Ada Kemudahan Layanan, Jasa Raharja Imbau Masyarakat Lebih Taat Membayar Pajak

JAKARTA, NusaBali.com – Dengan adanya berbagai aplikasi digital, tak ada lagi alasan telat membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) karena kesibukan. Salah satunya adalah aplikasi SIGNAL (Samsat Digital Nasional) yang memudahkan dalam pembayaran PKB.

SIGNAL adalah sebuah aplikasi resmi yang dibangun untuk memudahkan masyarakat

dalam membayar PKB secara aman dan mudah. Dengan aplikasi ini, pemilik kendaraan tidak perlu lagi datang langsung ke kantor Samsat, cukup membayar PKB dari smartphone yang bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.

Aplikasi SIGNAL memiliki beragam layanan untuk mengurus pajak kendaraan. Antara lain, seperti pembayaran pajak kendaraan tahunan dan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tahunan. Aplkasi tersebut bisa di-download di ponsel dengan sistem operasi berbasis android mapun iOS.

“Tim Pembina Samsat, yang terdiri dari Jasa Raharja, Korlantas Polri dan Kemendagri, terus memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor (PKB). Dengan demikian, lanjutnya, seharusnya tidak ada lagi alasan pemilik kendaraan bermotor untuk tidak taat membayar pajak,” kata Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono, Jumat (14/10/2022).

Menurut Rivan, pajak kendaraan bermotor memiliki peranan penting terhadap berbagai aspek. Selain merupakan salah satu sumber pendapatan yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, PKB juga sangat penting untuk pembangunan, pemeliharaan jalan, serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. 

“Dengan tertib membayar pajak, juga akan lebih nyaman sekaligus berguna untuk jaminan kepastian hukum bagi wajib pajak itu sendiri,” paparnya.

Membayar pajak adalah salah satu kewajiban masyarakat sebagai pemilik kendaraan bermotor. Selain pajak tahunan, salah satu komponen dalam pembayaran PKB adalah Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). 

SWDKLLJ, lanjut Rivan, berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban pemilik kendaraan terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang berada di luar kendaraan penyebab kecelakaan. 

“Dengan tertib membayar pajak, maka masyarakat juga turut berkontribusi terhadap pembangunan dan juga ikut andil dalam perlindungan negara melalui peran Jasa

Raharja, karena di situ ada SWDKLLJ,” ujar Rivan.

Berdasarkan data Jasa Raharja, rasio ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar pajak adalah sebesar 39%. Guna mendorong pemilik kendaraan untuk menunaikan

kewajibannya dan tertib administrasi, Tim Pembina Samsat Nasional telah memberikan

relaksasi berupa penghapusan Pajak Progresif dan Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor atas kepemilikan kedua (BBN 2). 

“Dengan adanya kebijakan ini, masyarakat tidak perlu lagi membayar biaya denda keterlambatan, sehingga diharapkan akan lebih tergugah untuk segera mengurus administrasi kendaraannya dan membayar pajak,”ungkap Rivan.