BKKBN Bali Gandeng Lintas Sektor untuk Percepatan Penurunan Stunting

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Kepala Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa), Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas OPD-KB dari seluruh kabupaten/kota, Ketua IBI (Ikatan Bidan Indonesia) Daerah Bali dan Ketua IPeKB (Ikatan Penyuluh KB) Daerah Bali. 

Dalam sambutannya, dr Ni Luh Gede Sukardiasih menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu wujud keseriusan BKKBN dalam mendukung visi, misi dan janji Presiden RI Joko Widodo, terutama yang terkait dengan tugas dan fungsi BKKBN, yaitu untuk ‘mewujudkan keluarga berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.’

“Melalui temu kerja penguatan program ini, tentunya menjadi salah satu wujud upaya kami dalam percepatan implementasi program ‘Bangga Kencana’ serta percepatan penurunan stunting sesuai amanah Perpres Nomor 72 Tahun 2021 melalui sinergitas lintas sektor,” jelas Kepala Perwakilan BKKBN  Provinsi Bali yang akrab disapa dr Luh De ini.

Disampaikan, hasil Survei Status Gizi Anak Balita Indonesia (SSGBI) menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Bali tahun 2021 adalah paling rendah di Indonesia yaitu sebesar 10,9%. Namun, Masih terdapat empat kabupaten/kota dengan prevalensi di atas angka provinsi bahkan di atas batas WHO yaitu 20%.

“Kita berharap prevelensi stunting yang masih tinggi di kabupaten/kota ini bisa segera turun, kalau bisa Provinsi Bali mencapai ‘zero’ kasus stunting. Kita masih harus terus berupaya menurunkan angka stunting dengan strategi dan metode baru yang lebih kolaboratif dan berkesinambungan mulai dari hulu hingga hilir,” jelas dr Luh De. 

Salah satu pembaruan strategi percepatan penurunan stunting adalah pendekatan keluarga melalui pendampingan keluarga berisiko stunting untuk mencapai target sasaran, yakni calon pengantin (catin), ibu hamil dan menyusui sampai dengan pasca salin, dan anak 0-59 bulan.

BKKBN sendiri telah membentuk tim pendamping keluarga (TPK)  berisiko stunting yang terdiri dari tenaga kesehatan, kader pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan kader penggerak masyarakat lainnya. 

“Mereka (TPK) akan mengawal proses percepatan penurunan stunting dari hulu, terutama dalam pencegahan, mulai dari proses inkubasi hingga melakukan tindakan pencegahan lain dari faktor langsung penyebab stunting,” ujar dr Luh De. 

Dr Ni Luh Gede Sukardiasih berharap dengan dukungan komitmen dan peran pemerintah daerah serta mitra kerja perwakilan BKKBN Provinsi Bali, penurunan angka stunting ini dapat dicapai sesuai target menjadi 14% di tahun 2024 secara nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat, bahagia dan sejahtera. 

Dalam kegiatan itu juga hadir Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali, perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, perwakilan Bappeda Provinsi Bali selaku narasumber yang menyampaikan materi terkait dukungan dalam penanganan stunting.