nusabali

Fraksi PDIP DPRD Bali Pasang Badan

Kebijakan Gubernur Koster Terkait Pariwisata Diserang Lewat Medsos

  • www.nusabali.com-fraksi-pdip-dprd-bali-pasang-badan

Dewa Jack tegaskan kalau ada informasi di Medsos yang seolah-olah pemerintah persulit kedatangan wisatawan, itu tidak benar

DENPASAR, NusaBali

Fraksi PDIP DPRD Bali cium adanya upaya mempolitisasi kondisi pariwisata Bali di tengah pandemi Covid-19 melalui media sosial (Medsos). Indikasinya, muncul ancaman demo dan penandatanganan petisi sejumlah elemen masyarakat terkait pembukaan pariwisata, namun belum kunjung datangkan turis mancanegara ke Bali. Fraksi PDIP DPRD Bali pun pasang badan terhadap kebijakan Gubernur Wayan Koster.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya alias Dewa Jack, mengungkapkan ada yang berteriak tandatangani petisi dan meletupkan ajakan berdemo terkait sepinya wisatawan mancanegara ke Bali. Ini ditambah lagi dengan memainkan isu melalui Medsos, yang seolah-olah Pemprov Bali tidak peduli dengan nasib pariwisata.

"Gubernur Koster yang merupakan kader PDIP, tidak anti dengan kri-tikan. Kami Fraksi PDIP DPRD Bali perlu menyampaikan bahwa Gubernur Koster sudah berupaya untuk pemulihan pariwisata Bali. Tetapi, ada kebijakan pusat soal pariwisata di tengah pandemi Covid-19, yang bukan ranah pemerintah daerah di Bali," jelas Dewa Jack dalam keterangan persnya di Gedung DPRD Bali, Jalan Kusumaatmadja Niti Mandala Denpasar, Selasa (14/12) siang.

Menurut Dewa Jack, Fraksi PDIP DPRD Bali selalu berdiskusi dengan Gubernur Koster selaku eksekutif dalam mencari solusi atas aspirasi masyarakat, khususnya komponen pariwisata. Kalau ada aspirasi yang berkembang dan belum nyambung antara Gubernur Koster dengan masyarakat, kata Dewa Jack, Fraksi PDIP DPRD Bali siap menjembataninya.

“DPRD Bali ini rumah besar rakyat, ayo kita diskusikan dan cari solusinya di rumah rakyat ini. Kami Faksi PDIP DPRD Bali bersikap, supaya mereka tidak terus bermain isu di Medsos," tegas Dewa Jack, yang kemarin didampingi Ketua Komisi III DPRD Bali AA Ngurah Adi Ardhana.

Disinggung soal adanya oknum yang sengaja gosok-gosok sampai muncul serangan di Medsos atas kebijakan pariwisata, menurut Dewa Jack, dalam politik apa pun bisa terjadi. Apalagi, menjelang pesta gong demokrasi Pemilu 2024.

Dewa Jack menegaskan, karena ini menjelang Pemilu 2024, maka jelas ada unsur politisnya. Fraksi PDIP DPRD Bali pun secara politis memandang perlu meluruskan apa yang beredar di Medsos, bahwa Pemprov Bali tidak diam dalam menangani masalah pariwisata Bali di tengah pandemi Covid-19 ini.

“Gubernur Koster adalah kader PDIP. Tentu kami harus luruskan kalau yang ada mempolitisir isu melalui Medsos," tegas politisi asal Desa/Kecamatan Banjar, Buleleng yang juga menjabat Bendahara DPD PDIP Bali ini.

Untuk membuktikan adanya gerakan politik di Medsos yang sasaran tembaknya adalah Gubernur Koster, Dewa Jack sampai menunjukkan bahwa dalam Ponselnya ada video pernyataan Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat kunjungan ke Bali, beberapa waktu lalu. Dalam video yang beredar di Medsos itu, Wapres Ma'ruf Amin bicara tentang tingkat hunian hotel di Bali yang sudah penuh. Pernyataan itu kemudian dikait-kaitkan dengan kondisi riil hotel di Bali, yang masih sepi turis.

