nusabali

Bapenda Badung Optimistis Pendapatan PHR Menggeliat

  • www.nusabali.com-bapenda-badung-optimistis-pendapatan-phr-menggeliat

MANGUPURA, NusaBali
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)/Pesedahan Kabupaten Badung menyambut baik rencana dibukanya penerbangan internasional pada 14 Oktober 2021.

Pembukaan pariwisata internasional membawa harapan dan semangat baru bagi Bali yang sebagian besar mengandalkan sektor pariwisata. Meski tidak serta langsung pulih dengan cepat, namun setidaknya ada optimisme yang tumbuh.

Kepala Bapenda Badung I Made Sutama, mengatakan selama pandemi pendapatan Badung dari Pajak Hotel dan Restoran (PHR) turun drastis. Menurutnya, kebijakan yang diambil pemerintah pusat ini setidaknya memberikan angin segar bagi pelaku pariwisata. Open border internasinal ini membawa harapan dan optimisme untuk peningkatan pendapatan daerah dari PHR.

“Yang jelas ada harapan untuk peningkatan PHR, meski untuk kembali pada kondisi sebelum pandemi dibutuhkan waktu pemulihan yang cukup lama. Kami menyambut baik rencana pembukaan penerbangan internasional langsung ke Bali. Mudah-mudahan dapat mendatangkan wisatawan asing untuk berlibur ke Bali,” ujarnya, Minggu (10/10).

Sutama mengakui pendapatan dari PHR turun drastis selama pandemi. Namun, pihaknya tetap berupaya mencari sumber-sumber pendapatan lain. Pendapatan daerah Badung sedikit terbantu dengan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dari data yang ada, rata-rata per bulan selama pandemi setoran pajak ke kas daerah Rp 60 miliar hingga Rp 70 miliar. “Bulan lalu dari satu transaksi saja mendapatkan sampai Rp 100 miliar. Ini patut disyukuri,” kata Sutama.

Namun selama pandemi tentu saja ada kendala yang dihadapi. Pihaknya juga tidak berani terlalu menekan wajib pajak (WP), khususnya dalam penagihan piutang pajak. Jika kondisi sudah normal, piutang pajak adalah kewajiban WP yang harus dilaksanakan.

“Jangankan untuk membayar piutang pajak, banyak WP sampai menutup sementara operasional lantaran tidak ada pendapatan. Tentu kami berikan keringanan, seperti pembayaran dengan cara mencicil,” kata birokrat asal Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan itu. *ind

Komentar