Giliran AHLI Teriak Kaji Test PCR
AHLI sebut lebih penting sistem monitoring evaluasi di lapangan
DENPASAR,NusaBali
Giliran Dewan Pimpinan Pusat Assosiation of Hospitality Leaders Indonesia (DPP AHLI) meminta test PCR untuk pelaku perjalanan menggunakan moda angkutan udara dikaji.
Penerapan test PCR tersebut dinilai tidak tepat. Hal tersebut menyusul beberapa kali surat edaran (SE) sebelumnya terkait PPKM Level 4 dan 3. Dalam SE tersebut dinyatakan test Swab Antigen adalah syarat bagi seseorang agar bisa bepergian atau masuk ke suatu wilayah.
“Jika swab antigent selama ini boleh berlaku untuk Bali, bahkan pada PPKM Level 3 lalu, sekarang pada level 2 seharusnya lebih mudah. Bukan malah menjadi lebih sulit dengan PCR test. Jika itu terjadi terkesan mentah kembali, dan seolah-olah menutup agar orang susah ke Bali,” ujar Ketua Umum DPP AHLI Ketut Swabawa, Selasa (26/10). Karenanya penerapan PCR test tersebut agar dikaji kembali.
Menurut Swabawa yang penting dan yang diperlukan adalah pengawasan, sistem monitoring evaluasi atau monev di lapangan yang lebih akurat dan valid. Contohnya monev terhadap aplikasi PeduliLindungi yang merupakan sensor online terhadap mobilitas dan status seseorang menyangkut ‘rekaman’ status Covid-19.
Dari pengalaman lanjut Swabawa, monev aplikasi PeduliLindungi yang belum maksimal. Contohnya server yang kadang down atau ngadat sehingga penggunaan aplikasi PeduliLindungi ikut ngadat. Demikian juga disiplin petugas stakeholder di lokasi atau titik tertentu untuk pengecekan aplikasi PeduliLindungi.
“Jangan sampai misalnya men -scan barcode sekadarnya. Sehigga yang seharus tak lolos, jadi lolos,” saran Suabawa mengilustrasi.
Dalam konteks disiplin pengawasan, penyelenggaraan PON di Papua beberapa waktu lalu yang berlangsung sukses bisa sebagai referensi. Bagaimana mengelola dan menangani event besar dalam masa pandemi melibatkan ribuan orang dengan sukses. Dan lebih khusus lagi, aman dari lonjakan kasus relatif kasus Covid-19.
“PON luar biasa akbar acaranya oke-oke saja,” ucap Swabawa. Kuncinya sistem monitoring dan evaluasi, SDM atau petugas petugas lapangan yang kredibel dan penegakan disiplin yang berkelanjutan.
Perekonomian Bali saat ini, dikatakan Suabawa baru bergerak di beberapa sub sektor saja. Diantaranya produk kerajinan sandang. Salah satu kerajinan kain tenun endek dan produksi turunannya. Hal itu terkait kebutuhan karena kewajiban memakai produk lokal yakni endek bagi ASN dan pegawai swasta pada hari tertentu yang diatur sesuai Peraturan Gubernur Bali (Pergub). Sub sektor lainnya, kuliner dan bahan kebutuhan pokok yang masuk katagori sektor esensial.
Di pihak lain daya beli masyarakat masih rendah. Petani dan pedagang sayur pun mendapatkan hasil yang minimal karena daya beli yang rendah tersebut.” Walau terjadi penjualan sebenarnya hasil yang didapat terkadang tidak sepadan dengan beratnya pekerjaan yang dilakoni,” ucap Swabawa. *K17
Penerapan test PCR tersebut dinilai tidak tepat. Hal tersebut menyusul beberapa kali surat edaran (SE) sebelumnya terkait PPKM Level 4 dan 3. Dalam SE tersebut dinyatakan test Swab Antigen adalah syarat bagi seseorang agar bisa bepergian atau masuk ke suatu wilayah.
“Jika swab antigent selama ini boleh berlaku untuk Bali, bahkan pada PPKM Level 3 lalu, sekarang pada level 2 seharusnya lebih mudah. Bukan malah menjadi lebih sulit dengan PCR test. Jika itu terjadi terkesan mentah kembali, dan seolah-olah menutup agar orang susah ke Bali,” ujar Ketua Umum DPP AHLI Ketut Swabawa, Selasa (26/10). Karenanya penerapan PCR test tersebut agar dikaji kembali.
Menurut Swabawa yang penting dan yang diperlukan adalah pengawasan, sistem monitoring evaluasi atau monev di lapangan yang lebih akurat dan valid. Contohnya monev terhadap aplikasi PeduliLindungi yang merupakan sensor online terhadap mobilitas dan status seseorang menyangkut ‘rekaman’ status Covid-19.
Dari pengalaman lanjut Swabawa, monev aplikasi PeduliLindungi yang belum maksimal. Contohnya server yang kadang down atau ngadat sehingga penggunaan aplikasi PeduliLindungi ikut ngadat. Demikian juga disiplin petugas stakeholder di lokasi atau titik tertentu untuk pengecekan aplikasi PeduliLindungi.
“Jangan sampai misalnya men -scan barcode sekadarnya. Sehigga yang seharus tak lolos, jadi lolos,” saran Suabawa mengilustrasi.
Dalam konteks disiplin pengawasan, penyelenggaraan PON di Papua beberapa waktu lalu yang berlangsung sukses bisa sebagai referensi. Bagaimana mengelola dan menangani event besar dalam masa pandemi melibatkan ribuan orang dengan sukses. Dan lebih khusus lagi, aman dari lonjakan kasus relatif kasus Covid-19.
“PON luar biasa akbar acaranya oke-oke saja,” ucap Swabawa. Kuncinya sistem monitoring dan evaluasi, SDM atau petugas petugas lapangan yang kredibel dan penegakan disiplin yang berkelanjutan.
Perekonomian Bali saat ini, dikatakan Suabawa baru bergerak di beberapa sub sektor saja. Diantaranya produk kerajinan sandang. Salah satu kerajinan kain tenun endek dan produksi turunannya. Hal itu terkait kebutuhan karena kewajiban memakai produk lokal yakni endek bagi ASN dan pegawai swasta pada hari tertentu yang diatur sesuai Peraturan Gubernur Bali (Pergub). Sub sektor lainnya, kuliner dan bahan kebutuhan pokok yang masuk katagori sektor esensial.
Di pihak lain daya beli masyarakat masih rendah. Petani dan pedagang sayur pun mendapatkan hasil yang minimal karena daya beli yang rendah tersebut.” Walau terjadi penjualan sebenarnya hasil yang didapat terkadang tidak sepadan dengan beratnya pekerjaan yang dilakoni,” ucap Swabawa. *K17
Komentar