Program Makan Bergizi Gratis Belum Terlaksana di Denpasar
DENPASAR, NusaBali - Program makan bergizi gratis (MBG) sudah mulai digelar serentak di Indonesia per 6 Januari 2025 lalu. Namun, sampai saat ini program tersebut belum berjalan di Denpasar, meski Pemkot sudah menganggarkan Rp 5 miliar.
Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar Anak Agung Gede Wiratama, Rabu (5/2), mengatakan sampai saat ini belum turun petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis. Hal tersebut jadi penyebab program itu belum terealisasikan.
“Sampai saat ini belum ada petunjuk dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan program ini. Selain itu, juga belum ada dihubungi oleh Badan Gizi Nasional,” kata Gung Wiratama.
Saat ini pihaknya masih menunggu petunjuk tersebut turun dari pusat ke Denpasar. Dengan belum adanya petunjuk itu, pihaknya belum tahu bagaimana pengaturan program dimaksud. “Per siswa berapa harga makanannya, siapa penyedianya, dan instansi mana pelaksananya, kami belum tahu,” ujar Gung Wiratama.
Meski belum digelar, pihaknya telah siap jika juklak dan juknis turun. Apalagi sebelumnya juga telah dilakukan uji coba sebelumnya.
Sementara itu, untuk merealisasikan program andalan Prabowo–Gibran ini, Pemkot Denpasar mengalokasikan anggaran Rp 5 miliar. Anggaran ini diambil dari pos Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora). Nantinya, jika sudah ada petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, Pemkot Denpasar akan melakukan penyesuaian.
Hal itu dikemukakan Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa, beberapa waktu lalu. “Untuk di Denpasar kami alokasikan Rp 5 miliar selama tahun 2025, karena juknis dari pusat belum ada, ‘rumahnya’ dulu kami buat,” ujarnya.
Nantinya jika sudah ada juknis dan juklak dan sudah diatur terkait penganggaran, pihaknya akan melakukan pergeseran anggaran untuk hal tersebut. Wawali Arya Wibawa menambahkan, pihaknya juga belum mengetahui lembaga yang akan menangani program makan bergizi gratis ini.
“Teknisnya di Dinas Pendidikan, namun belum tentu Dinas Pendidikan yang mengambil. Saya dapat info akan diserahkan ke Dinas Kesehatan, PKK, ada Dinas PMD juga, belum pasti itu,” kata Wawali Arya Wibawa. 7 mis
Komentar