nusabali

DPRD Bali Minta Kaji Usulan Anggaran Atasi Blank Spot

  • www.nusabali.com-dprd-bali-minta-kaji-usulan-anggaran-atasi-blank-spot

DENPASAR, NusaBali
DPRD Bali minta kaji program pembangunan jaringan internet untuk mengatasi blank spot di Bali Utara, dengan anggaran Rp 300 miliar.

Pengkajian harus dilakukan dengan studi kelayakan, sehingga bisa dike-tahui benefit and cost (biaya dan manfaat, Red) dari proyek tersebut. Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD Bali, Nyoman Sugawa Korry, mengatakan usulan anggaran buat pembangunan berupa tower untuk jaringan internet yang rencananya berlokasi di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Buleleng itu sudah dibahas antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bali dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Bali, Rabu (3/11) lalu.

"Terkait usulan eksekutif untuk anggaran pembangunan jaringan internet sebagai upaya mengatasi blank spot di Bali Utara, sudah kita bahas. Total anggaran yang diusulkan Rp 300 miliar, dengan pola multiyears. Tahun 2022 diusulkan Rp 100 miliar," ujar Sugawa Korry saat dihubungi NusaBali di Denpasar, Kamis (4/11).

Sugawa Korry mengatakan, pada prinsipnya DPRD Bali mendukung program pemerintah daerah untuk mengatasi blank spot jaringan internet, terutama buat kepentingan komunikasi di era digital. "Kami secara prinsip mendukung program pemerintah. Tetapi, dengan anggaran sebesar Rp 300 miliar, hendaknya dilengkapi dengan kajian dan studi kelayakan yang komprehensif," tegasnya.

"Apalagi, pembangunan infrastruktur komunikasi ini merupakan proyek multiyears, sehingga pemerintah pusat juga diharapkan bisa ikut berpartisipasi maksimal," lanjut politisi senior asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Buleleng yang juga Ketua DPD I Golkar Bali ini.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Bali (yang membidangi telekomunikasi), Nyoman Adnyana, mengatakan rencana pembangunan tower untuk mengatasi blank spot jaringan internet ini sebenarnya merupakan program yang bagus untuk mengatasi persoalan infrastruktur jaringan komunikasi. Menurut Adnyana, mengatasi blank spot penting di era digitalisasi dan kemajuan teknologi.

“Kalau soal anggaran, itu kan sepenuhnya di banggar DPRD Bali dan TAPD yang melakukan kajian. Bagi saya sendiri, tidak boleh ada masyarakat yang tak terlayani jaringan internet, semua harus berkeadilan," ujar Adnyana saat dikonfirmasi terpisah, Kamis sore.

Politisi senior PDIP asal Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Bangli ini menyebutkan, usulan anggaran untuk pembangunan tower di Desa Pegayaman itu masuk ke DPRD Bali dan masih tahap pembahasan. "Baru masuk usulan anggarannya. Sekarang tergantung kemampuan keuangan daerah saja. Kalau dari sisi program, ya Bali sangat memerlukan jaringan internet untuk mengatasi blank spot selama ini, terutama daerah Buleleng, Bangli, Karangasem, dan Klungkung," tandas Adnyana.

Menurut Adnyana, rencana Bali menuju bebas blank spot sudah pernah menjadi pembahasan antara Pemprov Bali dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)). Program Bappenas untuk mengatasi blank spot jaringan internet bisa diperoleh daerah, dengan syarat-syarat yang ditetapkan.

"Syarat satu daerah bisa mendapatkan program ini adalah daerah itu terluar, tertinggal, dan termiskin. Saya yang mengikuti di Bappenas, juga melihat di Bali masih banyak yang terluar, tertinggal, dan termiskin. Kayak di Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, itu memenuhi syarat karena daerah terluar, berbatasan dengan Australia," papar mantan anggota Fraksi PDIP DPRD Bangli tiga kali periode ini.

Adnyana mengatakan blank spot adalah kondisi di mana suatu tempat tidak tersentuh atau tak terlingkupi oleh sinyal komunikasi, baik untuk komunikasi analog seperti jaringan telepon maupun komunikasi digital seperti jaringan internet. Bila suatu tempat terjadi blank spot, maka akan sulit terjadi komunikasi dua arah.

"Apalagi, kita akan menuju era TV digital, maka harus terwujud program ini. Sepanjang kemampuan keuangan daerah memang ada, ya jalan saja," saran politisi yang juga pentolan Organisasi Amatir Radio Indonesia (Orari) Provinsi Bali ini.

Dikonfirmasi NusaBali secara terpisah, Kadis Kominfo dan Statistik Provinsi Bali, Gede Pramana, enggan memberikan keterangan terkait permintaan Dewan agar kaji anggaran proyek mengatasi blank spot. "Nanti akan ada keterangan resmi dari pimpinan, saya tidak bisa kasi tanggapan," elak Gede Pramana yang dihampiri di sela jumpa pers Gubernur Bali Wayan Koster di Jaya Sabha Denpasar, kemarin sore. *nat

Komentar