Megawati Ingin Militer RI Diperkuat

JAKARTA, NusaBali

Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri menyatakan penguatan militer Indonesia dapat dilakukan dengan melihat peta geopolitik dan geografis, di mana sebagai negara maritim sudah seharusnya memperkuat TNI Angkatan Laut (AL).

Hal itu disampaikan Megawati saat mengisi sambutan dalam acara peluncuran 58 buku dalam rangka Hari Jadi ke-58 Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) RI di Gedung Lemhannas, Jakarta Pusat, Sabtu (20/5/2023).

“Kita itu negara kelautan. Tiga matra itu darat, laut, dan udara itu harus berpikir realistis-objektif, saya sering lihat ini apa maunya,” kata Megawati.

Putri Proklamator RI itu menyatakan pernah berdiskusi dengan Kasad Jenderal TNI Dudung Abdurachman. Megawati menanyakan apabila ada serangan datang maka siapa yang terdepan dalam melakukan perlawanan di Indonesia.

“Pak, kalau kita umpamanya mau ada serangan belum masuk itu entah itu kapal laut, pesawat, yang maju dulu siapa? Memangnya angkatan darat? Tidak lah. Jangan saya dibilang benci angkatan darat, ini saya ngomong benar, loh, realistis-objektif,” ujar Megawati seperti dilansir dari Antara.

Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu mengemukakan kerap menyampaikan isu ini kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia mengatakan Indonesia mendapat predikat dari internasional sebagai The Best Archipelago.

Karena itu, lanjut Megawati, secara geopolitik, Indonesia harus mempertahankan kedaulatan dimulai dari sisi kelautan.

“Kita ini masih suka egosentris, nah, itu yang tiga matra itu susah payah itu, loh,” tambah Megawati.

Megawati juga menyampaikan bagaimana cikal bakal TNI didirikan. Para tokoh TNI pendahulu seperti antara lain Jenderal Gatot Soebroto dan Jenderal Sudirman begitu susah payah mendirikan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

“Dulu, kan, adanya laskar itu, loh, sekarang, kok, malah mencari saya yang lebih. Ini, ya, sudah, toh, saya bilang realistis saja, bukan saya belain AU, AL, atau apa. Lihat geopolitik bahwa kalau ada serangan, so what, mengantisipasinya,” kata Megawati.

Ketua Umum PDI Perjuangan itu juga kurang sepakat apabila ada satuan yang diperbanyak di Kodam. Sebab, Megawati memandang pengadaan satuan tidak memiliki peran berarti dalam geopolitik pertahanan Indonesia.

“Ini tak ada peran, kedua apakah kita mau perang. Jadi, gimana cara menghindari perang, tetap angkatan harus bagus, polisinya, jangan mau-maunya sendiri memperkaya diri,” tandas Megawati.

Megawati bercerita pernah meminta Presiden Jokowi membeli alutsista yang bagus. Megawati menilai saat ini Indonesia kekurangan alutsista yang bagus.

Awalnya, Megawati mengaku bingung pada zaman Presiden Soeharto banyak alutsista di-downgrade.

“Saya sampai hari ini bingung untuk bisa berpikir, pada waktu itu Presiden Soeharto itu kenapa? Ini jangan dipikir saya sentimen atau apa, nggak loh. Ini telaah akademi. Kenapa? Men-downgrade semua yang namanya alutsista kita dari Rusia, padahal itu keren-keren loh,” ujar Megawati seperti dilansir dari detikcom.

Megawati mengaku bingung dengan yang dilakukan oleh Presiden Soeharto pada saat itu. Sebab, dia berkata, jika alutsista di-downgrade, Indonesia tidak akan punya alat perang yang bagus.

“Saya tuh bingung sampai hari ini, saya hanya mikir gini, kalau di-downgrade gitu, kalau ada yang nyerang kita, alatnya mana? Lah bingung nggak? Tolong deh ini, kamu telaah, bukan sebagai masalah politik, tetapi kan disebut why? Why?” katanya.

“Berarti kan dari sisi geopolitiknya itu tidak dihitung dengan cermat. Untung saja tidak ada yang gempur kita waktu itu,” sambungnya.

Karena itu, Megawati kemudian meminta Jokowi membeli alutsista. Megawati kemudian mencontohkan, saat menjadi presiden, dia berhasil membeli pesawat Sukhoi.

“Saya ngomong ke Jokowi, ‘Pak, beli dong alutsista yang keren dong, saya saja waktu presiden beli Sukhoi'. Tapi ya gimana sih,” tuturnya.

Megawati juga meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melakukan evaluasi untuk memperbaiki diri.

Pasalnya, Megawati merupakan sosok yang memisahkan Polri dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), memiliki tanggung jawab untuk mendorong instansi kepolisian menjadi lebih baik lagi.

“Maaf, ya, Pak Polisi. Polisi itu saya yang memisahkan, loh, presiden kelima RI dengan susah payah karena itu Tap MPR. Kalau enggak percaya, lihat sejarah,” ujar Megawati.

Megawati mengemukakan hal itu dalam konteks kejadian akhir-akhir ini, antara lain, peristiwa Ferdy Sambo dan AKBP Achiruddin Hasibuan, yang jauh dari panggilan tugasnya. Putri Proklamator RI Soekarno itu mengaku pusing dengan kejadian tersebut.

“Bagaimana, sih, polisi sekarang itu. Saya ngomong sama Presiden (Jokowi) polisi itu ngapain, saya ngomong sama Kapolri. Gimana sih caranya beliau? Saya punya hak dong, orang saya yang misahin dulu,” kata Megawati.

Megawati mengenang sejak memisahkan Polri dari TNI memiliki banyak pekerjaan rumah, sebab Polri saat itu tidak memiliki apa-apa karena berpisah dari TNI.

“Saya bagus-bagus bikinnya, rumahnya lagi bikinin terus barangnya karena dipisah tidak ada barangnya. Saya belikan pesawat buat Kapolri saya beli, sekarang enggak tahu dah bobrok atau bagaimana. Ada helikopter lah,” ucap Megawati.

Dalam acara itu hadir Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, dan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono.

Di jajaran menteri, hadir antara lain Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mahfud MD, Menkumham Yasonna H Laoly, Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Koperasi Teten Masduki, Wamen Dalam Negeri John Wempi Wetipo.

Dalam acara tersebut, selain peluncuran 58 buku mengenai Lemhannas, ada juga agenda bedah buku Hasto berjudul Progressive Geopolitical Coexistence yang merupakan disertasinya berjudul ‘Diskursus Pemikiran Geopolitik Soekarno dan Relevansinya terhadap Pertahanan Negara’.

Buku yang disusun Hasto yang kini juga tercatat sebagai dosen Universitas Pertahanan akan dibedah oleh Guru Besar Unhan RI Prof Dr Ir Purnomo Yusgiantoro.

Untuk diketahui, Lemhannas merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan tugas pada bidang pendidikan pimpinan tingkat nasional, pengkajian strategik ketahanan nasional, dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan.

Adapun Bung Karno merupakan perintis dan pendiri Lemhannas RI yang diresmikan pada 20 Mei 1965. 7