Mengulik Lagi Sepak Terjang I Dewa Agung Gede Lidartawan, Ketua KPU Bali Dua Periode

DENPASAR, NusaBali

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, menegaskan tidak akan melanjutkan kariernya sebagai penyelenggara pemilu ke tingkat pusat setelah masa baktinya sebagai anggota KPU Bali berakhir pada tahun 2028 nanti. Menurutnya, 25 tahun mengabdi di dunia kepemiluan sudah cukup.

"Kami berlima tidak akan lagi di KPU Bali, sudah dua periode. Saya pribadi tidak akan menjadi penyelenggara lagi, sudah capek," ujar Lidartawan saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Pilkada Serentak 2024 di Sekretariat KPU Bali, Denpasar, Senin (24/2). Lidartawan merupakan sosok fenomenal di dunia kepemiluan Bali. Ia memimpin KPU Bali sejak 2018 dan berhasil menakhodai lembaga tersebut melalui Pemilu 2024 yang berat, termasuk Pemilu Presiden dan Legislatif serta Pilkada Serentak, tanpa ada sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pria kelahiran Desa Sangsit, Sawan, Buleleng ini mengawali kariernya di dunia kepemiluan pada tahun 2003 sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Denpasar Barat. Ia kemudian dipercaya sebagai Ketua Panwaslu Kota Denpasar pada 2007, sebelum kembali ke KPU sebagai Ketua KPU Kabupaten Bangli pada 2008. Setelah dua periode di Bangli, ia melanjutkan kepemimpinannya di KPU Bali sejak 2018.

"Selama 21 tahun ini, saya melihat cukup bagus perkembangannya (kepemiluan). Namun, sayangnya, mundurnya juga banyak. Lubang yang sudah ditutup, dibuka lagi," ungkapnya. Eks akademisi pertanian Universitas Udayana dan Universitas Gadjah Mada ini menilai, sistem pemilu, terutama pilkada, tidak boleh diubah secara tergesa-gesa. Menurutnya, wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD adalah langkah mundur yang berisiko tinggi.

"Itu kan sudah pernah dilakukan, risikonya banyak, dan susah diminimalisir. Saya sudah jalani ini sejak lama dan waktu masih di LSM pun sudah memberikan masukan," jelasnya. Lidartawan tidak menutup kemungkinan untuk masuk ke dunia politik praktis setelah 2028. Ia mengaku memiliki prinsip bahwa jika ingin memperbaiki suatu sistem, maka harus masuk ke dalamnya.

"Sepertinya saya akan ke situ (politik praktis), tapi ya lihat dulu nanti. Yang jelas, saya akan tetap mendukung KPU agar pemilu lebih baik, entah sebagai narasumber atau melalui ide-ide saya," ujarnya. Selain itu, Lidartawan berencana menulis buku setelah pensiun dari KPU. Buku tersebut akan mengupas sistem kepemiluan Indonesia dari sudut pandangnya yang telah berkecimpung selama dua dekade terakhir.

"Itu akan saya tuangkan dalam buku nanti," tegasnya. Latar belakang Lidartawan sebagai akademisi di bidang pertanian tidak menghalanginya untuk terjun ke dunia kepemiluan. Ia mengakui bahwa keterlibatannya di dunia aktivisme menjadi pintu masuknya ke sistem politik dan pemilu. "Saya kan aktivis. Dulu waktu mau S3 di Universitas Hokkaido, ada kendala di kampus yang membuat saya tidak bisa berangkat. Daripada berpolitik di kampus, lebih baik saya mengatur politik di luar agar bisa menjadi penyelenggara yang baik," katanya.

Lidartawan juga dikenal sebagai penggagas pelaksanaan green election (Pemilu Hijau) saat Pilkada serentak 2024 lalu. Walau belum optimal, namun dia berharap gagasannya itu bisa berlanjut di Pemilu 2029 nanti. Dia pun meminta Bupati dan Walikota anyar untuk melakukan pemasangan videotron di setiap kecamatan demi menyukseskan sosialisasi pemilu hijau. “Kami mendorong semua Bupati dan Walikota yang terpilih, paling tidak di satu kecamatan itu ada billboard dan kalau bisa dipasang videotron,” bebernya. 

Kata Lidartawan, menuju Pemilu dan Pilkada Serentak 2029, KPU Bali bakal terus menggelorakan semangat pemilu hijau. Pada Pilkada 2024 ini, pemilu hijau ini sudah digaungkan di Bali, namun baru mampu mengurangi penggunaan spanduk dan umbul-umbul, tidak dengan baliho. Penggunaan baliho masih menjadi favorit peserta Pemilu dan Pilkada 2024 untuk menjangkau pemilih tradisional. Di sisi lain, sampah bekas baliho menjadi momok menakutkan bagi Pulau Dewata yang sedang bergulat dengan timbunan sampah plastik sekali pakai. 

“Teman-teman di partai politik, lima tahun, empat tahun ke depan, harus sudah memikirkan bukan baliho, spanduk, dan umbul-umbul,” tegas Lidartawan di hadapan perwakilan partai politik yang menghadiri FGD, Senin pagi. Kata Lidartawan, selain bermasalah bagi lingkungan, baliho juga menjadi salah satu penyebab ketegangan politik dan kecelakaan lalu lintas. Hal ini dilihat dari kasus-kasus perusakan baliho, sampai baliho roboh yang membahayakan keselamatan pengguna jalan. 

“Nanti saya akan road show ke kabupaten/kota, paling tidak di kecamatan itu ada videotron karena sudah tidak zamannya lagi pakai baliho. Ada yang interaktif, menggunakan ruang digital yang diminta masyarakat,” jelas Lidartawan. Lidartawan mengklaim, Karangasem sudah mulai memasang videotron di kecamatan atau setidaknya di lokasi yang dianggap strategis. Menurutnya, videotron sangat dinamis dan bisa sekaligus dipakai untuk sosialisasi pembangunan, sampai fluktuasi harga komoditas di daerah setempat. “Jadi, ini bukan KPU saja, untuk masyarakat juga karena mereka sudah tidak mau lagi melihat baliho yang akhirnya jadi sampah,” tegasnya. 7 ol1