Akibat Gagal Setting
Hasil Evaluasi KKS Warga yang Gagal Cairkan Bansos di Tabanan
Secara umum masalahnya ada di kartu keluarga sejahtera (KKS) yang terblokir. Solusinya, Disos Tabanan berkoordinasi dengan Himbara untuk setting ulang.
TABANAN, NusaBali
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Disos P3A) Tabanan telah melakukan evaluasi hasil pendampingan terhadap keluarga penerima manfaat (KPM) penerima bantuan sosial (bansos) yang tak bisa mencairkan bantuan. Hasil evaluasi yang melibatkan petugas pendamping dan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) tersebut, hampir sebagian besar kendala pencairan akibat gagal setting yang disebut dengan istilah ‘error 06’.
Kepala Dinas Sosial Tabanan Nyoman Gede Gunawan, mengatakan permasalahan sebagian besar ada di KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) yang terblokir. Sedangkan bagi KPM yang sudah meninggal dan pindah domisili, status bansos sudah dikembalikan ke negara.
“Secara umum masalahnya di KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) yang terblokir saja,” kata Gunawan, Selasa (2/11).
Kata dia, perkiraan KKS jumlahnya berbeda. Untuk bansos program kerja harapan (PKH) mencapai 80 KPM lebih. Sedangkan pada program bantuan pangan non tunai (BPNT) diperkirakan kurang dari 60 KPM.
“Nah terhadap yang KKS-nya terblokir ini kami mohonkan ke bank Himbara (himpunan bank milik negara) untuk dibantu pencairannya. Karena ini sudah ranahnya di bank. Kami hanya menyampaikan berapa jumlah yang terblokir saja,” sebut Gunawan.
Di samping itu, beberapa KKS yang terblokir juga disebabkan adanya penambahan jumlah KPM. Dan sebaliknya ada juga tergraduasi karena dipandang sudah mampu sehingga tidak masuk ke dalam syarat penerima bansos.
“Sekitar 99 persen masalah pencairan bansos ini sudah clear. Rata-rata karena kesalahan administrasi. Baik yang di PKH maupun di BPNT. Sekarang ini tinggal menunggu pencairan bansos PKH tahap empat dan BPNT untuk Oktober, November, sampai dengan Desember,” tandas Gunawan.
Sementara itu, salah seorang staf Dinsos P3A yang membantu dalam proses pendampingan pada program BPNT, menyatakan sebagian besar KPM mengalami ‘error 06’ saat melakukan pencairan atau transaksi.
“Ada sekitar 55 KPM. Kami sudah bersurat ke BNI selaku anggota Himbara yang mencairkan bansos di Tabanan untuk melakukan setting ulang. Kami juga sudah ambil sampel secara acak. Masih ada KPM yang kartunya gagal setting. Makanya kami saat ini dalam posisi menunggu tindak lanjutnya seperti apa,” jelasnya. *des
Kepala Dinas Sosial Tabanan Nyoman Gede Gunawan, mengatakan permasalahan sebagian besar ada di KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) yang terblokir. Sedangkan bagi KPM yang sudah meninggal dan pindah domisili, status bansos sudah dikembalikan ke negara.
“Secara umum masalahnya di KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) yang terblokir saja,” kata Gunawan, Selasa (2/11).
Kata dia, perkiraan KKS jumlahnya berbeda. Untuk bansos program kerja harapan (PKH) mencapai 80 KPM lebih. Sedangkan pada program bantuan pangan non tunai (BPNT) diperkirakan kurang dari 60 KPM.
“Nah terhadap yang KKS-nya terblokir ini kami mohonkan ke bank Himbara (himpunan bank milik negara) untuk dibantu pencairannya. Karena ini sudah ranahnya di bank. Kami hanya menyampaikan berapa jumlah yang terblokir saja,” sebut Gunawan.
Di samping itu, beberapa KKS yang terblokir juga disebabkan adanya penambahan jumlah KPM. Dan sebaliknya ada juga tergraduasi karena dipandang sudah mampu sehingga tidak masuk ke dalam syarat penerima bansos.
“Sekitar 99 persen masalah pencairan bansos ini sudah clear. Rata-rata karena kesalahan administrasi. Baik yang di PKH maupun di BPNT. Sekarang ini tinggal menunggu pencairan bansos PKH tahap empat dan BPNT untuk Oktober, November, sampai dengan Desember,” tandas Gunawan.
Sementara itu, salah seorang staf Dinsos P3A yang membantu dalam proses pendampingan pada program BPNT, menyatakan sebagian besar KPM mengalami ‘error 06’ saat melakukan pencairan atau transaksi.
“Ada sekitar 55 KPM. Kami sudah bersurat ke BNI selaku anggota Himbara yang mencairkan bansos di Tabanan untuk melakukan setting ulang. Kami juga sudah ambil sampel secara acak. Masih ada KPM yang kartunya gagal setting. Makanya kami saat ini dalam posisi menunggu tindak lanjutnya seperti apa,” jelasnya. *des
Komentar