Dewan Dorong Pemprov Kuasai Saham Mayoritas BPD Bali

Kusumaputra menyebutkan, dalam kondisi normal, Pemprov Bali mendapatkan deviden sampai Rp 50 miliar per tahun dari penyertaan modal daerah di BPD Bali. Hanya saja, karena kondisi pandemi Covid-19 yang melanda dunia selama 2 tahun terakhir sejak Maret 2020 lalu, deviden yang diterima Pemprov Bali dari penyertaan modal di BPD Bali sedikit menurun.

Meski demikian, kata Kusumaputra, angka penerimaan deviden masih relatif tinggi. "Artinya, walaupun dalam kondisi pandemi Covid-19 dan ekonomi dunia sedang morat-marit, Pemprov Bali masih dapat deviden dengan lancar dari penyertaan modal di BPD Bali," ujar Kusumaputra saat dikonfirmasi NusaBali di Denpasar, Selasa (22/2) siang.

Menurut Kusumaputra, selum pandemi Covid-19, deviden yang diperoleh Pemprov Bali dari penyertaan modal di BPD Bali berkisar Rp 50 miliar per tahun. Setelah pandemi Covid-19, penerimaan deviden menurun jadi sekitar Rp 25 miliar dalam setahun.

“Penerimaan deviden sekitar Rp 25 miliar itu masih lumayan-lah. Makanya, ketika kondisi pandemi Covid-19 sudah berangsur pulih, kita mendorong penyertaan modal Pemprov Bali di BPD Bali bisa ditambah," tandas politisi senior PDIP asal Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Buleleng ini.

Kusumaputra menegaskan, DPRD Bali akan mengawal supaya Pemprov Bali bisa menambah penyertaan modal di BPD Bali tahun 2023 mendatang. Kalau soal jumlah penambahan modal, itu menyesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah.

"Mudah-mudahan, usai pandemi Covid-19 atau paling tidak tahun 2023 mendatang, Pemprov Bali sudah bisa realisasikan penambahan penyertaan modal di BPD Bali," papar anggota Komisi II DPRD Bali (membidangi pajak dan keuangan) yang sudah empat periode duduk di Fraksi PDIP DPRD Bali Dapil Buleleng ini.

Sementara, data terbaru yang diperoleh NusaBali, total penyertaan modal Pemprov Bali dan Pemkab/Pemkot se-Bali di BPD Bali hingga Mei 2021 mencapai 1.681,250 miliar atau lebih dari 1,681 triliun. Pemkab Badung tetap menjadi pemegang saham tertinggi di BPD Bali mencapai 800,617 miliar atau kuasai 43,03 persen. Posisi teratas selaku pemegang saham pengendali BPB Bali sudah selama bertahun-tahun dipegang Pemkab Badung.

Sedangkan Pemprov Bali tetap berada di peringkat kedua dengan penyertaan modal Rp 644,912 miliar atau kuasai 34,65 persen saham BPD Bali. Pemprov Bali mengatasi Pemkot Denpasar, yang berada di peringkat tiga dengan kepemilikian modal Rp 174,476 miliar ata 9,37 persen saham BPD Bali. Disusul kemudian Pemkab Buleleng dengan modal Rp 59,443 miliar atau 3,19 persen. Sebaliknya, Pemkab Bangli menduduki posisi buncit dengan penyertaan modal hanya Rp Rp 13,577 miliar atau kuasai 0,73 persen saham BPD Bali (Selengkapnya, lihat tabel).

Menurut Kusumaputra, DPRD Bali sangat mengingitkan supaya penyertaan modal Pemprov Bali di BPD Bali ditambah. Dengan begitu, Pemprov Bali menjadi pemegang saham mayoritas. “Ini bukan gaya-gayaan atau adu gengsi dengan Pemkab Badung. Tetapi, melihat hasil dividen tiap tahun, rasanya lebih menguntungkan menempatkan dana di BPD Bali dibandingkan investasi di sektor lain," terang Kusumaputra.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bali dari Fraksi Demokrat, Tjokorda Gde Asmara Putra Sukawati alias Cok Asmara, mendukung upaya penambahan penyertaan modal Pemprov Bali di BPD Bali. "Kalau bisa, ditingkatkan hingga menembus angka Rp 1 triliun. Kita tidak berorientasi merebut saham mayoritas di BPD Bali. Namun, eloknya itu Pemprov Bali memang harus sebagai penguasa saham mayoritas di BPD Bali," jelas Cok Asmara yang dikonfirmasi NusaBali secara terpisah.

Politisi Demokrat asal Puri Agung Ubud, Kelurahan/Kecamatan Ubud, Gianyar ini menyebutkan, kalau penyertaan modal di BPD Bali bisa tembus angka Rp 1 triliun, maka deviden yang akan diterima semakin besar. Deviden ini bisa menutupi kewajiban-kewajiban Pemprov Bali.

"Kewajiban dimaksud, seperti membayar cicilan pinjaman dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) yang dipakai untuk membangun Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung. Kan perlu Rp 165 miliar tiap tahun untuk mencicil pinjaman dana PEN itu," tandas Cok Asmara.

Selain itu, kata Cok Asmara, penambahan penyertaan modal di BPD Bali sangat penting untuk investasi yang aman. "BPD Bali sebagai lembaga keuangan, cukup sehat. Dalam kondisi pandemi Covid-19, banyak inovasi yang dilakukan, sehingga deviden yang disetorkan ke Pemprov Bali lumayan lancar. Sekali lagi, kita tidak mengejar gengsi menyalip Kabupaten Badung, tapi investasi yang punya manfaat," terang politisi yang juga menjabat Ketua DPC Demokrat Gianyar ini. *nat