nusabali

Hasto : Pihak yang Menunda Pemilu akan Berhadapan dengan Rakyat

  • www.nusabali.com-hasto-pihak-yang-menunda-pemilu-akan-berhadapan-dengan-rakyat

JAKARTA, NusaBali
Diterimanya gugatan Partai Prima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) dengan keputusan agar Pemilu 2024 ditunda terus menuai kecaman.

Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan, PDIP menolak adanya penundaan Pemilu. Sebab, konstitusi sudah jelas menyatakan pesta demokrasi diadakan setiap lima tahun sekali.

Menurut Hasto, siapa pun yang ingin menabrak konstitusi dan berupaya menunda Pemilu akan mendapat perlawanan dari rakyat Indonesia. "Pihak manapun yang mencoba melakukan berbagai cara, termasuk mengunakan instrumen hukum untuk menunda Pemilu akan berhadapan dengan kekuatan rakyat," ujar Hasto saat menghadiri Senam Cinta Tanah Air (Sicita) yang diselenggarakan DPD PDIP DKI Jakarta di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (4/3).

Oleh karena itu, kata Hasto, pihaknya tidak akan diam. Mereka terus berjuang agar mekanisme demokrasi lima tahunan dapat dijalankan dengan tepat waktu, yakni 14 Februari 2024 mendatang. Apalagi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengingatkan, dalam kehidupan tata pemerintahan negara yang baik, harus kokoh dalam konstitusi dan UUD 1945.

Hasto menilai, penundaan Pemilu seperti ada kekuatan besar yang mencoba merombak tatanan demokrasi dan hukum di Indonesia. Kekuatan besar yang ditandai dengan putusan PN Jakarta Pusat itu perlu diselidiki. "Ada sebuah kekuatan besar yang mencoba menggunakan celah hukum, untuk melakukan suatu gerak yang pada dasarnya adalah inkontitusional untuk menunda Pemilu," jelas Hasto.

Padahal, imbuh Hasto, di situ bukanlah celah hukum. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengajarkan, bahwa setiap sengketa yang berkaitan dengan penetapan parpol peserta Pemilu hanya bisa dilakukan melalui Bawaslu dan PTUN. Lantaran komisioner KPU adalah pejabat tata usaha negara.

"Guna menghadapi berbagai manuver-manuver itu, kita harus selidiki darimana kekuatan untuk merombak tatanan demokratis yang telah diamanatkan oleh konstitusi bahwa pemilu harus diadakan setiap lima tahun sekali. Semuanya harus kita hadapi," ucap Hasto.

Hasto pun mengingatkan kepada kader PDIP yang hadir mengikuti Senam Sicita, jika Pemilu 2024 tinggal 346 hari lagi. Mereka harus siap mengikuti proses tahapan-tahapan Pemilu. Oleh karenanya, perlu energi besar. "Perjuangan kita masih 346 hari, memerlukan energi yang besar. Memerlukan kedisiplinan. Setiap tahapan-tahapan Pemilu memerlukan satu keteguhan agar tak mudah loyo dalam mengikuti seluruh tahapan tersebut," tandas Hasto.

Bagi Hasto, Senam Sicita dapat menambah energi, membangun endurance dan membangun semangat. Bahkan, membangun kegembiraan untuk mengikuti seluruh tahapan Pemilu yang melelahkan dan penuh kerja detail. "Karena itu, dalam menjalani seluruh tahapan Pemilu dibutuhkan kesehatan dalam alam fikir, alam rasa, dan mental spiritual," papar Hasto.

Selain Hasto, pengurus DPP PDIP lainnya yang hadir adalah Ketua DPP PDIP Eriko Sutarduga, Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Putra Nababan, Ketua DPD PDIP DKI Jakarta Ady Widjaja dan Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. *k22

Komentar