Hipmi Bali Minta Restrukturisasi Diperpanjang
Kondisi perekonomian belum pulih, jumlah wisman ke Bali masih jauh dari normal
DENPASAR,NusaBali
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bali meminta program restrukturisasi perbankan bagi pelaku ekonomi, terutama pengusaha diperpanjang hingga 2025.
Permintaan perpanjangan tersebut karena ekonomi Bali belum sembuh benar dari ‘sakit’-nya akibat rajaman Pandemi Covid-19. Para pengusaha masih belum mampu memenuhi kewajibannya kepada bank, karena memang kondisi usaha masih berat.
Ketua Umum DPD Hipmi Bali Pande Agus Permana Widura mengatakan Senin (6/6). “Memang sudah ada perbaikan, namun belum sehat benar,” ujarnya.
Pria asal Gianyar ini pun menyebutkan perbandingan-perbandingan yang menunjukkan perekonomian Bali masih sulit sejatinya.
Contohnya penerbangan internasional, yang sampai saat ini antara 13-15 penerbangan internasional ke Bali per hari. Slot ini masih jauh di bawah tahun 2019, dimana penerbangan internasional ke Bali mencapai 200 penerbangan internasional.
Dengan jumlah penerbangan internasional yang masih minim tersebut, jumlah wisman yang datang ke Bali tentu masih jauh dari tahun 2019, yang mencapai 6,2 juta wisman.
Dia memperkirakan hanya dengan 13 -15 penerbangan, kumulatif jumlah wisman ke Bali sampai dengan akhir tahun sejak Mei sekitar 1 juta. “Masih timpang jauh dari tahun 2019,” ujarnya.
Di pihak lain, di Bali ada sekitar 140 ribu kamar. Karena jumlah wisman yang masih minim itulah jelas berdampak langsung pada tingkat hunian kamar hotel di Bali.
Menurut Agus Permana Widura tingkat hunian masih kecil, di bawah 50 persen. Terutama untuk hotel-hotel di kawasan Ubud, Karangasem, Denpasar, sebagian Badung dan lainnya.
Ironisnya, harga tiket pesawat dirasakan cenderung mahal. “Ini juga persoalan,” ujarnya. Terkait hal itu, HIPMI Bali mengapresiasi Gubernur Bali Wayan Koster yang telah memediasi dan berupaya mencari solusi melalui pertemuan antara pengusaha dengan stakeholder, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
“Kami mengapresiasi langkah Pak Gubernur,” ucap Agus Permana Widura, menyebut pertemuan di rumah jabatan Gubernur Gedung Jaya Sabha, Denpasar sekitar dua pekan lalu.
“Ibarat orang mau sembuh, tiba-tiba infusnya dicabut, tentu justru kolaps,” ujar Agus Permana Widura, mengandaikan jika program restrukturisasi berakhir tahun 2023.
Permintaan perpanjangan tersebut karena ekonomi Bali belum sembuh benar dari ‘sakit’-nya akibat rajaman Pandemi Covid-19. Para pengusaha masih belum mampu memenuhi kewajibannya kepada bank, karena memang kondisi usaha masih berat.
Ketua Umum DPD Hipmi Bali Pande Agus Permana Widura mengatakan Senin (6/6). “Memang sudah ada perbaikan, namun belum sehat benar,” ujarnya.
Pria asal Gianyar ini pun menyebutkan perbandingan-perbandingan yang menunjukkan perekonomian Bali masih sulit sejatinya.
Contohnya penerbangan internasional, yang sampai saat ini antara 13-15 penerbangan internasional ke Bali per hari. Slot ini masih jauh di bawah tahun 2019, dimana penerbangan internasional ke Bali mencapai 200 penerbangan internasional.
Dengan jumlah penerbangan internasional yang masih minim tersebut, jumlah wisman yang datang ke Bali tentu masih jauh dari tahun 2019, yang mencapai 6,2 juta wisman.
Dia memperkirakan hanya dengan 13 -15 penerbangan, kumulatif jumlah wisman ke Bali sampai dengan akhir tahun sejak Mei sekitar 1 juta. “Masih timpang jauh dari tahun 2019,” ujarnya.
Di pihak lain, di Bali ada sekitar 140 ribu kamar. Karena jumlah wisman yang masih minim itulah jelas berdampak langsung pada tingkat hunian kamar hotel di Bali.
Menurut Agus Permana Widura tingkat hunian masih kecil, di bawah 50 persen. Terutama untuk hotel-hotel di kawasan Ubud, Karangasem, Denpasar, sebagian Badung dan lainnya.
Ironisnya, harga tiket pesawat dirasakan cenderung mahal. “Ini juga persoalan,” ujarnya. Terkait hal itu, HIPMI Bali mengapresiasi Gubernur Bali Wayan Koster yang telah memediasi dan berupaya mencari solusi melalui pertemuan antara pengusaha dengan stakeholder, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
“Kami mengapresiasi langkah Pak Gubernur,” ucap Agus Permana Widura, menyebut pertemuan di rumah jabatan Gubernur Gedung Jaya Sabha, Denpasar sekitar dua pekan lalu.
“Ibarat orang mau sembuh, tiba-tiba infusnya dicabut, tentu justru kolaps,” ujar Agus Permana Widura, mengandaikan jika program restrukturisasi berakhir tahun 2023.
Karena itulah, kata dia perlu ada kebijakan khusus untuk Bali agar program restrukturisasi dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sampai tahun 2025. *k17
Komentar