DPR Pastikan Kawal APBN Saat Pandemi
Gelar Sidang Paripurna Peringatan HUT ke-76 DPR RI
DPR meminta pemerintah di tahun 2022 nanti tetap fokus jalankan penanganan pandemi, agenda pembangunan prioritas serta pelayanan umum.
JAKARTA, NusaBali
Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan DPR akan melakukan pengawalan pengelolaan APBN, khususnya dalam program-program penanganan Pandemi Covid-19. Puan menegaskan, pengelolaan APBN harus berjalan efektif demi penyelamatan rakyat.
“Tugas konstitusional DPR RI dalam fungsi anggaran dan fungsi pengawasan perlu diarahkan untuk memastikan bahwa APBN dipergunakan secara efektif dalam penanganan keselamatan rakyat dari pandemi baik secara kesehatan, ekonomi, maupun sosial,” ujar Puan saat Rapat Paripurna Peringatan HUT ke-76 DPR RI secara fisik dan virtual di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (31/8).
Puan juga mengingatkan agar belanja negara pada Kementerian/Lembaga memiliki kualitas yang baik dan ditandai dengan efektivitasnya dalam meningkatkan kualitas kehidupan rakyat. Dalam pembahasan APBN 2022 yang masih berjalan, DPR akan memberikan perhatian pada upaya pemerintah dalam menyediakan ruang fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian perkembangan pandemi.
“Sehingga pada tahun 2022 pemerintah tetap fokus untuk menjalankan penanganan pandemi, agenda pembangunan prioritas serta pelayanan umum. Kemudian tidak melakukan refocusing berkali-kali yang dapat mempengaruhi kinerja dan kualitas program pemerintah untuk rakyat,” tegas Srikandi PDIP ini.
Pemerintah diingatkan pula agar kebijakan fiskal pada tahun 2022 diarahkan untuk memprioritaskan penanganan sektor kesehatan. Bagi Puan, hal tersebut menjadi kunci keberhasilan pemulihan ekonomi, memperkuat dan menjaga daya beli masyarakat serta pemulihan UMKM dan dunia usaha.
DPR pun, akan memberikan atensi pada upaya Pemerintah dalam mengoptimalkan pendapatan negara, inovasi pembiayaan, serta merasionalisasi belanja negara yang memenuhi kualitas spending better. Hal itu perlu dilakukan mengingat kondisi APBN yang mengalami penurunan pendapatan negara, sekaligus meningkatnya belanja untuk penanganan pandemi dan melebarnya pembiayaan defisit.
“Dalam mengelola Pembiayaan Defisit APBN, DPR RI akan memastikan agar Pemerintah dapat menjaga rasio utang dalam batas aman dan sesuai dengan Undang-undang, meningkatkan efisiensi biaya utang dan menjaga komposisi portofolio utang yang optimal dalam menjaga stabilitas perekonomian serta memperhatikan kapasitas fiskal APBN untuk masa akan datang,” papar perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR RI ini. *k22
“Tugas konstitusional DPR RI dalam fungsi anggaran dan fungsi pengawasan perlu diarahkan untuk memastikan bahwa APBN dipergunakan secara efektif dalam penanganan keselamatan rakyat dari pandemi baik secara kesehatan, ekonomi, maupun sosial,” ujar Puan saat Rapat Paripurna Peringatan HUT ke-76 DPR RI secara fisik dan virtual di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (31/8).
Puan juga mengingatkan agar belanja negara pada Kementerian/Lembaga memiliki kualitas yang baik dan ditandai dengan efektivitasnya dalam meningkatkan kualitas kehidupan rakyat. Dalam pembahasan APBN 2022 yang masih berjalan, DPR akan memberikan perhatian pada upaya pemerintah dalam menyediakan ruang fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian perkembangan pandemi.
“Sehingga pada tahun 2022 pemerintah tetap fokus untuk menjalankan penanganan pandemi, agenda pembangunan prioritas serta pelayanan umum. Kemudian tidak melakukan refocusing berkali-kali yang dapat mempengaruhi kinerja dan kualitas program pemerintah untuk rakyat,” tegas Srikandi PDIP ini.
Pemerintah diingatkan pula agar kebijakan fiskal pada tahun 2022 diarahkan untuk memprioritaskan penanganan sektor kesehatan. Bagi Puan, hal tersebut menjadi kunci keberhasilan pemulihan ekonomi, memperkuat dan menjaga daya beli masyarakat serta pemulihan UMKM dan dunia usaha.
DPR pun, akan memberikan atensi pada upaya Pemerintah dalam mengoptimalkan pendapatan negara, inovasi pembiayaan, serta merasionalisasi belanja negara yang memenuhi kualitas spending better. Hal itu perlu dilakukan mengingat kondisi APBN yang mengalami penurunan pendapatan negara, sekaligus meningkatnya belanja untuk penanganan pandemi dan melebarnya pembiayaan defisit.
“Dalam mengelola Pembiayaan Defisit APBN, DPR RI akan memastikan agar Pemerintah dapat menjaga rasio utang dalam batas aman dan sesuai dengan Undang-undang, meningkatkan efisiensi biaya utang dan menjaga komposisi portofolio utang yang optimal dalam menjaga stabilitas perekonomian serta memperhatikan kapasitas fiskal APBN untuk masa akan datang,” papar perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR RI ini. *k22
Komentar