Jokowi: Pemilu 2024 Terbesar Sepanjang Sejarah

JAKARTA, NusaBali

Presiden RI Joko Widodo mengingatkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk berhati-hati dalam gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pilkada 2024 yang menjadi pesta demokrasi terbesar sepanjang sejarah di Indonesia, bahkan terbesar di dunia.

Dalam sambutannya pada acara Konsolidasi Nasional Bawaslu 2022 di  Hotel Bidakara, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (17/12/2022), Jokowi menjelaskan peran Bawaslu dalam mengawasi pemilu menempati posisi sentral untuk membangun pemilu yang berkualitas.

“Dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya, ini akan menjadi yang sangat besar. Hati-hati mengenai ini dan mungkin yang terberat. Hati-hati mengenai ini, yang melibatkan jumlah pemilih yang sangat besar dengan rentang pemilihan yang luas,” kata Jokowi.

Dengan pengalaman penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya, kata Jokowi, Indonesia memiliki bekal yang lebih dari cukup untuk mempersiapkan pemilu ke depan yang jauh lebih berkualitas.

Menurut Kepala Negara, kualitas pemilihan umum merupakan fondasi politik yang penting di dalam bernegara dan berpemerintahan.

“Untuk menjaga integritas pemilu, pengawasan harus di semua tahapan pemilu. Seluruh prosesnya harus diawasi dengan sangat cermat, ditangani dengan sangat hati-hati, untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas,” kata Jokowi.

Dia juga mengingatkan bahwa kepercayaan adalah kunci dalam proses demokrasi. Penyelenggaraan pemilu yang terpercaya akan membuahkan sebuah legitimasi yang kuat.

Jokowi juga mengingatkan persoalan yang kerap terjadi dalam setiap pemilu, yaitu soal daftar pemilih tetap (DPT) yang sering dijadikan bahan untuk menuding terjadinya kecurangan.

Oleh sebab itu, Presiden berharap melalui Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, penyusunan DPT benar-benar diawasi, bahkan Bawaslu diminta untuk melaporkan jika ada pihak yang menghambat proses tersebut.

“Kalau ada yang menghambat, apalagi dari pihak pemerintah yang tidak kooperatif, nanti Pak Rahmat Bagja laporkan kepada saya karena urusan DPT ini sangat krusial. Dari tahun ke tahun selalu ini terus yang menjadi bahan dan sangat memengaruhi trust, memengaruhi kepercayaan masyarakat kita,” tandas Presiden Jokowi seperti dilansir Antara.

Jokowi mengakui bahwa politik uang menjadi ‘penyakit’ setiap gelaran pesta demokrasi itu. “Politik uang ini sudah menjadi penyakit di setiap pemilu. Kalo ada yang bilang enggak ada, saya tiap hari di lapangan. Saya pernah ikut Pilkada, Pemilihan Walikota dua kali, pemilihan Gubernur dua kali karena dua ronde, pemilihan Presiden dua kali. Jadi kalo ada yang membantah tidak ada, saya akan sampaikan apa adanya, ada,” kata ujarnya.

Kepala Negara pun meminta partisipasi masyarakat, menggencarkan pendidikan politik, literasi untuk menjaga pemilu yang berintegritas dan berkualitas tanpa politik uang.

Selain itu, Bawaslu juga diminta untuk memperketat aturan terhadap praktik politik uang, apalagi sanksi yang diterapkan juga masih sedikit.

“Yang terkena sanksi juga sedikit. Ini ada gap. Libatkan masyarakat untuk memperkecil peluang terjadinya politik uang, karena jika dibiarkan berlama-lama, ini akan mengganggu demokrasi kita. Demokrasi Indonesia," kata Jokowi.

Presiden menambahkan bahwa Bawaslu dan KPU harus membuat aturan yang jelas, rinci dan efektif agar tidak menimbulkan multitafsir.

Aturan dan sanksi tersebut juga harus disosialisasikan kepada masyarakat secara luas agar tidak ada pelanggar yang mengelak. 

Jokowi juga meminta Bawaslu untuk memetakan provinsi hingga kecamatan yang berpotensi terjadinya pelanggaran dalam Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

Pemetaan pelanggaran menjadi salah satu dari empat arahan yang diberikan Presiden Jokowi pada acara Konsolidasi Nasional Bawaslu 2022, di Jakarta, Sabtu.

“Bawaslu di kabupaten/kota memetakan, Bawaslu di kecamatan memetakan, semuanya akan lebih memudahkan. Perhatikan satu per satu setiap kemungkinan, jangan sampai ada yang terlewat. Lakukan perencanaan yang matang, siapkan langkah pencegahan, siapkan langkah-langkah mitigasi, siapkan langkah-langkah antisipasi. Jangan sampai ada kejadian kita baru pontang-panting,” tegas Presiden.

Arahan kedua, Presiden meminta agar Bawaslu fokus pada upaya-upaya pencegahan.

