Mencuat Dipasangkan dengan Ganjar Pranowo, Relawan Tagih Janji Politik Ridwan Kamil

BANDUNG, NusaBali.com – Di saat namanya mencuat sebagai kandidat cawapres untuk dipasangkan dengan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024, Ridwan Kamil menghadapi ‘gugatan’ para relawan yang mendukungnya pada Pilgub Jawa Barat tahun 2018 lalu.

Gubernur Jawa Barat yang akrab disapa Kang Emil ini ditagih  merealisasikan kontrak politik saat pencalonan pada kontestasi Pilgub 2018. 

Ketua  Forum Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (FORGAB P3A), Soleh Hadisutisna, menagih Kang Emil terkait kontrak politik  atau nota kesepahaman pada  21 Juni 2018 yang ditandatangani di atas materai. 

“Saya mengingatkan Gubernur Jabar agar ingat dan segera memenuhi janji atau kontrak politik saat beliau kampanye empat tahun lalu, jangan paksa kami untuk turun ke jalan atau menggeruduk ke Gedung Sate,” kata Soleh, Selasa (1/11/2022).

Ia menyatakan sangat kecewa, hingga tersisa kurang dari 1 tahun lagi kememimpinannya, Ridwan Kamil dinilai tidak pernah beritikad baik untuk mewujudkan janji politiknya. 

“Bahkan hanya sekadar silaturahmi dengan FORGAB P3A pun tidak pernah dilakukannya," tegas Soleh. 

Soleh menjabarkan kontrak politik yang belum dipenuhi adalah mendorong peningkatkan kapasitas organisasi GP3A Provinsi, Forum GP3A Kabupaten dan GP3A/P3A yang ada di Jawa Barat termasuk irigasi desa yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Barat.

Hal senada diungkapkan oleh Amin Nurdin eks Tim Simpul Relawan Jabar Juara dan Ketua Pokja Relawan Rindu Jabar Juara. 

Dirinya mengaku banyak menerima keluhan dan kekecewaan dari relawan atau pendukung RK pada saat Pilgub. Hal itu ditunjukkan dengan 28,6 persen relawan yang puas atas kinerja Ridwan Kamil sebagai gubernur.

Bahkan menurutnya, ada beberapa kontrak politik/nota kesepahaman yang sampai ke dirinya, yang tak kunjung dipenuhi oleh RK. 

“Mungkin hal tersebut tidak masuk persoalan hukum perdata, tapi ini menjadi pembelajaran bersama bagi pendukungnya.Jika kontrak politik yang diatas materai saja diabaikan, apalagi yang tidak ada kontrak politiknya,” ungkap Amin.

Amin berharap apa yang menjadi kesepahaman antara RK dan FORGAB P3A atau pun kontrak politik dengan kelompok masyarakat lainnya, bisa terwujud di sisa masa jabatan RK. 

“Jangan sampai kontrak politik yang dibuat hanya jadi alat politisasi untuk mendapatkan dukungan dan mendulang suara pada saat pemilu saja, kasihan masyarakat jadi korban janji palsu atau PHP,” semprot Amin.