Mohon Dana Siap Pakai, Bupati Datangi BNPB

BANGLI, NusaBali
DSP akan digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur korban bencana longsor Kintamani, Jumat (10/2). Untuk kepentingan tersebut, Bupati Made Gianyar didampingi sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Di antaranya Kalak BPBD Bangli I Wayan Karnawan, Kepala Bappeda I Nyoman Widiana, Kadis Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan I Wayan Sukartana, dan lainnya.

“Ini untuk percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana,” kata Bupati Made Gianyar, Senin (27/2).

Salah satunya adalah permohonan dana siap pakai ke BNPB, permohonan kawasan hutan yang akan dijadikan tempat merelokasi warga korban longsor yang selama ini tinggal di zona merah (berbahaya), yang rumahnya hancur diterjang longsor dan banjir.

Pihaknya juga mengaku mengajak pihak pengawas kawasan hutan Bali bagian Timur, termasuk untuk kawasan hutan lindung milik pemerintah di Kintamani. “Ini untuk permohonan tanah hutan guna relokasi,” tandasnya.  Dia mengiyakan syarat administrasi permohonan tersebut telah siap.

Karena itulah dia mengajak langsung pimpinan OPD sesuai dengan bidang tugasnya, terkait rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Dinas Pertanian dan Peternakan, terkait dengan kerugian akibat hancurnya lahan pertanian. Pihak Bappeda terkait perencanaan, demikian juga pihak Dinas Sosial.  

Sementara setelah 17 hari sejak awal musibah 10 Februari lalu, Posko Penanggulangan Bencana yang semula dipusatkan di Kantor Camat Kintamani, telah dipindah ke Kantor BPBD Bangli di Jalan Brigjen I Gusti Ngurah Rai, sejak Minggu (26/2) sore. Pemindahan posko tersebut karena sebagian besar bantuan untuk korban bencana telah didistribusikan, sehingga intensitas pendistribusian tidak sepadat sebelumnya. Sementara bantuan-bantuan susulan yang masuk lewat posko ditampung di gudang-gudang kantor BPBD. “Pendistribusian tetap dilakukan,” ujar Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Bangli I Ketut Agus Sutapa. Namun pendisribusian dilakukan langsung dari BPBD ke lokasi–lokasi tujuan.

Sebelumnya Kalak BPBD I Wayan Karmawan, menyatakan bantuan dalam bentuk barang menyebabkan pihaknya kewalahan mencari tempat penyimpanan.

Sebagaimana diketahui, musibah bencana longsor disertai banjir bandang di Kecamatan Kintamani, Jumat (10/2) lalu, menelan 13 korban jiwa. Masing-masing 7 meninggal dunia di Banjar Bantas, Desa Songan A dan Songan B, 4 orang meninggal dunia di Banjar Awan Merta Desa Awan, 1 orang di Banjar/Desa Sukawana dan 1 orang di Banjar Subaya/Desa Subaya.

Terkait penanganan pasca bencana tersebut, warga yang sebelumnya bertempat tinggal di zona berbahaya akan direlokasi ke lokasi aman, memanfaatkan lahan hutan milik pemerintah. Lokasinya di dua tempat yakni di Banjar Serongga di Desa Songan A dan Songan B seluas 30 are, yang rencananya untuk merelokasi 26 KK warga korban longsor di Banjar Bantas Desa Songan A dan B. Sedangkan di kawasan hutan milik pemerintah di sekitar Banjar Yeh Mampeh Desa Batur Selatan, seluas 60 are untuk merelokasi korban longsor dan banjir bandang di Banjar Yeh Mampeh sebanyak 50 KK. Total lahan hutan pemerintah yang dimohon untuk relokasi seluas  90 are. Sedang jumlah KK yang direlokasi seluruhnya direncakan 76 KK. Pemanfaatan tanah hutan milik pemerintah untuk relokasi dengan sistem tukar guling 1:1. Artinya tanah milik warga yang direlokasi ditukar dengan perbandingan satu banding satu dengan tanah hutan milik pemerintah. Dengan demikian, luas tanah hutan milik pemerintah tidak berkurang. Sedang warga korban bisa tinggal di tempat yang relatif lebih aman dari tempat mereka sebelumnya. * k17