Mendesak, Buleleng Perlu ‘Rumah Aman’

Ketua Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya mengatakan dalam pembentukan peraturan daerah, harus diikuti dengan pemenuhan sarana prasarana pendukung. Salah satunya yang paling penting yakni rumah aman. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Buleleng ini menyebut rumah aman yang wajib disiapkan pemerintah tidak hanya diperuntukkan bagi pengguna narkoba saja. Melainkan juga untuk penderita HIV/AIDS, korban pelecehan dan kekerasan serta Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

“Rumah aman ini penting untuk memberikan perlindungan kepada mereka. Saya rasa untuk membangun rumah aman di Buleleng tidak sulit, yang penting ada komitmen dari pemerintah daerah. Kalau APBD tidak mampu bisa cari akses lewat APBN seperti Tabanan,” ungkap Ngurah Arya.

Menurutnya untuk membangun sebuah rumah aman diperlukan anggaran tidak lebih Rp 6 miliar. Anggaran itu pun disebut politisi asal Desa/Kecamatan Gerokgak ini tidak berat. Dia pun berharap rumah aman ini sudah tersedia setelah Ranperda P4GN ini ditetapkan menjadi perda.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial Buleleng I Putu Kariaman Putra dikonfirmasi Senin (22/5), menyebut rencana pembangunan rumah aman sudah sempat dirancang beberapa tahun lalu. Hanya saja sampai saat ini masih terkendala karena pandemi Covid-19 dan keterbatasan anggaran.

Penanganan kasus yang memerlukan pendampingan sosial selama ini masih bekerjasama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Namun untuk tahun ini Dinas Sosial sedang mencari solusi untuk pemenuhan rumah aman sementara.

“Kami masih jajaki beberapa aset daerah yang memungkinkan untuk dijadikan rumah aman. Sebelum anggaran pembangunan tersedia kita pakai gedung yang sudah ada dulu tinggal di renovasi supaya representatif. Kami upayakan tahun ini sudah tersedia,” kata Kariaman. 7k23