Warga Kuta Keluhkan Aturan Ganjil-Genap
MANGUPURA, NusaBali.com - Warga Kuta mempertanyakan kebijakan ganjil-genap yang diterapkan di ikon pariwisata Bali.
Mereka menganggap aturan yang secara resmi telah dikeluarkan oleh Gubernur Bali tidak relevan dengan kondisi Kuta pada saat ini. Surat Edaran (SE) Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Arus Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil-Genap pada Daerah Tujuan Wisata di Provinsi Bali dianggap hanya menghambat geliat ekonomi Kuta yang masih belum pulih setelah Pantai Kuta kembali dibuka beberapa waktu lalu.
“Saya tidak ingin diberlakukan lagi, semoga sampai hari ini saja,” ujar Ni Wayan Ekawanti Septiani, 33, perempuan asal Banjar Tegal, Kuta, ditemui pada saat berjualan di Pantai Kuta, Sabtu (25/9/2021).
Ia menuturkan bagaimana para pelanggannya yang merupakan para tourguide juga mengeluhkan hal yang sama. Para tourguide tersebut, ujar Eka, kebanyakan hanya memiliki satu kendaraan, sehingga apabila aturan ganjil genap diterapkan di daerah wisata seperti Kuta, maka akan mengurangi mobilitas mereka untuk mengantar wisatawan.
Dikatakan, hal tersebut juga tentunya akan berimbas kepada para pedagang di Pantai Kuta seperti dirinya. “Supaya cepat ramai, cepat pulih lagi, tamu luar negeri bisa datang lagi,” harap Eka mengenai pemulihan ekonomi Kuta.
Sementara salah seorang warga Kuta lainnya, Wayan, yang juga bejualan bersama istrinya di Pantai Kuta meminta pemerintah mengkaji lagi peraturan ganjil-genap di kawasan Pantai Kuta. “Aturan pemerintah kita ikuti, tapi di satu sisi pemerintah apa pernah turun ke lapangan, di lapangan bagaimana masyarakatnya,” keluh Wayan.
Ia pun menyebut bantuan semisal sembako selama ini lebih banyak diberikan oleh pihak swasta, termasuk wisatawan dibanding dari pihak pemerintah sendiri. Ia mempertanyakan kepedulian pemerintah kepada masyarakat Kuta.
“Sekarang kita baru buka, peluang kerja sudah dibuka, malah ada lagi ganjil-genap,” kata Wayan yang sebelum adanya pandemi bekerja sebagai tourguide.
Wayan berharap pemerintah mau mendengar aspirasi dari masyarakat Kuta untuk memperhatikan kelangsungan hidup warga Kuta. Ia merasa yakin seluruh masyarakat Kuta tidak akan setuju dengan penerapan aturan ganjil-genap diterapkan di wilayahnya.
Sementara itu, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kuta, I Putu Adnyana sebelumnya juga meminta kebijakan pemberlakuan sistem ganjil-genap untuk dikaji ulang. “Kalau dipaksakan tentunya akan berdampak dengan warga Kuta yang sudah tertimpa tangga mungkin sekarang yang menimpa pohon besar,” tuturnya.
Dengan kunjungan ke kawasan Kuta yang sudah mulai mengalami peningkatan, Adnyana menyebut setidaknya setengah dari jumlah pengunjung akan menjadi berkurang akibat penerapan sistem ganjil-genap. *adi
“Saya tidak ingin diberlakukan lagi, semoga sampai hari ini saja,” ujar Ni Wayan Ekawanti Septiani, 33, perempuan asal Banjar Tegal, Kuta, ditemui pada saat berjualan di Pantai Kuta, Sabtu (25/9/2021).
Ia menuturkan bagaimana para pelanggannya yang merupakan para tourguide juga mengeluhkan hal yang sama. Para tourguide tersebut, ujar Eka, kebanyakan hanya memiliki satu kendaraan, sehingga apabila aturan ganjil genap diterapkan di daerah wisata seperti Kuta, maka akan mengurangi mobilitas mereka untuk mengantar wisatawan.
Dikatakan, hal tersebut juga tentunya akan berimbas kepada para pedagang di Pantai Kuta seperti dirinya. “Supaya cepat ramai, cepat pulih lagi, tamu luar negeri bisa datang lagi,” harap Eka mengenai pemulihan ekonomi Kuta.
Sementara salah seorang warga Kuta lainnya, Wayan, yang juga bejualan bersama istrinya di Pantai Kuta meminta pemerintah mengkaji lagi peraturan ganjil-genap di kawasan Pantai Kuta. “Aturan pemerintah kita ikuti, tapi di satu sisi pemerintah apa pernah turun ke lapangan, di lapangan bagaimana masyarakatnya,” keluh Wayan.
Ia pun menyebut bantuan semisal sembako selama ini lebih banyak diberikan oleh pihak swasta, termasuk wisatawan dibanding dari pihak pemerintah sendiri. Ia mempertanyakan kepedulian pemerintah kepada masyarakat Kuta.
“Sekarang kita baru buka, peluang kerja sudah dibuka, malah ada lagi ganjil-genap,” kata Wayan yang sebelum adanya pandemi bekerja sebagai tourguide.
Wayan berharap pemerintah mau mendengar aspirasi dari masyarakat Kuta untuk memperhatikan kelangsungan hidup warga Kuta. Ia merasa yakin seluruh masyarakat Kuta tidak akan setuju dengan penerapan aturan ganjil-genap diterapkan di wilayahnya.
Sementara itu, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kuta, I Putu Adnyana sebelumnya juga meminta kebijakan pemberlakuan sistem ganjil-genap untuk dikaji ulang. “Kalau dipaksakan tentunya akan berdampak dengan warga Kuta yang sudah tertimpa tangga mungkin sekarang yang menimpa pohon besar,” tuturnya.
Dengan kunjungan ke kawasan Kuta yang sudah mulai mengalami peningkatan, Adnyana menyebut setidaknya setengah dari jumlah pengunjung akan menjadi berkurang akibat penerapan sistem ganjil-genap. *adi
Komentar