Bupati Giri Prasta Kembali Salurkan Dana BKK
Sebut Badung Selalu Taat Laksanakan Law Enforcement
MANGUPURA, NusaBali
Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta kembali melakukan safari penyaluran dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK).
Penyaluran BKK tahap II ini menyasar Kecamatan Kuta Utara dan Kuta Selatan, dengan total dana yang digelontorkan senilai Rp 86 miliar.
Turut hadir Ketua DPRD Badung Putu Parwata beserta jajaran DPRD Badung Dapil Kuta Utara dan Dapil Kuta Selatan, Sekda Badung Wayan Adi Arnawa, Jajaran Forkopimda Badung, Jajaran Kepala OPD terkait di lingkup Pemkab Badung, Camat Kuta Utara, Camat Kuta Selatan serta jajaran Kepala Desa penerima dana BKK.
Dari dana BKK yang disalurkan, Kecamatan Kuta Utara dengan jumlah penerima dua desa memperoleh Rp 75.982.567.988. Sedangkan Kuta Selatan dengan jumlah penerima tiga desa memperoleh dana BKK sebesar Rp 10.713.909.000.
Bupati Giri Prasta menyampaikan, penyaluran dana BKK ke seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Badung dipastikan akan meringankan beban masyarakat dan beban pemerintah desa di setiap kecamatan. Menurutnya, semakin banyak yang diajak bekerja untuk membantu masyarakat, maka semakin ringan beban yang dipikul oleh masyarakat itu sendiri. Namun ketika memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bentuk apapun, harus berlandaskan dan harus dibenarkan oleh aturan perundang-undangan.
“Kabupaten Badung selalu taat melaksanakan law enforcement atau keberpihakan pada regulasi,” tegas Bupati Giri Prasta di sela-sela memimpin safari penyaluran dana BKK Kabupaten Badung tahap II di Wantilan Pura Dalem Padonan Tibubeneng, Selasa (28/2).
Melalui penyaluran dana BKK ini, Bupati Giri Prasta ingin setiap desa/kelurahan berlomba-lomba melakukan inovasi membangun wilayah secara berkelanjutan dengan memanfaatkan sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan saat ini. Tentunya dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, serta lingkungan, sehingga tidak mengorbankan kebutuhan untuk generasi yang akan datang.
Di samping itu, Bupati Giri Prasta juga menyebutkan perlu adanya kerja sama antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa/kelurahan dalam upaya penyediaan infrastruktur berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. “Seperti Desa Tibubeneng, saya pastikan akan jadi desa pariwisata yang menjadi home base dari agrowisata, ekowisata, hingga pariwisata budaya. Ketika ada wisatawan ke Desa Tibubeneng kita akan buatkan penginapan di rumah warga yang kamarnya standar bintang lima dan dikelola langsung oleh masyarakat,” sebutnya.
Bupati Giri Prasta juga menginstruksikan semua desa/kelurahan di Badung terintegrasi secara digital, memiliki TPS3R, bisa mengatasi stunting, mampu melaksanakan pertanian secara berkelanjutan, serta bisa melestarikan seni adat tradisi, dan budaya. “Di Badung akan ada Dana Insentif Desa (DID), mungkin di kabupaten lain belum ada. Inilah kebijakan politik anggaran yang kami lakukan untuk memberikan support agar masyarakat desa bangkit untuk membangun desa,” kata Bupati Giri Pratas.
“Sesuai perintah Presiden Joko Widodo, membangun Indonesia dari pinggiran, artinya membangun desa agar tidak terlalu banyak urbanisasi. Ayo kita buka lapangan pekerjaan di desa, contoh dengan adanya TPS3R, kita bisa pastikan akan mampu merekrut setidaknya 12 tenaga kerja,” kata bupati asal Desa Pelaga, Kecamatan Petang ini. *ind
Turut hadir Ketua DPRD Badung Putu Parwata beserta jajaran DPRD Badung Dapil Kuta Utara dan Dapil Kuta Selatan, Sekda Badung Wayan Adi Arnawa, Jajaran Forkopimda Badung, Jajaran Kepala OPD terkait di lingkup Pemkab Badung, Camat Kuta Utara, Camat Kuta Selatan serta jajaran Kepala Desa penerima dana BKK.
Dari dana BKK yang disalurkan, Kecamatan Kuta Utara dengan jumlah penerima dua desa memperoleh Rp 75.982.567.988. Sedangkan Kuta Selatan dengan jumlah penerima tiga desa memperoleh dana BKK sebesar Rp 10.713.909.000.
Bupati Giri Prasta menyampaikan, penyaluran dana BKK ke seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Badung dipastikan akan meringankan beban masyarakat dan beban pemerintah desa di setiap kecamatan. Menurutnya, semakin banyak yang diajak bekerja untuk membantu masyarakat, maka semakin ringan beban yang dipikul oleh masyarakat itu sendiri. Namun ketika memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bentuk apapun, harus berlandaskan dan harus dibenarkan oleh aturan perundang-undangan.
“Kabupaten Badung selalu taat melaksanakan law enforcement atau keberpihakan pada regulasi,” tegas Bupati Giri Prasta di sela-sela memimpin safari penyaluran dana BKK Kabupaten Badung tahap II di Wantilan Pura Dalem Padonan Tibubeneng, Selasa (28/2).
Melalui penyaluran dana BKK ini, Bupati Giri Prasta ingin setiap desa/kelurahan berlomba-lomba melakukan inovasi membangun wilayah secara berkelanjutan dengan memanfaatkan sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan saat ini. Tentunya dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, serta lingkungan, sehingga tidak mengorbankan kebutuhan untuk generasi yang akan datang.
Di samping itu, Bupati Giri Prasta juga menyebutkan perlu adanya kerja sama antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa/kelurahan dalam upaya penyediaan infrastruktur berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. “Seperti Desa Tibubeneng, saya pastikan akan jadi desa pariwisata yang menjadi home base dari agrowisata, ekowisata, hingga pariwisata budaya. Ketika ada wisatawan ke Desa Tibubeneng kita akan buatkan penginapan di rumah warga yang kamarnya standar bintang lima dan dikelola langsung oleh masyarakat,” sebutnya.
Bupati Giri Prasta juga menginstruksikan semua desa/kelurahan di Badung terintegrasi secara digital, memiliki TPS3R, bisa mengatasi stunting, mampu melaksanakan pertanian secara berkelanjutan, serta bisa melestarikan seni adat tradisi, dan budaya. “Di Badung akan ada Dana Insentif Desa (DID), mungkin di kabupaten lain belum ada. Inilah kebijakan politik anggaran yang kami lakukan untuk memberikan support agar masyarakat desa bangkit untuk membangun desa,” kata Bupati Giri Pratas.
“Sesuai perintah Presiden Joko Widodo, membangun Indonesia dari pinggiran, artinya membangun desa agar tidak terlalu banyak urbanisasi. Ayo kita buka lapangan pekerjaan di desa, contoh dengan adanya TPS3R, kita bisa pastikan akan mampu merekrut setidaknya 12 tenaga kerja,” kata bupati asal Desa Pelaga, Kecamatan Petang ini. *ind
Komentar