1.237 Proposal Bansos di Gianyar Antri
Belum ada cukup uang untuk pencairan bansos itu. Anggaran yang ada diprioritaskan untuk belanja wajib pemerintahan.
GIANYAR, NusaBali
Banyak kalangan mengakui di tengah pandemi Covid-19, Pemkab Gianyar sukses menggarap proyek prestisius. Antara lain, Pasar Rakyat Gianyar (PRG) mirip mall, rumah sakit di Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, RSUD Sanjiwani, Alun-alun Gianyar, dan lainnya. Di balik kemegahan itu, Pemkab melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) mencatat ada 1.237 proposal bansos (bantuan sosial) masyarakat tahun 2021 masih antri.
Informasi di Gianyar, Kamis (17/3), belum ada kepastian tentang ribuan proposal bansos itu akan ada pencairan dana pada tahun ini. Bupati Gianyar I Made Mahayastra mengakui belum ada cukup uang untuk pencairan bansos itu. Anggaran yang ada diprioritaskan untuk belanja wajib pemerintahan. Setelah belanja wajib aman, Pemkab masih memprioritaskan belanja seperti insentif bendesa, sulinggih, dan kelian adat, alokasi dana desa dan tunjangan untuk pegawai. "Bansos kan belanja kedua setelah belanja wajib. Bansos palinggih itu belum ada yang dibayarkan," ungkap Mahayastra, saat ditemui beberapa hari lalu.
Selain bansos fisik berupa palinggih di pura, bansos ngaben juga belum bisa dipastikan cair. "Biasanya dianggarkan di APBD Perubahan. Ngaben yang biasanya dilakukan pada bulan Juli - Agustus dibayarkan Desember," ujarnya. Meski demikian, Mahayastra meyakini jika situasi ekonomi membaik bansos bisa dianggarkan dalam APBD Perubahan 2022.
Data diterima, Kamis (17/3) dari bagian Kesejahteraan rakyat (Kesra), tahun 2022 ini bansos yang masuk sekitar 1.237 proposal. Jumlah itu merupakan proposal bansos usulan tahun 2021 yang tinggal menunggu pencairan pada tahun 2022. Buat sementara waktu pencairan tersebut belum bisa dibayarkan karena keterbatasan anggaran.
Salah seorang anggota Fraksi PDIP DPRD Gianyar Putu Gede Pebriantara menyatakan dalam APBD 2022, anggaran untuk bansos tetap dipasang. Tapi jika PAD tidak mencapai target karena pandemi, maka bansos ini bisa tidak dibayarkan. "Mudah-mudahan PAD Gianyar meningkat seiring dengan telah menurunnya kasus Covid-19 sehingga kunjungan wisatawan meningkat," harap politisi asal Desa Batuan, Kecamatan Sukawati ini.
Pebri meyakini konstituennya pasti mengerti dengan kondisi ini. "Karena hibah bansos itu tidak wajib, yang penting belanja kebutuhan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan bisa dipenuhi," ujarnya.*nvi
Informasi di Gianyar, Kamis (17/3), belum ada kepastian tentang ribuan proposal bansos itu akan ada pencairan dana pada tahun ini. Bupati Gianyar I Made Mahayastra mengakui belum ada cukup uang untuk pencairan bansos itu. Anggaran yang ada diprioritaskan untuk belanja wajib pemerintahan. Setelah belanja wajib aman, Pemkab masih memprioritaskan belanja seperti insentif bendesa, sulinggih, dan kelian adat, alokasi dana desa dan tunjangan untuk pegawai. "Bansos kan belanja kedua setelah belanja wajib. Bansos palinggih itu belum ada yang dibayarkan," ungkap Mahayastra, saat ditemui beberapa hari lalu.
Selain bansos fisik berupa palinggih di pura, bansos ngaben juga belum bisa dipastikan cair. "Biasanya dianggarkan di APBD Perubahan. Ngaben yang biasanya dilakukan pada bulan Juli - Agustus dibayarkan Desember," ujarnya. Meski demikian, Mahayastra meyakini jika situasi ekonomi membaik bansos bisa dianggarkan dalam APBD Perubahan 2022.
Data diterima, Kamis (17/3) dari bagian Kesejahteraan rakyat (Kesra), tahun 2022 ini bansos yang masuk sekitar 1.237 proposal. Jumlah itu merupakan proposal bansos usulan tahun 2021 yang tinggal menunggu pencairan pada tahun 2022. Buat sementara waktu pencairan tersebut belum bisa dibayarkan karena keterbatasan anggaran.
Salah seorang anggota Fraksi PDIP DPRD Gianyar Putu Gede Pebriantara menyatakan dalam APBD 2022, anggaran untuk bansos tetap dipasang. Tapi jika PAD tidak mencapai target karena pandemi, maka bansos ini bisa tidak dibayarkan. "Mudah-mudahan PAD Gianyar meningkat seiring dengan telah menurunnya kasus Covid-19 sehingga kunjungan wisatawan meningkat," harap politisi asal Desa Batuan, Kecamatan Sukawati ini.
Pebri meyakini konstituennya pasti mengerti dengan kondisi ini. "Karena hibah bansos itu tidak wajib, yang penting belanja kebutuhan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan bisa dipenuhi," ujarnya.*nvi
Komentar