PDIP Dukung Jabatan Kades Sembilan Tahun

PDI Perjuangan (PDIP) mendukung jabatan Kepala Desa (Kades) dari enam tahun menjadi sembilan tahun. Menurut Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, periodisasi masa jabatan Kades memang beberapa kali mengalami perubahan. Bahkan, pada masa Bung Karno (Presiden Soekarno) seumur hidup.

"Sehingga dengan gagasan periodisasi 9 tahun hanya untuk 2 kali masa jabatan, harus didukung dengan infrastruktur yang memastikan kualitas pemerintahan desa meningkat. Karena itulah sebagai konsekuensi periodisasi 9 tahun, PDI Perjuangan menetapkan adanya syarat penting bagi peningkatan kualitas kades, yakni pentingnya Sekolah Kepemimpinan Kepala Desa," ucap Hasto dalam keterangan tertulisnya, Jumat (27/1).

Sekolah itu, lanjut Hasto, menjadi bagian dari fungsi Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) dengan mengoptimalkan peran Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) guna menggembleng kepala desa terpilih tentang tata cara pemerintahan desa yang mendorong kemajuan desa dalam seluruh aspek kehidupan. PDIP sendiri, dalam sikap politiknya pada Kongres V Partai menegaskan pentingnya membangun dari desa.

Kemudian menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan kemajuan dan desa pusat kebudayaan. “Local wisdom hidup dan penuh dengan tradisi kehidupan gotong royong. Atas dasar hal tersebut, PDI Perjuangan menegaskan pentingnya stabilitas pemerintahan desa," imbuh Hasto.

Dengan perubahan periodisasi dari 18 tahun masa pemerintahan yang terbagi kedalam 6 tahun untuk 3 kali masa jabatan, maka menurut Hasto, perubahan menjadi 9 tahun untuk 2 kali masa jabatan, secara prinsip tidak ada perubahan masa jabatan 18 tahun. Namun kualitas pemerintahan bisa ditingkatkan, dan stabilitas politik pun meningkat. "PDI Perjuangan percaya bahwa desa maju, Indonesia kuat dan berdaulat. Ini sebagaimana menjadi tema Rakernas Partai pada tahun 2021 yang lalu," papar Hasto. *k22