Angka Stunting Naik, 23 Desa Diintervensi

Kondisi ini pun membuat Pemkab Buleleng fokus mencari  jalan keluar untuk kembali menurunkan angka prevalensi stunting di Buleleng. Fokus penanganan stunting tahun ini akan dipusatkan di 23 desa. Puluhan desa ini pun akan diintervensi dengan berbagai program kegiatan lintas sektor.

Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Buleleng Putu Karuna mewakili Pj Bupati Buleleng dalam rapat penanganan stunting, Jumat (19/5), menyebut penanganan stunting akan dilakukan secara kolaboratif. 

Menurutnya penanganan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) dan juga Dinas Kesehatan. Namun seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemkab Buleleng memiliki tanggung jawab yang sama.

Dia juga mengarahkan SKPD  mengalihkan anggaran dari program kegiatan tidak penting dan output kecil dalam pencapaian penurunan stunting. Program tersebut disarankan untuk dihapus dan diganti dengan program dukungan komitmen penanganan stunting.

“Saya tegaskan kembali kepada seluruh SKPD yang tidak memiliki kegiatan dengan output besar dalam penurunan stunting agar dihapus dan diganti dengan program dukungan komitmen penanganan stunting,” tegas Karuna.

Sementara itu, Sekdis DP2KBP3A Buleleng Nyoman Suyasa menyampaikan program percepatan penurunan stunting tahun anggaran 2023 pada Dinas P2KBP3A Buleleng sebesar Rp 4,48 miliar. Anggaran tersebut akan difokuskan demi pencapaian penurunan angka stunting daerah dan nasional pada umumnya.

Suyasa mengajak seluruh Tim Percepatan Penurunan Stunting Buleleng untuk berkomitmen dalam mengawal program percepatan penurunan stunting. Salah satunya  dengan berkolaborasi bersama masyarakat, swasta, organisasi non pemerintah, dunia usaha, dunia kerja, perguruan tinggi serta pihak-pihak lainnya. Sehingga target penurunan prevalensi angka stunting dapat tercapai sesuai rencana pembangunan daerah tahun 2023, kembali ke angka 8 persen. 7k23