Pj Gubernur: Transportasi Publik Mendesak
Di sisi lain Mahendra Jaya juga meminta IHGMA Bali untuk ‘ngrombo’ (bersama-sama) dengan Pemerintah Provinsi Bali untuk mensosialisasikan mengenai pungutan wisatawan asing yang akan mulai diberlakukan tahun 2024.
DENPASAR, NusaBali
Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menyampaikan kebutuhan terhadap transportasi publik di Bali sudah sangat mendesak. Hal tersebut disampaikannya saat menerima audiensi Indonesia Hotel General Manager Association (IHGMA) Bali bertempat di Ruang Rapat Adhi Sabha Kantor Gubernur Bali, Niti Mandala, Denpasar, Senin (25/9) siang.
“Saya lihat sudah mendesak. Bali perlu transportasi publik,” kata Pj Gubernur Sang Made Mahendra Jaya. Ia menambahkan bahwa saat ini adalah waktu yang paling tepat untuk mengembangkan transportasi publik di Bali. Menurutnya, transportasi publik merupakan suatu keharusan yang perlu dilakukan untuk mengembangkan Bali sebagai destinasi pariwisata dunia. “Kalau kita kerjakan setelah macet akan susah. Sebelum parah kita eksekusi dulu,” ujarnya.
Hal tersebut juga telah disampaikan oleh Pj Gubernur Mahendra Jaya kepada Presiden Joko Widodo saat mendampingi kunjungan Presiden di Bali pada Minggu (24/9) lalu.
Ia menyampaikan bahwa di tengah keadaan pariwisata Bali yang mulai pulih dengan jumlah penumpang di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai mencapai 63 ribu setiap hari atau sekitar 1,7 juta penumpang per bulan, menyebabkan akses keluar masuk bandara serta wilayah sekitarnya kerap macet terlebih di akhir pekan. Hal ini perlu dicarikan solusi yang tepat.
“Saya usulkan, Pak kita kan sudah ada rencana untuk LRT. Kalau bisa Pak, itu sudah ada kepastian pembangunan itu,” tuturnya mengulang apa yang disampaikan kepada Presiden Jokowi.
Terlebih menurut Pj Gubernur Mahendra Jaya, kajian terhadap itu sudah ada di Bappenas. Sementara Menteri PPN/Kepala Bappenas mengonfirmasi bahwa yang berminat berinvestasi bukan hanya investor Korea Selatan tapi juga Abu Dhabi (UEA). “Tapi menurut saya siapapun dia tapi kerjakan cepat,” imbuhnya.
Di sisi lain Mahendra Jaya juga meminta IHGMA Bali untuk ‘ngrombo’ (bersama-sama) dengan Pemerintah Provinsi Bali untuk mensosialisasikan mengenai pungutan wisatawan asing yang akan mulai diberlakukan tahun 2024. “Prioritas pertama adalah penanganan sampah dan kedua adalah pelestarian budaya. Tolong digemakan agar tidak ada resistensi,” ungkap Pj Gubernur Mahendra Jaya. Ia meminta anggota IHGMA Bali untuk dapat mensosialisasikan dan menggaungkan hal tersebut kepada wisatawan di hotel masing-masing. Tujuannya agar wisatawan tidak salah tafsir dan mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Bali tersebut guna menciptakan pariwisata Bali yang berkelanjutan.
Sementara anggota IHGMA Bali menyampaikan bahwa pada umumnya wisatawan asing khususnya wisman Eropa mendukung hal tersebut. Mereka merasa bangga karena memiliki andil dan kontribusi terhadap pelestarian budaya Bali. Asalkan peruntukannya jelas dan dilaksanakan secara transparan. 7 cr78
Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menyampaikan kebutuhan terhadap transportasi publik di Bali sudah sangat mendesak. Hal tersebut disampaikannya saat menerima audiensi Indonesia Hotel General Manager Association (IHGMA) Bali bertempat di Ruang Rapat Adhi Sabha Kantor Gubernur Bali, Niti Mandala, Denpasar, Senin (25/9) siang.
“Saya lihat sudah mendesak. Bali perlu transportasi publik,” kata Pj Gubernur Sang Made Mahendra Jaya. Ia menambahkan bahwa saat ini adalah waktu yang paling tepat untuk mengembangkan transportasi publik di Bali. Menurutnya, transportasi publik merupakan suatu keharusan yang perlu dilakukan untuk mengembangkan Bali sebagai destinasi pariwisata dunia. “Kalau kita kerjakan setelah macet akan susah. Sebelum parah kita eksekusi dulu,” ujarnya.
Hal tersebut juga telah disampaikan oleh Pj Gubernur Mahendra Jaya kepada Presiden Joko Widodo saat mendampingi kunjungan Presiden di Bali pada Minggu (24/9) lalu.
Ia menyampaikan bahwa di tengah keadaan pariwisata Bali yang mulai pulih dengan jumlah penumpang di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai mencapai 63 ribu setiap hari atau sekitar 1,7 juta penumpang per bulan, menyebabkan akses keluar masuk bandara serta wilayah sekitarnya kerap macet terlebih di akhir pekan. Hal ini perlu dicarikan solusi yang tepat.
“Saya usulkan, Pak kita kan sudah ada rencana untuk LRT. Kalau bisa Pak, itu sudah ada kepastian pembangunan itu,” tuturnya mengulang apa yang disampaikan kepada Presiden Jokowi.
Terlebih menurut Pj Gubernur Mahendra Jaya, kajian terhadap itu sudah ada di Bappenas. Sementara Menteri PPN/Kepala Bappenas mengonfirmasi bahwa yang berminat berinvestasi bukan hanya investor Korea Selatan tapi juga Abu Dhabi (UEA). “Tapi menurut saya siapapun dia tapi kerjakan cepat,” imbuhnya.
Di sisi lain Mahendra Jaya juga meminta IHGMA Bali untuk ‘ngrombo’ (bersama-sama) dengan Pemerintah Provinsi Bali untuk mensosialisasikan mengenai pungutan wisatawan asing yang akan mulai diberlakukan tahun 2024. “Prioritas pertama adalah penanganan sampah dan kedua adalah pelestarian budaya. Tolong digemakan agar tidak ada resistensi,” ungkap Pj Gubernur Mahendra Jaya. Ia meminta anggota IHGMA Bali untuk dapat mensosialisasikan dan menggaungkan hal tersebut kepada wisatawan di hotel masing-masing. Tujuannya agar wisatawan tidak salah tafsir dan mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Bali tersebut guna menciptakan pariwisata Bali yang berkelanjutan.
Sementara anggota IHGMA Bali menyampaikan bahwa pada umumnya wisatawan asing khususnya wisman Eropa mendukung hal tersebut. Mereka merasa bangga karena memiliki andil dan kontribusi terhadap pelestarian budaya Bali. Asalkan peruntukannya jelas dan dilaksanakan secara transparan. 7 cr78
1
Komentar