nusabali

Kementerian PUPR Siapkan Rp 28,2 T

Bangun Rumah Murah

  • www.nusabali.com-kementerian-pupr-siapkan-rp-282-t

JAKARTA, NusaBali
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan Pemerintah menyiapkan anggaran senilai Rp28,2 triliun untuk program bantuan pembiayaan perumahan murah.

Basuki merinci dana sebesar Rp23 triliun akan dipakai untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Rumah (FLPP), sementara Rp4,39 triliun untuk subsidi bunga, dan Rp810 miliar untuk subsidi bantuan uang muka. Targetnya, akan dibangun 200 ribu unit rumah melalui FLPP pada tahun depan.

"Kementerian PUPR juga melaksanakan program pembiayaan perumahan dengan total anggaran Rp28,2 triliun," ujarnya pada rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, seperti dilansir CNNIndonesia.com, Kamis (26/8).

Sebagai informasi, masyarakat dapat mengajukan permohonan subsidi FLPP melalui aplikasi SiKasep yang dapat diunduh dari PlayStore. Aplikasi akan menghubungkan antara masyarakat, pemerintah, bank pelaksana, dan pengembang.

Sementara itu, ketentuan subsidi FLPP adalah properti berbentuk rumah tapak atau rumah susun, suku bunga 5 persen per tahun, masa subsidi 20 tahun, subsidi bantuan uang muka (SBUM) Rp4 juta, uang muka 1 persen, harga jual sesuai Kepmen PUPR dan bebas PPN sesuai PMK.

Dalam kesempatan yang sama, Basuki menambahkan untuk program karya tunai pada tahun depan dialokasikan dana senilai Rp13,64 triliun guna menyerap 665 ribu tenaga kerja.

Sedangkan lokasi anggaran akan diberikan untuk pembangunan sumber daya air senilai Rp4,85 triliun, bidang jembatan dan jalan Rp4,5 triliun, bidang permukiman Rp1,84 triliun, dan perumahan Rp2,45 triliun.

Awalnya, Basuki membahas mengenai laporan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) 2022 yang memiliki tujuh program prioritas nasional. Salah satunya dalam program prioritas nasional kelima yaitu meneruskan pembangunan infrastruktur dasar bagi masyarakat.

"Pagu anggaran untuk 2022 Kementerian PUPR sesuai surat bersama Menkeu dan Bappenas sebesar Rp 100,59 triliun. Meliputi belanja operasional pegawai Rp 3,31 triliun, belanja operasional barang Rp 2,51 triliun, anggaran pendidikan Rp 4,59 triliun, dan belanja non operasional Rp 90,40 triliun," jelasnya. *

Komentar