Bali Provinsi Pertama Transformasi Jabatan ASN
526 Pejabat Fungsional Hasil Transformasi Dilantik Kemarin
Melalui transformasi dari jabatan struktural (berbasis manajerial) ke fungsional (berbasis kompetensi), ASN diharap ubah kultur birokrasi jadi lebih baik
DENPASAR, NusaBali
Sebanyak 526 pejabat Pemprov Bali yang bertranformasi dari jabatan struktural ke fungsional dilantik Gubernur Wayan Koster yang diwakili Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra, Rabu (22/12) pagi. Dengan pelantikan 526 pejabat yang bertranformasi ini, Bali praktis menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menuntaskan reformasi birokrasi dengan transformasi jabatan struktural ke fungsional.
Pelantikan 526 pejabat bertransformasi, Rabu kemarin, dilakukan secara hybrid di di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Niti Mandala Denpasar. Ada 7 pejabat administrator (Eselon III) yang bertransformasi menjadi pejabat fungsional ahli madya. Sementara 519 orang lagi adalah pejabat pengawas (Eselon IV) yang bertransformasi menjadi pejabat fungsional ahli muda. Mereka dilantik dan diambil sumpahnya oleh Sekda Dewa Indra secara hybrid.
Transformasi dari jabatan struktural ke fungsional ini merupakan langkah mengimplementasikan kebijakan Presiden Jokowi terkait penyederhanaan jabatan pengawas dan administrator. Sekda Dewa Indra mengatakan, penyetaraan jabatan atau penyederhanaan birokrasi ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional. Hal ini sebagai upaya peningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam rangka mendukung kinerja pelayanan kepada publik.
Melalui penyetaraan jabatan ini, diharapkan ASN akan mengubah kultur birokrasi menjadi lebih baik. Begitu juga pemangku jabatan fungsional diharapkan memiliki motivasi lebih tinggi dalam meningkatkan keterampilan, kompetensi, dan kinerja, sekaligus mempunyai peluang yang luas untuk mengembangkan ide kreatif dan jenjang karier.
“Ini merupakan puncak transformasi jabatan struktural ke fungsional di Pemprov Bali, sebagaimana kebijakan Presiden Jokowi terkait reformasi birokrasi. Ini peluang besar untuk bekerja sesuai kompetensi, lebih produktif, inovatif, dan jenjang karier yang luas. Kita ubah kultur birokrasi kita dengan mengedepankan kompetensi,“ tegas Sekda Dewa Indra.
Dewa Indra juga mengajak para pejabat yang dilantik untuk memaknai transformasi ini secara positif dan memanfaatkan peluang untuk bisa mengembangkan potensi diri dan karier hingga ke tingkat jenjang Fungsional Ahli Utama. "Jangan setelah dilantik, Anda diam. Bergeraklah, saya tunggu tanggung jawabnya," pinta birokrat asal Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng ini.
Mantan Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali dan Kepala BPBD Bali ini juga memotivasi para pejabat fungsional untuk meningkatkan kompetensi diri, baik melalui pendidikan maupun pelatihan, sehingga pekerjaan akan lebih produktif dan mendapatkan angka kredit sesuai target hingga bisa naik pangkat/golongan sesuai yang direncanakan.
Menurut Dewa Indra, jabatan struktural maupun fungsional adalah sama-sama pejabat, hanya basisnya yang berbeda. Jabatan fungsional berbasis kompetensi, sedangkan struktural berbasis manajerial. "Maka, manfaatkan peluang dan jalan lebar ini sebaik-baiknya. Jadikan transformasi ini ke arah yang positif, kita ubah mental kita untuk menjadi lebih kompeten,“ katanya.
Dewa Indra menegaskan, pejabat struktural yang disetarakan jabatannya dalam jabatan fungsional, mendapatkan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses penyetaraan lewat transformasi ini tidak mengurangi penghasilan PNS. Kelas jabatan fungsional dan penyetaraan jabatan ditetapkan sama dengan kelas jabatan administrasi sebelumnya.
“Peralihan ini tidak akan mengurangi penghasilan, kelas jabatan ditetapkan sama dengan kelas jabatan sebelumnya. Jadi, jangan sampai berdampak pada kinerja," tandas alumni Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Mataram, Nusa Tenggara Barat ini.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali, I Ketut Lihadnyana, mengatakan Pemprov Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Koster menggenjot reformasi birokrasi, yakni transformasi jabatan dari struktural ke fungsional. "Karena arahan dan target cepat Pak Gubernur Koster, Bali paling cepat menuntaskan transformasi jabatan ASN ini," jelas Lihadnyana seusai pelantikan ratusan pejabat bertransformasi, Rabu kemarin.
Lihadnyana mengatakan, pemerintah pusat menargetkan penuntasan transformasi jabatan ini harus selesai tahun 2021. Namun, Bali bisa lebih cepat menyelesaikannya. Bali pun menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menuntaskan reformasi birokrasi dengan transformasi jabatan struktural ke fungsional.