Menurut Dewa Jack, ada beberapa pernyataan Wapres Ma’ruf Amin dalam video aslinya yang sudah dipotong. Salah satu yang dipotong adalah kata ‘domestik’-nya. Berdasarkan pernyataan asli Wapres, hotel-hotel di Bali saat ini memang sudah mulai terisi, karena turis domestik mulai banyak yang masuk. Kalau turis mancanegara memang belum banyak. “Situasi ini dimainkan di Medsos, seolah-olah pemerintah daerah ‘asal bapak senang’ (ABS) saja," papar Dewa Jack.  

Dewa Jack menambahkan, soal pembukaan pariwisata di beberapa negara lain, bukan berarti Bali harus tergesa-gesa mengikuti langkah mereka tanpa mempertimbangkan protokol kesehatan. Saat ini, Bali sebenarnya sudah banyak melaksanakan kegiatan international yang melibatkan orang asing.

Kalau dibandingkan dengan situasi normal sebelum pandemi Covid-19, ya nggak bisa disamakan. Dewa Jack pun mengajak krama Bali dan masyarakat saling mendukung, jangan saling menghujat. Pemerintah daerah sudah bekerja maksimal agar Covid-19 segera berlalu, sehingga perekonomian bisa bangkit.

Versi Dewa Jack, sebagai lembaga legislatif yang berfungsi melaksanakan kontrol, Fraksi PDIP DPRD Bali tidak akan diam kalau kebijakan pemerintah tak sesuai harapan masyarakat, meskipun gubernurnya adalah kader Banteng Moncong Putih. Kalau kebijakan pemerintah daerah tidak pas, kata dia, Fraksi PDIP pasti berteriak juga untuk kepentingan masyarakat Bali.

Ditanya soal pariwisata Bali yang belum mampu mendatangkan turis mancanegara, menurut Dewa Jack, Gubernur Koster sudah membuka pintu penerbangan internasional per 14 Oktober 2021 lalu. Kalau ada informasi di Medsos yang seolah-olah pemerintah mempersulit kedatangan wisatawan, Dewa Jack tegaskan itu tidak benar.

“Kalau ada kebijakan karantina yang membuat turis asing tidak mau datang ke Bali, itu murni kebijakan pusat. Kebijakan pusat harus diikuti. Gubernur Koster sudah berusaha berjuang ke pusat agar tidak ada karantina. Mohon sabar juga, turis belum datang pasti ada kendala, seperti negara asal mereka belum membolehkan bepergian ke luar negeri,” tandas Dewa Jack.

Sementara itu, anggota Fraksi PDIP yang kini Ketua Komisi III DPRD Bali, AA Ngurah Adi Ardhana, mengatakan pemulihan pariwisata tidak bisa langsung direalisasikan, walaupun pandemi Covid-19 di Bali sudah melandai. Menurut Adi Ardhana, saat ini kunjungan turis domestik ke Bali sudah sangat bagus.

"Jadi, kami di Fraksi PDIP DPRD Bali mendorong semaksimal mungkin supaya turis domestik mencapai titik puncak ke Bali. Buat sementara, potensi pasar domestik ini saja kita kelola dulu," tegas politisi PDIP asal Puri Gerenceng, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara yang juga dikenal sebagai praktisi pariwisata ini.

Adi Ardhana mengingatkan masyarakat harus berpikir jernih soal wisatawan mancanegara yang belum datang ke Bali. Sebab, ada pertimbangan-pertimbangan yang harus diikuti.

Versi Adi Ardhana, di tengah penghargaan berbagai pihak terhadap penanganan pandemi Covid-19 di Bali, tetap ada kebijakan hati-hati. "Gubernur Koster sudah bertemu dengan duta besar dan konsul jenderal negara-negara sahabat untuk mengupayakan peningkatan pariwisata Bali. Tetapi, keselamatan dan kesehatan masyarakat lebih utama," papar Adi Ardhana. *nat

Komentar