PBSI Bali Anggap Aturan untuk Pra PON Tidak Fair

Aturan itu terkait batasan usia pemain maksimal 21 tahun, sistem pertandingan, ketentuan juara dan runner grup nomor beregu yang boleh turun di perorangan juga dinilai tidak fair.  Apalagi dalam pembagian wilayah, Bali masuk zona Jawa dinilai akan sangat merugikan. 

"Saat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PB PBSI di Jakarta dan baru-baru ini berakhir, wacana batasan usia, pembagian wilayah dan sistem Pra PON, akhirnya membuat PB PBSI membentuk Kelompok Kerja (Pokja). Pokja dibentuk karena beberapa provinsi menilai hal itu tidak fair sehingga memunculkan kontroversial," kata Ketua Umum Pengprov PBSI Bali Wayan Winurjaya, Minggu (18/12). 

Winurjaya juga menilai tidak fair bagi Bali jika sistem itu benar - benar diterapkan. Selain tidak setuju dengan batas usia, kata Winurjaya, pihaknya setuju usia bebas yang digunakan, juga soal sisem pertandingan Pra PON dan pembagian wilayah. Kalau sistem pertandingan misalnya seperti itu, posisi Bali di beregu di bawah posisi juara grup atau runner up, maka Bali tidak akan bisa turun di nomor perorangan. 

Padahal Bali memiliki pebulutangkis muda usia yang potensial yakni Ni Kadek Dinda yang beberapa waktu lalu juara di Piala Presiden kategori taruna meski Dinda sejatinya di level remaja. 

Disebutkan, jelas Dinda tidak akan muncul atau turun di perorangan kalau Bali urutan di bawah juara grup atau runner up grup. 

Dengan demikian, kata Winurjaya,maka Dinda akan kesulitan untuk terpantau di perorangan saat Pra PON utamanya oleh PB PBSI. Kata dia, tidak hanya itu untuk pembagian wilayah juga tidak fair karena sejak kapan Bali masuk wilayah Pulau Jawa di Pra PON selama ini, seharusnya Bali masuk wilayah seperti NTT, NTB dan biasanya Kalimantan Barat (Kalbar) dan bukan satu wilayah dengan Jawa Tengah, Banten dan Jogjakarta. Winurjaya menambahkan, provinsi tangguh di Pula Jawa disebar di setiap wilayah saat Pra PON sebagai provinsi atau daerah seeded.

"Harusnya provinsi tangguh itu ada di setiap wilayah sebagai daerah seeded dan bukan dijadikan satu. Ini juga tidak fair dan usulan Bali juga didukung diantaranya oleh Jawa Tengah, Banten, Bangka Belitung maupun Jogjakarta," kata Winurjaya. Joka dilakukan lewat sistem daerah yakni seeded, kata Winurjaya masih ada peluang daerah lainnya diluar pebulutangkis Pulau Jawa untuk bersaing di ajang Pra PON.dek