Gelar Aksi Jilid III, Aliansi Bali Jengah Tolak Kebijakan Ekonomi yang Rugikan Rakyat

DENPASAR, NusaBali.com - Puluhan massa dari Aliansi Bali Jengah kembali gelar aksi demo jilid III, Senin (26/9/2022) sore, di depan Gedung DPRD Provinsi Bali, kawasan Niti Mandala, Renon, Denpasar.

Dalam poin tuntutannya selain tetap menyampaikan penolakan terhadap kenaikan harga BBM oleh pemerintah, massa aksi juga menolak pembahasan kebijakan pemulihan ekonomi pemerintah, yang dianggap lebih memihak kepada investor daripada mempertimbangkan hak rakyat pada perhelatan KTT G20.

Aksi yang dimulai sejak pukul 15.30 hingga l 17.00 Wita ini juga berlangsung sedikit memanas. Penyebabnya, salah satu massa aksi sempat bersitegang dengan aparat keamanan karena kedapatan membawa minyak.

Menurut pengakuan dari salah satu massa aksi yang tidak mau disebutkan namanya, hal tersebut terjadi karena salah satu oknum pihak keamanan ingin mencoba mengambil minyak dari salah satu massa aksi.

"Padahal itu minyak akan digunakan untuk genset loh," ujar salah satu massa aksi saat melakukan orasi di atas mobil.

Sebelumnya, memang pihak massa sempat mewarnai aksi tersebut dengan membakar ban di depan kantor DPRD, namun berhasil dipadamkan oleh petugas.

Sementara, Kabag Ops Polresta Denpasar Kompol Made Uder menjelaskan bahwa tindakan antisipasi yang dilakukan oleh polisi adalah untuk menghindari hal-hal negatif.

"Kita lakukan hanyalah untuk menjaga keamanan. Jika solar itu dipakai untuk isi mesin, oke kita berikan. Tapi jangan sampai minyak tersebut dipakai untuk bakar-bakar yang dapat menimbulkan ledakan nantinya," jelasnya.

Sementara dalam orasi dan poin-poin tuntutan lainnya, Aliansi Bali Jengah menyerukan pernyataan sikap mereka secara bersama-sama, seperti tetap menolak kenaikan harga BBM dan mendesak pemerintah menuntaskan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di negeri ini, terkhusus menarik militer dari tanah Papua.

"Selain isu BBM sendiri, masih ada isu lainnya yang sangat merugikan rakyat seperti pasal-pasal RKUHP yang berpotensi mengekang kebebasan berpendapat, pemangkasan upah buruh dan UU Cipta Kerja, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua, dan masih banyak lagi," ujar Koordinator Aksi Aliansi Bali Jengah, Julian Anggi Rumahorbo.

Massa aksi juga menekankan akan melakukan aksi kembali dan membawa lebih banyak massa demonstran, jika aspirasi mereka tidak didengar.

"Kami minta anggota DPRD Bali untuk keluar berdiskusi, karena kami tak sudi masuk ke dalam gedung. Kalau DPR tak mau keluar, itu artinya DPR adalah Dewan Pengkhianat Rakyat," teriak salah satu orator saat berorasi.

Hingga menjelang berakhirnya demonstrasi, tidak ada satu pihak perwakilan dari DPRD Provinsi Bali untuk  datang menemui, serta mendengar aspirasi dari para demonstran.

Jalannya aksi tersebut juga mendapat atensi pengawalan dari pihak keamanan yang terdiri dari aparat kepolisian, pecalang, hingga Satpol PP.*aps