nusabali

Inspektorat Fokus Review Pengadaan Kebutuhan Covid

  • www.nusabali.com-inspektorat-fokus-review-pengadaan-kebutuhan-covid

AMLAPURA, NusaBali
Inspektur pada Inspektorat Daerah Karangasem, I Wayan Sudarsana, fokus melakukan review pengadaan barang-barang kebutuhan untuk penanganan Covid-19.

Pengadaan barang-barang untuk kebutuhan penanganan Covid-19 bernilai miliaran rupiah. Perlu dicermati agar tidak terjadi penyimpangan. Dana untuk penanganan Covid-19 berupa obat-obatan, vitamin, dan makanan untuk keperluan warga yang menjalani isolasi terpusat cukup banyak.

Wayan Sudarsana mengatakan, pegawainya saat ini sibuk mereview dokumen sebelum proses pengadaan barang-barang diperlukan. “Kami mesti cek dulu kebenarannya,” ungkap Wayan Sudarsana, Rabu (18/8). Apalagi barang yang dipesan kebanyakan barang langka. Sehingga kesannya pemesanan dilakukan cepat-cepatan agar dapat barang yang dibutuhkan. “Pengadaan dari Dinas Kesehatan, BPBD, dan Dinas Sosial, ketiganya itu terkait untuk penanganan Covid-19,” tambah pejabat dari Banjar Jungsri, Desa/Kecamatan Bebandem ini.

Misalnya BPBD Karangasem membutuhkan barang berupa APD (alat pelindung diri). BPBD yang tugasnya menguburkan jenazah terkonfirmasi positif Covid-19 wajib menggunakan APD standar. “Usulan barang-barang itu mesti dicermati, jangan sampai usulannya untuk penanganan Covid-19, tetapi didompleng pengadaan AC, computer, dan lainnya yang tidak ada hubungannya dengan penanganan Covid-19,” tegas Wayan Sudarsana.

Bahkan Wayan Sudarsana saat menjalani perawatan di rumah sakit akibat terkonfirmasi positif Covid-19 juga dibawakan pekerjaan untuk melakukan review dokumen usulan. “Mengingat mendesaknya pengadaan barang untuk kebutuhan penanganan Covid-9, saya saat menjalani perawatan karena Covid-19 juga tetap kerja,” ungkap Wayan Sudarsana. Walaupun berkas yang dibawakan staf telah ada paraf, tetap perlu dicermati. “Jangan sampai penanganan Covid-19 berakhir, menimbulkan masalah hukum,” jelasnya. Akibatnya, tugas-tugas rutin melakukan pemeriksaan di 578 objek pemeriksaan tertunda. Apalagi masih kekurangan tenaga auditor, idealnya ada 54 auditor, yang ada hanya 21 auditor. *k16

Komentar