Kendalikan Omicron, Pemerintah Perpanjang PPKM

Pemerintah akan selalu menjalankan langkah-langkah untuk mengantisipasi lonjakan kasus, dan meminta agar masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Angka Reproduksi Kasus Efektif (Rt) Indonesia terus mengalami kenaikan, yang menunjukkan laju penularan semakin tinggi. “Pada sepekan terakhir ini, Rt naik lebih tinggi menjadi 1,13 dan terjadi kenaikan di seluruh Pulau. Pemerintah akan terus memantau dan menyiapkan langkah-langkah mitigasi agar hal ini dapat diantisipasi lebih lanjut,” tuturnya dalam Keterangan Pers usai Ratas Evaluasi PPKM, secara virtual, Senin (14/2/2022).

Untuk proporsi Kasus Aktif di luar Jawa-Bali masih relatif rendah yaitu 13,9% dari kasus aktif nasional (49.166 kasus dari 352.839 kasus), namun sejak 24 Januari 2022 mengalami lonjakan signifikan. 

Tren Kasus Harian dan Perawatan Rumah Sakit (RS) di 10 Provinsi dengan kasus tertinggi, menunjukkan walau terjadi peningkatan kasus yang cukup tajam, namun perawatan di RS masih relatif rendah.

Sedangkan di 15 kabupaten/kota luar Jawa Bali dengan kasus tertinggi juga menunjukkan hal yang sama, meskipun lonjakan kasus cukup tinggi (bahkan 4 kabupaten/kota sudah lebih tinggi dibandingkan saat periode Delta), namun perawatan di RS masih relatif lebih rendah dan terkendali.

Rasio Keterisian Tempat Tidur (BOR) Nasional masih berada di angka 30,52%. Untuk BOR seluruh provinsi di luar Jawa-Bali < 20%, kecuali di Sumatera Selatan (30%), Papua Barat (25%), Kalimantan Selatan (23%), Sulawesi Utara (23%), dan Bengkulu (21%). 

Untuk mengantisipasi penambahan kasus yang lebih tinggi di luar Jawa-Bali, akan dilakukan aktivasi fasilitas isolasi terpusat (isoter).

Saat ini kapasitas isoter di luar Jawa-Bali sebanyak 30.547 TT (tempat tidur) dan terisi hanya 879 TT atau BOR sebesar 2,88%.

“Pemerintah Daerah diminta menyiapkan isoter, dengan antisipasi kapasitas sejumlah 2-3 kali lipat dibandingkan saat lonjakan Delta, yaitu sekitar 61.094 hingga 91.641 TT, sebagai langkah mitigasi ke depannya di luar Jawa-Bali,” jelasnya.

Berdasarkan hasil evaluasi selama dua minggu terakhir ini, Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang periode pelaksanaan PPKM di luar Jawa-Bali selama 14 hari ke depan, yaitu tanggal 15 – 28 Februari 2022 pada 386 kabupaten/kota di luar Jawa-Bali.

Penerapan Level PPKM di luar Jawa-Bali mendasarkan pada 'Level Asesmen' Situasi Pandemi yang berdasarkan dua kriteria, yakni Transmisi Komunitas (jumlah kasus, kematian, dan rawat inap) dan Kapasitas Respon (testing, tracing, treatment/BOR). Lalu, juga mendasarkan pada tingkat vaksinasi Dosis-2 (capaian minimal 45%), dan vaksinasi Lansia Dosis-1 (Capaian minimal 60%). 

Kabupaten/kota yang tidak memenuhi batas minimal tersebut akan dinaikkan satu Level PPKM, dengan pengecualian tertentu.

Mendasarkan pada kriteria penetapan Level PPKM tersebut, maka rincian kabupaten/kota berdasarkan Level PPKM adalah sebagai berikut:

Level PPKM 1 menurun dari 164 menjadi 63 kabupaten/kota

Level PPKM 2 menurun dari 208 menjadi 205 kabupaten/kota

Level PPKM 3 meningkat dari 14 menjadi 118 kabupaten/kota.

“Hal ini untuk mempersiapkan dan mengantisipasi kenaikan kasus karena varian Omicron dalam beberapa minggu ke depan,” ujar Menko Airlangga.

Per 13 Februari 2022, secara nasional vaksinasi Dosis-1 telah mencapai 90,41% (188,3 juta dosis) dan Dosis-2 telah mencapai 65,19% (135,8 juta dosis). Sementara itu, capaian vaksinasi booster atau dosis ketiga telah mencapai 7,0 juta dosis.

Untuk vaksinasi Dosis-1, masih ada tiga provinsi di luar Jawa Bali dengan capaian di bawah 70%, yakni Maluku, Papua Barat, dan Papua. Sedangkan untuk vaksinasi Dosis-2, masih terdapat 10 provinsi dengan capaian di bawah 50% yaitu Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Aceh, Papua Barat, Maluku, dan Papua.

“Sesuai arahan Presiden, Pemerintah akan terus mengakselerasi vaksinasi, terutama untuk vaksinasi Dosis-2 maupun vaksinasi booster, khususnya pada daerah-daerah di Luar Jawa Bali yang masih memerlukan percepatan vaksinasi,” ungkap Menko Airlangga.