DPP PDIP Beri Pembekalan Kepala Daerah Terpilih

Pelaksanaan pembekalan berlangsung secara hybrid dan dihadiri langsung oleh sejumlah pengurus pusat partai berlambang banteng moncong putih ini. Di antaranya Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto bersama Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat dan Deddy Yevri Sitorus serta Wasekjen PDIP Yoseph Aryo Adhi Dharmo.

Para kepala dari PDIP yang terdiri dari Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota serta Bupati dan Wakil Bupati mengikuti secara daring. Adapun, para Ketua DPP PDIP yang mengikuti secara daring di antaranya Wiryanti Sukamdani, Eriko Sotarduga, Mindo Sianipar, Bambang Wuryanto, Ribka Tjiptaning, Rano Karno dan Wasekjen  Sadarestuwati, serta Wabendum Yuke Yurike.

Acara dibuka dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya tiga stansa, serta Hymne PDIP. Wakil Bupati Kabupaten Melawai, Malin membacakan Pancasila. Sementara, Wakil Walikota Tangerang, Hamaryono berkesempatan membacakan doa pembuka acara pengarahan tersebut. Dalam sambutan pembukaan acara, Sekjen Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya turut melaporkan kepada Ketua Umum DPP PDIP Prof Dr Megawati Soekarnoputri terkait kegiatan pembekalan ini.

“Saya melapor ke beliau yang sedang umrah di Arab Saudi. Hari ini Ibu Mega akan berziarah ke makam Nabi Muhammad di Madinah. Kami laporkan kegiatan pembekalan kepala daerah terpilih gelombang I ini. Mereka adalah yang baru memimpin di periode pertama,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP. Hasto menyampaikan, bahwa pembekalan yang diberikan oleh DPP Partai ini agar nantinya para kepada daerah PDIP juga bisa mendapatkan tambahan pengarahan dan penggemblengan secara langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, para kepala daerah dari PDIP memiliki bekal pengetahuan terkait kondisi geopolitik serta konsep NKRI.

“Ini pembekalan agar nanti sebelum mendapatkan pengarahan dan gemblengan dari Presiden Prabowo Subianto dan seluruh jajaran pemerintahan negara, maka seluruh kepala daerah terpilih (dari PDIP) untuk memiliki bekal dalam sebuah konsepsi bahwa bentuk negara kita adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan negara federal,” jelas Hasto. Sehingga seluruh Pemda, lanjut Hasto, walau dipilih rakyat, pembangunan harus diletakkan dalam sebuah sistem yang sejalan dengan negara. 

"Bahwa, negara kita adalah negara Republik yang dipimpin seorang presiden,” ucap Hasto. Politisi asal Jogjakarta ini menambahkan, walau Presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik lain, tapi dipilih secara langsung dan mendapatkan legistimasi dipilih rakyat untuk menjabat lima tahun ke depan. “Presiden dan wakilnya punya visi misi, yang itu dinyatakan dalam rancangan pembangunan jangka menengah, yang artinya mengikat kita semua termasuk kepala daerah dan warga untuk tunduk sepenuhnya pada UU itu,” kata Hasto. Hasto menyebut, pembekalan ini ada upaya saling mengintegrasikan pemikiran serta untuk menunjukkan bagaimana visi misi PDIP diturunkan berdasarkan amanat Pancasila dan UUD 45.

Sementara usai memberikan pidato di acara pembekalan, Hasto menyatakan pembekalan kepala daerah terpilih pada Pilkada 2024 dari PDIP dilakukan demi menyelaraskan program Presiden RI, Prabowo Subianto. Menurut Hasto, PDIP menjadi partai yang memahami sistem politik. Setelah Prabowo terpilih menjadi Presiden RI, segala visi dan misi saat proses politik menjadi rencana pembangunan jangka menengah.

"Visi dan misi dari Presiden Prabowo itu kemudian dijabarkan di dalam UU tentang rencana pembangunan jangka menengah, sehingga sistem politik kita sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik, tentu saja kepala-kepala daerah dari PDIP juga akan berkomitmen, konsisten dalam menjalankan UU tentang rencana pembangunan jangka menengah," kata Hasto. Bahkan, Hasto menyebut kepala daerah terpilih dari PDIP akan memberikan dukungan bagi Prabowo soal kebijakan efisiensi anggaran. Dengan catatan, kata Hasto, pemerintah bisa memberikan skala prioritas untuk menghidupkan ekonomi rakyat dari kebijakan efisiensi anggaran.

"Kita memberikan dukungan atas kebijakan itu. Tentu saja skala prioritas agar sektor-sektor produktif untuk rakyat itu dikedepankan, sehingga yang didorong. Kami meyakini dan Pak Prabowo juga akan mendorong kebijakan perekonomian rakyat ini. Ini yang juga kami ajarkan kepada kepala daerah dari PDIP," lanjut peraih cumlaude untuk gelar doktor dari Universitas Indonesia ini. Hasto mengatakan pula, kepala daerah dari PDIP di Surabaya sudah memberikan pernyataan untuk mendukung kebijakan Prabowo soal makan bergizi gratis. "Misalnya dari Kota Surabaya siap memberikan dukungan terkait dengan kebijakan makan gratis, tetapi kemudian juga melibatkan dari daerah, juga bagaimana UMKM untuk warung-warung rakyat misalnya dapat berkontribusi, itu suatu masukan yang sangat positif dari kepala daerah PDIP," imbuh Hasto.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyampaikan, pembekalan gelombang pertama diikuti sebanyak 142 kepala daerah dari PDIP. Mereka merupakan para kepala daerah yang baru pertama terpilih di Pilkada 2024. 142 kepala daerah dari PDIP itu terdiri dari kader internal 71 orang, unsur ASN dan birokrasi 45 orang, pengusaha 23 orang, TNI/Polri 1 orang dan akademisi 2 orang.

“Dari sinilah kemudian partai menyiapkan visi dan misi. Sehingga semua kepala daerah terpilih dari PDIP, berkomitmen untuk bersama-sama berjuang mewujudkan tujuan Indonsia Merdeka. Di PDIP, calon kepala daerah tidak menyiapkan visi misi sendiri. Kalau siapkan sendiri, cenderung hanya disiapkan oleh konsultan yang tekankan populisme dan elektoral,” tegas Djarot. Djarot menambahkan, pembekalan para kepala daerah ini diisi oleh pemateri dari kepala daerah berprestasi dari PDIP. Antara lain, mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok hingga mantan Walikota Semarang Hendrar Prihadi.

Dalam Pilkada 2024, calon yang diusung PDIP menang di tingkat provinsi ada 12 daerah dari 37 provinsi atau 32%. Di kabupaten/kota menang 243 atau 47% dari 514. "Di 2017 lalu di tingkat provinsi, kita menang 22%. Di tahun 2024 kita menang 32%, ini luar biasa. Untuk kepala daerah tingkat dua, kabupaten/kota kita tahun 2017 sampai 2020 menang 37%. Tahun 2024, kita menang 47%. Jadi, peningkatan 10%,” kata Djarot. 7 k22