Jelang KTT G20, Wabah PMK Jadi Atensi

Sebab selain mengancam nyawa ternak, PMK juga berpengaruh besar terhadap sendi perekonomian masyarakat. Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa, ditemui di Kantor Camat Kuta Selatan, Rabu (14/9), mengatakan penanganan wabah PMK tak ubahnya seperti pengendalian kasus Covid-19. Pola pendekatan dan penanganannya hampir sama dengan Covid-19. Perbedaaannya hanya terletak pada subjek yang terkena, namun memiliki dampak kepada kehidupan manusia. Dikatakan, selain pada sektor kesehatan, PMK juga berpengaruh terhadap sendi perekonomian masyarakat. “Aktivitas jual beli ternak menjadi terhenti, dan itu rentan pula pada sektor pariwisata,” kata Wabup Suiasa.

Wabup Suiasa menilai masih minimnya tingkat kunjungan asal Australia erat kaitannya dengan wabah PMK, karena itu semua pihak diminta jangan pernah mengabaikan PMK. Terlebih dalam waktu dekat akan ada hajatan KTT G20, jangan sampai Kuta Selatan sebagai tuan rumah ada kasus PMK. “Saya meminta para kelian dinas, adat dan tokoh masyarakat Kutsel agar berpartisipasi dalam menyadarkan pemilik ternak untuk menyukesekan vaksinasi dan memfasilitasi tim PMK di Kabupaten Badung,” harapnya.

Penekanan ini juga karena wilayah Kuta Selatan bukan semata tentang pariwisata. Namun, berdasarkan data ternak sapi di Kabupaten Badung, masyarakat Kuta Selatan memiliki jumlah ternak sapi terbesar kedua setelah Kecamatan Petang. Jika di Petang jumlah ternak sapi mencapai 12.600 ekor, di Kuta Selatan hampir 9.000 ekor. Menariknya jumlah populasi sapi di Kutsel didominasi dari 3 wilayah, yaitu Pecatu, Ungasan, dan Kampial. Sedangkan Kecamatan Mengwi yang memiliki 20 desa dan Abiansemal 18 desa, justru jumlah ternak sapinya lebih sedikit.

Wabup Suiasa tidak menampik vaksinasi PMK di Badung belum 100 persen. Hal ini dikarenakan jumlah vaksinator hanya 26 tim, sedangkan jumlah ternak sapi di Badung sekitar 44.500 dan bentang wilayah Badung juga menjadi tantangan tersendiri. “Makanya kami akan bersinergi dan berkolaborasi dengan TNI dan Polri, untuk bisa menyediakan tenaga vaksinator sama seperti penanganan Covid-19 dahulu,” tegasnya.

Disisi lain, Wabup Suiasa mengaku akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bali untuk jaminan ketersediaan vaksin. Termasuk memperjuangkan agar mengevaluasi kebijakan mobilitas sapi. Sebab kondisi Bali dan Badung pada khususnya sudah hijau dari PMK. “Kami akan perjuangkan, kasihan para peternak sangat merasakan dampaknya. Mereka tidak bisa menjual ternaknya, sementara pembiayaan terus berjalan. Ratusan buruh pekerja di Pasar Hewan Beringkit juga menganggur karena aktivitas tutup,” kata Wabup Suiasa. *dar