Temui Bupati Sedana Arta, GMNI Sodorkan Kajian ODTW

GMNI sodorkan pemikiran berupa argumentasi kritis yang dikemas menjadi kajian terkait kebijakan tarif retribusi ODTW (Objek Daya Tarik Wisata) Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli.

DPK GMNI Hukum Udayana sejak awal sangat getol mendesak Bupati Sedana Arta mengkaji ulang Peraturan Bupati (Perbup) Bangli Nomor 37 Tahun 2019.  Poin permasalahan yang disampaikan dalam kajian kemarin, pertama : menyangkut besaran tarif retribusi di masa pemulihan pandemi Covid-19. Besaran tarif dalam Perbup Bangli Nomor 37 Tahun 2019 tersebut masih mengacu pada indeks harga dan perkembangan perekonomian tahun 2019. Kedua: pengaturan objek tempat pemungutan retribusi. Ketiga: subjek retribusi yang diatur dalam Perbup Bangli Nomor 37 Tahun 2019 tidak sesuai dengan Perda Kabupaten Bangli Nomor 7 tahun 2010.

Komisaris GMNI Hukum Udayana, Wayan Hendra mengatakan sejak 7 Maret 2022 sudah melayangkan surat permohonan audiensi kepada Bupati Sedana Arta. Namun hampir 3 minggu belum ada respon positif. Barulah setelah melakukan propaganda di media sosial akhirnya permohonan ditanggapi. “Undangan audiensi ini kami sambut positif, akan tetapi kami menyayangkan lambannya birokrasi di pemerintahan Kabupaten Bangli,” ujar Hendra melalui keterangan pers yang diterima NusaBali, Jumat (1/4).

Sementara Bupati Sedana Arta selaku kepala daerah mengapresiasi argumentasi kritis kader GMNI. Sedana Arta menanggapi bahwa retribusi digunakan untuk kebermanfaatan yang seluas-luasnya.

“Apresiasi yang sebesar-besarnya saya berikan kepada adik-adik GMNI, terbukti GMNI menjadi kawah candradimuka dalam membentuk kader penerus bangsa dan saya menerima kajian adik-adik GMNI untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan retribusi yang tentunya mendahulukan kebermanfaatan untuk masyarakat,” ujar Ketua DPC PDI Perjuangan Bangli ini. *nat