Perlu Rp 15 Miliar 'Kawal' Pilkada Tabanan
TABANAN, NusaBali
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tabanan ajukan dana pengawasan Pilkada Tabanan 2024 sebesar Rp 15 miliar.
Usulan anggaran pengawasan kini dikoordinasikan dengan Kesbangpolinmas (Kesatuan Bangsa dan Politik Perlindungan Masyarakat) Kabupaten Tabanan. Anggota Bawaslu Kabupaten Tabanan I Putu Gede Suarnata mengatakan anggaran pengawasan sebesar Rp 15 miliar yang diajukan ke pemerintah, sebanyak 70 persen dialokasikan untuk pembiayaan yang sifatnya mendesak. “Seperti pembiayaan untuk tenaga ad hoc di tingkat kecamatan dan tingkat desa, serta di TPS (tempat pemungutan suara), kelengkapan APD (alat pelindung diri), hingga kelengkapan lainnya,” ujar Suarnata.
Koordinator Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilu ini menegaskan, biaya yang disiapkan lumayan besar karena wilayah di Kabupaten Tabanan juga luas. “Tabanan ini wilayahnya luas, terdiri dari 10 kecamatan dan 133 desa,” ujar Suarnata.
Kata dia, dibandingkan dengan pelaksanaan Pilkada 2020 lalu, anggaran pengawasan untuk Pilkada 2024 mendatang lebih besar. “Kalau Pilkada 2020 kami ajukan Rp 10 miliar, yang disetujui Rp 7,4 miliar. Itupun pembiayaan APD bagi petugas pengawas pemilu di lapangan dibiayai langsung dari APBN,” tambahnya.
Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Bali I Ketut Rudia menyatakan pengajuan anggaran Rp 15 miliar untuk pengawasan Pilkada Tabanan sifatnya masih sementara. Angka tersebut bisa berubah, jika status pandemi di cabut dan dialihkan menjadi status endemi covid-19. Karena anggaran untuk APD bagi petugas otomatis tidak ada lagi.
“Jika nantinya status Pandemi Covid-19 dicabut dan diubah menjadi endemi covid-19 oleh Presiden RI, maka pengajuan dana pilkada yang senilai Rp 15 miliar bisa berubah, karena ada beberapa biaya yang akan dipotong, seperti biaya APD, dan lain sebagainya,” ujar mantan Ketua Bawaslu Bali periode 2013-2018 ini.
Rudia menambahkan saat ini, anggaran Bawaslu yang berasal dari APBN, secara keseluruhan masih dalam pembahasan di pusat. “Kami tetap menunggu konfirmasi dari pusat,” tegas mantan wartawan ini. *des
Koordinator Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilu ini menegaskan, biaya yang disiapkan lumayan besar karena wilayah di Kabupaten Tabanan juga luas. “Tabanan ini wilayahnya luas, terdiri dari 10 kecamatan dan 133 desa,” ujar Suarnata.
Kata dia, dibandingkan dengan pelaksanaan Pilkada 2020 lalu, anggaran pengawasan untuk Pilkada 2024 mendatang lebih besar. “Kalau Pilkada 2020 kami ajukan Rp 10 miliar, yang disetujui Rp 7,4 miliar. Itupun pembiayaan APD bagi petugas pengawas pemilu di lapangan dibiayai langsung dari APBN,” tambahnya.
Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Bali I Ketut Rudia menyatakan pengajuan anggaran Rp 15 miliar untuk pengawasan Pilkada Tabanan sifatnya masih sementara. Angka tersebut bisa berubah, jika status pandemi di cabut dan dialihkan menjadi status endemi covid-19. Karena anggaran untuk APD bagi petugas otomatis tidak ada lagi.
“Jika nantinya status Pandemi Covid-19 dicabut dan diubah menjadi endemi covid-19 oleh Presiden RI, maka pengajuan dana pilkada yang senilai Rp 15 miliar bisa berubah, karena ada beberapa biaya yang akan dipotong, seperti biaya APD, dan lain sebagainya,” ujar mantan Ketua Bawaslu Bali periode 2013-2018 ini.
Rudia menambahkan saat ini, anggaran Bawaslu yang berasal dari APBN, secara keseluruhan masih dalam pembahasan di pusat. “Kami tetap menunggu konfirmasi dari pusat,” tegas mantan wartawan ini. *des
Komentar