Desa Diminta Revisi Perjalanan Dinas
Sesuai aturan Inpres, dampak dari efisiensi anggaran sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025 membuat Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Khusus) di Pemkab Tabanan dipotong pusat.
TABANAN, NusaBali
Komisi I DPRD Tabanan meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Tabanan segera merevisi pergeseran perjalanan dinas untuk diefisiensi 50 persen sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Hal tersebut dilakukan supaya dimasing-masing desa tidak terlanjur menjalankan aturan sebelumnya.
Ketua Komisi I DPRD Tabanan I Gusti Nyoman Omardani menyebutkan secara total pagu atau dana transfer ke desa terkait efisiensi anggaran dari pusat masih aman. Artinya tidak berdampak signifikan. "Secara total dana transfer ke desa masih aman. Pagu tidak ada perubahan," ujarnya Minggu (16/2).
Dengan kondisi itu, dia pun meminta DPMD segera melakukan revisi pergeseran perjalanan dinas, biaya makan dan minum dan biaya honor kegiatan seremonial. "Ini segera harus direvisi. Kami sudah minta DPMD segera membuat surat edaran terkait Inpres itu supaya desa tidak terlanjur melakukan perjalanan dinas menggunakan aturan sebelum diterbitkan Inpres," tegasnya.
Dia menargetkan Minggu ini DPMD sudah menyampaikan kepada desa. PMD agar segera mengundang perbekel untuk melaksanakan rapat. "Karena Inpres sudah jelas, DMPD segera menyesuaikan karena untuk pagu dana transfer masih tetap tidak ada berubah," tandas Politisi PDIP asal Desa Belimbing, Kecamatan Pupuan ini.
Sebelumnya, sesuai aturan Inpres, dampak dari efisiensi anggaran sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025 membuat Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Khusus) di Pemkab Tabanan dipotong pusat.
Total dana yang dipotong sejumlah Rp 65 miliar. Rinciannya, DAU dipotong Rp 20.158.582 dari yang didapat Rp 877. 045. 544.000 sehingga DAU yang didapat hanya Rp 856.886.962.000. Kemudian DAK dipotong Rp 45.100.693.000 dari yang didapat 96.926.148.000, sehingga DAK yang didapat Tabanan seluas Rp 51.825.455.000.7des
Komentar