Menurut Lihadnyana, para pejabat yang dilantik tidak perlu susah-susah membawa dan mengurus SK. Sebab, begitu dilantik kemarin, SK langsung dikirimkan kepada sistem informasi kepegawaian milik Pemprov Bali. "ASN yang dilantik akan menerima SK secara elektronik, tandatangan elektronik. Jadi, semuanya sudah serba online sesuai ketentuan perundang-undangan. Ini salah satu kemajuan Pemprov Bali dalam manajemen ASN," tegas birokrat asal Desa Kekeran, Kecamatan Busungbiu, Buleleng ini. *nat
Pelantikan 526 pejabat bertransformasi, Rabu kemarin, dilakukan secara hybrid di di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Niti Mandala Denpasar. Ada 7 pejabat administrator (Eselon III) yang bertransformasi menjadi pejabat fungsional ahli madya. Sementara 519 orang lagi adalah pejabat pengawas (Eselon IV) yang bertransformasi menjadi pejabat fungsional ahli muda. Mereka dilantik dan diambil sumpahnya oleh Sekda Dewa Indra secara hybrid.
Transformasi dari jabatan struktural ke fungsional ini merupakan langkah mengimplementasikan kebijakan Presiden Jokowi terkait penyederhanaan jabatan pengawas dan administrator. Sekda Dewa Indra mengatakan, penyetaraan jabatan atau penyederhanaan birokrasi ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional. Hal ini sebagai upaya peningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam rangka mendukung kinerja pelayanan kepada publik.
Melalui penyetaraan jabatan ini, diharapkan ASN akan mengubah kultur birokrasi menjadi lebih baik. Begitu juga pemangku jabatan fungsional diharapkan memiliki motivasi lebih tinggi dalam meningkatkan keterampilan, kompetensi, dan kinerja, sekaligus mempunyai peluang yang luas untuk mengembangkan ide kreatif dan jenjang karier.
“Ini merupakan puncak transformasi jabatan struktural ke fungsional di Pemprov Bali, sebagaimana kebijakan Presiden Jokowi terkait reformasi birokrasi. Ini peluang besar untuk bekerja sesuai kompetensi, lebih produktif, inovatif, dan jenjang karier yang luas. Kita ubah kultur birokrasi kita dengan mengedepankan kompetensi,“ tegas Sekda Dewa Indra.
Dewa Indra juga mengajak para pejabat yang dilantik untuk memaknai transformasi ini secara positif dan memanfaatkan peluang untuk bisa mengembangkan potensi diri dan karier hingga ke tingkat jenjang Fungsional Ahli Utama. "Jangan setelah dilantik, Anda diam. Bergeraklah, saya tunggu tanggung jawabnya," pinta birokrat asal Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng ini.
Mantan Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali dan Kepala BPBD Bali ini juga memotivasi para pejabat fungsional untuk meningkatkan kompetensi diri, baik melalui pendidikan maupun pelatihan, sehingga pekerjaan akan lebih produktif dan mendapatkan angka kredit sesuai target hingga bisa naik pangkat/golongan sesuai yang direncanakan.
Menurut Dewa Indra, jabatan struktural maupun fungsional adalah sama-sama pejabat, hanya basisnya yang berbeda. Jabatan fungsional berbasis kompetensi, sedangkan struktural berbasis manajerial. "Maka, manfaatkan peluang dan jalan lebar ini sebaik-baiknya. Jadikan transformasi ini ke arah yang positif, kita ubah mental kita untuk menjadi lebih kompeten,“ katanya.
Dewa Indra menegaskan, pejabat struktural yang disetarakan jabatannya dalam jabatan fungsional, mendapatkan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses penyetaraan lewat transformasi ini tidak mengurangi penghasilan PNS. Kelas jabatan fungsional dan penyetaraan jabatan ditetapkan sama dengan kelas jabatan administrasi sebelumnya.
“Peralihan ini tidak akan mengurangi penghasilan, kelas jabatan ditetapkan sama dengan kelas jabatan sebelumnya. Jadi, jangan sampai berdampak pada kinerja," tandas alumni Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Mataram, Nusa Tenggara Barat ini.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali, I Ketut Lihadnyana, mengatakan Pemprov Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Koster menggenjot reformasi birokrasi, yakni transformasi jabatan dari struktural ke fungsional. "Karena arahan dan target cepat Pak Gubernur Koster, Bali paling cepat menuntaskan transformasi jabatan ASN ini," jelas Lihadnyana seusai pelantikan ratusan pejabat bertransformasi, Rabu kemarin.
Lihadnyana mengatakan, pemerintah pusat menargetkan penuntasan transformasi jabatan ini harus selesai tahun 2021. Namun, Bali bisa lebih cepat menyelesaikannya. Bali pun menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menuntaskan reformasi birokrasi dengan transformasi jabatan struktural ke fungsional.
Menurut Lihadnyana, para pejabat yang dilantik tidak perlu susah-susah membawa dan mengurus SK. Sebab, begitu dilantik kemarin, SK langsung dikirimkan kepada sistem informasi kepegawaian milik Pemprov Bali. "ASN yang dilantik akan menerima SK secara elektronik, tandatangan elektronik. Jadi, semuanya sudah serba online sesuai ketentuan perundang-undangan. Ini salah satu kemajuan Pemprov Bali dalam manajemen ASN," tegas birokrat asal Desa Kekeran, Kecamatan Busungbiu, Buleleng ini. *nat
1
Komentar