan di Bali telah menghasilkan Rp 42,27 miliar. “Pendapatan ini diharapkan menjadi sumber tambahan bagi keuangan daerah dari sektor pariwisata,” tegas Mufti.
Sementara realisasi belanja daerah hingga Februari 2025 mencapai Rp 1,99 triliun atau 5,68 % dari pagu, dengan sebagian besar dialokasikan untuk belanja operasi sebesar Rp 1,71 triliun (7,06 % dari pagu). “Namun, belanja modal masih sangat rendah, hanya mencapai 0,0 9% dari pagu. Realisasi belanja modal yang masih kecil diakibatkan oleh adanya kebijakan efisiensi,” ujar Mufti.t
Komentar