nusabali

190 Bendesa Adat Tandatangani NPHD, Dana Hibah Segera Cair

  • www.nusabali.com-190-bendesa-adat-tandatangani-nphd-dana-hibah-segera-cair

AMLAPURA, NusaBali
Sebanyak 190 Bendesa Adat se-Karangasem tandatangani NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) untuk pencairan hibah/bantuan sosial (bansos) dari Provinsi Bali tahun 2023.

Masing-masing Desa Adat di Karangasem bakal digelontor dana hibah sebesar Rp 300 juta. Penandatanganan NPHD kemarin di bawah koordinasi Bendesa Madya MDA Karangasem I Nengah Suarya, di Sekretariat MDA Karangasem Jalan Ngurah Rai, Amlapura, Sabtu (18/3). Bendesa adat yang hadir harus rela menunggu  beberapa jam, agar dapat giliran tandatangan. Bendesa adat yang hadir juga wajib membawa stempel desa adat bersangkutan, agar NPHD yang mereka tandatangan sah.

“Sebelum mendapatkan hibah, Bendesa Adat mesti tandatangan dulu. Selanjutnya amprah bantuan. Itu mengacu Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 168/PMK.07/2008 tentang hibah daerah,” jelas Bendesa Madya Karangasem Nengah Suarya.

Sementara, ratusan bendesa yang hadir memberikan keterangan beragam terkait peruntukan dan penggunaan hibah/bansos yang akan diterima nanti. “Bantuan itu nantinya akan kami pakai untuk perbaiki beberapa palinggih,” jelas Bendesa Adat Purwayu, Kecamatan Abang I Nyoman Jati.

Sedangkan Bendesa Adat Pekarangan, Kecamatan Manggis I Wayan Madia, mengatakan bantuan tersebut nantinya untuk membangun panyengker Pura Puseh. “Nanti membangun panyengker 20 meter, dan membangun candi bentar, walau dana itu masih kurang, ya pembangunannya akan dilaksanakan bertahap,” jelas Madia.

Sebaliknya Bendesa Adat Muncan, Kecamatan Selat Jro Gede Suwena Putus Upadesa mengatakan bantuan hibah untuk memperkuat pembangunan di desa adat bidang non fisik. “Walau pembangun fisik telah tuntas, kan perlu kami imbangi dengan pembangunan non fisik, terutama membangkitkan kembali tari sakral seperti tari sanghyang, pesantian dan pembangunan bidang kerohanian,” lanjut mantan Ketua MUDP (Majelis Utama Desa Pakraman) Provinsi Bali ini.

Sebenarnya, kata Jero Gede Suwena, bantuan Rp 300 juta untuk tiap desa adat masih kurang. Apalagi di setiap desa adat, ngempon pura cukup banyak, bukan saja Pura Kahyangan Tiga, juga pura lainnya. Sehingga memerlukan biaya pemeliharaan yang banyak pula. Kalau mengandalkan paturunan dari krama, di tengah situasi ekonomi saat ini, terasa berat.*k16

Komentar