BI Bali Ingatkan Tekanan Inflasi Bulan Desember

Terkait itu Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Bali senantiasa melakukan koordinasi dalam rangka pemantauan harga dan ketersediaan pasokan.

“Pada Desember 2022, sesuai dengan pola historisnya, tekanan inflasi di Provinsi Bali perlu diwaspadai,”  ujar Trisno Nugroho, Sabtu (3/12).

“Terjadinya peningkatan jumlah wisatawan yang berlibur pada akhir tahun, peningkatan intensitas upacara keagamaan turut mempengaruhi inflasi bulan Desember,” ujar Trisno Nugroho. 

Demikian pula penurunan produksi padi dan komoditas hortikultura (bawang merah, cabai, tomat) seiring dengan berakhirnya musim panen, serta kenaikan harga pupuk non subsidi mempengaruhi inflasi volatile food.

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Bali senantiasa melakukan koordinasi dalam rangka pemantauan harga dan ketersediaan pasokan.

“Di samping itu, penyelenggaraan operasi pasar yang lebih intensif juga akan terus dilakukan,” saran Trisno Nugroho.

Peningkatan Kerja sama Antar Daerah (KAD) terus diperluas untuk memenuhi kebutuhan pasokan pangan. Lebih lanjut, peningkatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk komoditas beras, serta pemanfaatan anggaran dari Biaya Tak Terduga (BTT) APBD untuk program pengendalian inflasi di Provinsi Bali juga akan dilanjutkan.

Sebelumnya berdasarkan rilis BPS Provinsi Bali pada November 2022,  Bali mengalami inflasi sebesar 0,28 persen (mtm) atau 6,62 persen(yoy). Meski lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional (0,09 persen(mtm), namun lebih rendah dibandingkan November 2021 sebesar 0,63 persen (mtm).

Hal tersebut  disebabkan harga cabai rawit dan cabai merah yang masih mengalami penurunan pada November 2022. Penurunan ini seiring dengan upaya Pemerintah dalam mengendalikan harga pangan, seperti intensitas operasi pasar yang sangat masif.  K17