Pandemi Belum Berakhir, KPU Bali Rasionalisasi Anggaran Rutin

Atas kondisi itu, KPU Bali pun ikut mengencangkan ikat pinggang merasionalkan anggaran yang diperoleh dari APBN sebesar Rp 6 miliar di tahun 2022.

Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan di Denpasar, Selasa (21/12) mengatakan anggaran yang diperoleh KPU Bali dari pusat sebesar Rp 6 miliar. Sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, masing-masing lembaga harus melakukan penyisiran alias rasionalisasi anggaran dalam masa Pandemi Covid-19.

"Instruksi pusat (Presiden Joko Widodo), harus ada rasionalisasi 5 persen dari total anggaran yang ada. Kami di KPU Bali dapat Rp 6 miliar, sudah kita agendakan rasionalisasi," ujar Lidartawan. Kata Lidartawan, anggaran Rp 6 miliar merupakan anggaran rutin operasional di KPU Bali. Kemudian kegiatan pelayanan kepada masyarakat juga. Dalam rasionalisasi dilakukan dengan skala prioritas.

"Program rasionalisasi ini memang tidak ada kaitannya dengan tahapan pemilu, tetapi ini program nasional, wajib lembaga KPU mengikuti. Biaya-biaya operasional, kegiatan pelayanan kepemiluan dan kegiatan rutin lainnya ini kita rasionalisasi dalam upaya mengefektifkan anggaran," ujarnya. Rasionalisasi anggaran 5 persen ini kata Lidartawan, menunggu keputusan KPU RI.

"Tetap harus menunggu keputusan dan petunjuk dari KPU RI. Apa saja yang dirasionalkan, kita hitung detail. Kan penetapan jadwal pemilihan umum juga belum ada kepastian," jelas mantan Ketua KPU Kabupaten Bangli ini. Sementara ketika ditanya soal kelanjutan program renovasi Kantor KPU Bali di Jalan Tjokorda Agung Tresna, Niti Mandala Denpasar, Lidartawan mengatakan program itu di luar agenda rasionalisasi. Pihak KPU Bali mengajukan anggaran tersendiri ke Pemprov Bali untuk renovasi Kantor KPU Bali senilai Rp 3,9 miliar.

"Usulan tersebut sudah disetujui di APBD Tahun 2021. "Cuman karena masih Pandemi Covid-19 kan tidak bisa langsung dieksekusi, karena pemerintah juga melakukan refocusing anggaran," ujar Lidartawan. *nat