Presiden menegaskan bahwa Bawaslu jangan hanya bekerja saat terjadi pelanggaran, serta pasif menunggu pengaduan. Menurut dia, Bawaslu harus sejak dini mencegah terjadinya gesekan yang bisa menimbulkan benturan-benturan sosial.

Presiden berharap Bawaslu tidak hanya berhenti pada level pengawasan teknis pelaksanaan tahapan pemilu, namun juga memiliki indeks kerawanan pemilu.

Presiden juga merespons baik rencana Ketua Bawaslu Rahmat Bagja yang akan meningkatkan pengawasan terkait pemilu di media sosial, karena sering menjadi ajang menyebarkan isu atau memanas-manasi masyarakat.

Kepala Negara menekankan bahwa salah satu faktor kerawanan pada pemilu dan pilkada itu adalah soal politik identitas, politik SARA, dan hoaks.

“Kita tidak bisa bersantai-santai dengan politik identitas, politisasi agama, politik SARA, jangan berikan ruang apa pun kepada ini. Ini sangat berbahaya sekali. Ini bisa menjadi peluang pihak lain untuk memecah belah keutuhan negara kita, keutuhan kita sebagai sebuah bangsa,” tegasnya.

Arahan ketiga, Presiden meminta Bawaslu bekerja cepat, responsif, dan selalu berada dalam koridor hukum. Bawaslu juga diminta agar merespons dan menyelesaikan pengaduan dengan cepat, menindak dan menyelesaikan berbagai pelanggaran dengan tegas, memegang teguh integritas, dan melakukannya secara adil dan tidak memihak.

Arahan keempat, Presiden mendorong agar Bawaslu melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Presiden juga meminta agar Bawaslu menggencarkan pendidikan politik, literasi, dan partisipasi masyarakat untuk menjaga pemilu yang berintegritas dan berkualitas.

“Partisipasi masyarakat ini akan mempermudah tugas Bawaslu. Partisipasi masyarakat ini salah satunya penting dalam mengatasi praktik politik uang, ini hati-hati banyak kejadian mengenai ini,” tutur Presiden.

Jokowi mengapresiasi Bawaslu yang akan mengawasi pelaksanaan pemilu dan kampanye dari media sosial.

“Problemnya sering dimulai dari medsos, ngipas-ngipasi dimulai dari situ, nanti lapangannya kan menjadi ramai dan panas karena kipasan dari medsos,” kata Presiden Jokowi.

Menurut Presiden, salah satu faktor kerawanan pada pemilu dan pilkada itu adalah soal politik identitas, politik SARA, dan hoaks.

Untuk itu, Kepala Negara mengingatkan agar Bawaslu berhati-hati mengenai hal tersebut dan harus segera memperingatkan pihak yang melakukan pelanggaran.

“Hati-hati kita ini beragam, agama, suku, ras, beragam, jadi hati-hati kalau ada percikan kecil mengenai ini, segera diperingatkan, enggak usah ragu-ragu, segera peringatkan, panggil, pasti grogi,” kata Jokowi.

Bawaslu juga harus tegas dalam menegakkan aturan, tetapi jangan membuat waswas masyarakat dan peserta pemilu dalam mengikuti pesta demokrasi.

“Bawaslu harus tegas dalam menegakkan aturan, tidak boleh ragu. Sekali lagi, jangan sampai Bawaslu malah menjadi ‘badan pembuat waswas pemilu’,” ujar Presiden Jokowi.

Dikatakan pula bahwa Bawaslu memang patut menjadi badan yang disegani. Namun, jangan sampai sikap Bawaslu membuat waswas masyarakat untuk memilih kandidat dalam pemilu, ataupun membuat peserta pemilu waswas untuk bersosialisasi. Artinya, kata Presiden, pemilu harus tetap ingar-bingar sebagai bagian dari demokrasi.

“Ini penting sekali, harus ingar-bingar. Harus ingar-bingar pemilunya. Jangan sampai menyelenggarakan pemilu senyap, kelihatan tidak ada apa-apa, ya, enggak benar juga,” kata Jokowi.

Oleh karena itu, kata Presiden, peraturan terkait dengan pemilu harus jelas dan benar-benar disosialisasikan kepada seluruh pihak. Jangan sampai terdapat pihak yang mengelak dan beralasan tidak tahu peraturan pemilu sehingga membuat pelanggaran.

Presiden juga meminta Bawaslu bekerja cepat, responsif, dan selalu bergerak pada koridor hukum. Bawaslu juga harus terus memegang integritas dan bersikap adil.

“Menyelesaikan berbagai pelanggaran dengan tegas. Tidak usah ragu-ragu. Tidak boleh ragu. Pegang teguh integritas dan sekali lagi lakukan secara adil dan tidak memihak," kata Presiden Jokowi.

Hadir dalam acara tersebut, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito, dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. 7