Mayoritas Masyarakat Desa Gianyar Bekerja di Sektor Pertanian

“Sebagian besar masyarakat di Gianyar bekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan 20 desa/kelurahan mengandalkan sektor ini sebagai sumber penghasilan utama,” ungkap Kepala BPS Kabupaten Gianyar Maria Iin Maidiana SST, Kamis (27/2). Faktor pendukungnya adalah keberadaan sungai, saluran irigasi, serta bendungan di delapan desa/kelurahan. Selain itu, terdapat 17 desa/kelurahan yang mayoritas penduduknya bekerja di bidang perdagangan dan jumlah yang sama dalam sektor akomodasi serta makanan dan minuman.

Sebanyak 49 desa/kelurahan di Gianyar memiliki produk unggulan yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal, dengan 22 desa/kelurahan bahkan mampu mengekspor produknya ke luar negeri. Selain faktor produksi, infrastruktur finansial juga menjadi kunci dalam mendorong perekonomian desa. Tercatat 70 desa/kelurahan memiliki akses ke Kredit Usaha Rakyat (KUR), sementara 16 desa/kelurahan memanfaatkan Kredit Usaha Bersama (KUBE) dan 10 desa/kelurahan menggunakan Kredit Usaha Kecil (KUK).

Konektivitas juga menjadi faktor penting dalam perkembangan ekonomi. Dari hasil Podes 2024, 70 desa/kelurahan di Gianyar sudah memiliki sinyal telepon seluler, dengan 33 desa/kelurahan memiliki sinyal yang sangat kuat dan 37 desa/kelurahan memiliki sinyal kuat. Meski memiliki potensi ekonomi yang cukup kuat, desa-desa di Gianyar juga menghadapi berbagai tantangan. “Podes 2024 mencatat 13 desa/kelurahan mengalami pencemaran air, sementara dua desa/kelurahan mengalami pencemaran udara. Dua desa/kelurahan terdampak banjir dan 19 desa/kelurahan mengalami tanah longsor,” terangnya.

Di bidang pendidikan, Gianyar memiliki 292 SD negeri dan swasta serta 34 SMP negeri dan swasta. Jenjang SMA dan SMK, terdapat 13 SMA negeri dan swasta serta 27 SMK negeri dan swasta. Untuk pendidikan tinggi, hanya terdapat satu perguruan tinggi negeri dan satu perguruan tinggi swasta. Di sektor kesehatan, Kabupaten Gianyar memiliki delapan rumah sakit dan satu rumah sakit bersalin. Terdapat pula 5 Puskesmas dengan layanan rawat inap dan 8 Puskesmas tanpa rawat inap. Meski demikian, masih terdapat tantangan dalam pemerataan akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat desa.

Dengan beragam potensi dan tantangan yang ada, hasil Podes 2024 dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pembangunan berbasis desa. Penguatan sektor pertanian, dukungan terhadap UMKM, serta peningkatan infrastruktur komunikasi dan kesehatan perlu menjadi prioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. 7 nvi