Investasi di Buleleng Ditarget Rp 2,1 Triliun

Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Buleleng, nilai investasi di Buleleng tahun 2022 ditargetkan mencapai Rp 2,1 triliun. Sementara pada tahun 2021, target investasi di Buleleng Rp 1,2 triliun.

Kepala Dinas PMPTSP Buleleng, Made Kuta mengatakan, target nilai investasi pada tahun ini dinaikkan menjadi Rp 2,1 triliun atau naik Rp 900 miliar dari target investasi tahun lalu yang mencapai Rp 1,2 triliun. "Jadi di tahun ini, kami memang mendapatkan taget nilai investasi yang meningkat dari BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) Pusat," ujar Made Kuta, Senin (28/3).

Kuta menyebutkan, untuk nilai investasi yang masuk ke Kabupaten Buleleng sepanjang tahun 2021 lalu, melebihi target, yaitu mencapai Rp 1,66 triliun. "Tahun 2021, target investasi Buleleng yang diberikan Rp 1,2 triliun dan realisasinya melebihi target, yakni mencapai Rp 1,66 triliun," kata Kuta. Pihaknya berharap, realisasi investasi pada tahun ini juga mampu melampaui target.

Salah satu sektor terbesar yang menggenjot nilai investasi sepanjang 2021 lalu, datang dari industri dengan adanya penambahan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Celukan Bawang di Kecamatan Gerokgak. "Yang melampaui target tahu. Lalu salah satunya termasuk karena faktor industri. Dengan adanya perluasan pembangunan PLTU Celukan Bawang," katanya.

Kuta mengaku optimis Dinas PMPTSP bisa merealisasikan investasi tahun ini melampaui target yang diberikan. Mengingat, pandemi Covid-19 sudah semakin mereda dan ekonomi berangsur pulih. "Kami melihat, iklim investasi di Buleleng akan terus meningkat. Sejauh kami di Pemerintah Daerah membuka ruang kepada investor, terkait potensi mana yang bisa ditawarkan," sebut Kuta.

Pihaknya menilai, berkaca data capaian nilai investasi tahun lalu yang melebihi target, berarti investor melirik Buleleng sebagai daerah sangat layak untuk berinvestasi. "Kalau kami melihat potensi yang ada di Buleleng, sangat layak dijadikan tempat berinvestasi. Ada banyak potensi yang bisa diangkat. Seperti perikanan, industri, dan pariwisata," beber dia.

Kendati demikian, ungkap Kuta, sebagian masyarakat masih ada yang kesulitan mengurus proses perizinan investasi melalui Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA). Karena itu, Pemerintah Daerah berencana membentuk mal pelayanan publik. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan dalam Perpres No 89 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan mal pelayanan publik.

"Agar pelayanan proses perizinan betul-betul satu pintu. Jangan sampai seperti yang sudah berjalan seolah-olah masyarakat diping-pong ke sana kemari. Agar tidak terjadi mob seperti itu, maka Kepala Daerah memerintahkan kami agar membuat surat persetujuan kepada Menpan RB untuk membentuk mall pelayanan publik," jelasnya. *mz