60% Pedagang Kecil Gulung Tikar
Kirim surat terbuka ke Presiden Jokowi minta pemberian insentif
JAKARTA, NusaBali
Pedagang kecil yang tergabung dalam Forum Organisasi Usaha Rakyat Kecil UMKM-Informal Nusantara (Forum Urkantara) menulis surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mereka mendesak pemberian insentif kepada pelaku UMKM informal yang tertekan pandemi covid-19.
Dalam surat tersebut, Forum Urkantara menyebut lebih dari 60 persen pedagang kecil di sektor informal sudah gulung tikar maupun berada di ambang lampu merah setelah bergelut dengan pandemi lebih dari 1 tahun 4 bulan.
"Bahkan untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari harus jual aset atau pinjam ke sana kemari, angka kemiskinan dan ancaman kelaparan semakin meluas di seluruh wilayah Indonesia," bunyi surat seperti dilansir CNNIndonesia.com, Jumat (23/7).
Forum Urkantara menyampaikan lima poin yang menurut mereka harus segera dilakukan Jokowi. Pertama, mengambil tongkat komando dan kendali sebagai panglima penanganan pandemi covid-19.
Kedua, melakukan perombakan total tim penanganan pandemi covid-19 baik dalam sektor kesehatan maupun ekonomi, terutama yang berkaitan dengan usaha UMKM.
Ketiga, duduk bersama dengan pimpinan organisasi usaha rakyat kecil dan pemangku kepentingan lainnya guna merumuskan langkah efektif dan efisien dalam mengatasi dampak pandemi.
Keempat, mengambil sikap tegas dan berani dalam mengalokasikan sebagian besar APBN untuk penanganan pandemi beserta dampak yang diakibatkan.
Kelima, mengambil sikap tegas dan berani untuk mengeluarkan peraturan dan kebijakan percepatan penanganan pandemi yang humanis dan persuatif guna mencegah terjadinya tindakan kekerasan dan represif di lapangan.
Berharap surat mereka ditanggapi Jokowi, Forum Urkantara juga menyampaikan agar vaksinasi covid-19 untuk pelaku usaha kecil dan informal dipercepat.
Selain itu, forum juga berharap agar pemerintah memperluas bansos sembako dan menghapus beban pajak, listrik, telepon, air untuk pelaku UMKM informal.
Mereka juga meminta pemutihan BI checking dan bunga tertunggak yang selama ini ditanggung pelaku usaha kecil.
"Peniadaan cicilan pinjaman pelaku usaha rakyat kecil UMKM dan sektor informal di leasing kendaraan bermotor roda dua dan roda empat di bank dan di lembaga keuangan non perbankan multifinance, pegadaian dan atau sejenisnya," tuntut mereka. *
Dalam surat tersebut, Forum Urkantara menyebut lebih dari 60 persen pedagang kecil di sektor informal sudah gulung tikar maupun berada di ambang lampu merah setelah bergelut dengan pandemi lebih dari 1 tahun 4 bulan.
"Bahkan untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari harus jual aset atau pinjam ke sana kemari, angka kemiskinan dan ancaman kelaparan semakin meluas di seluruh wilayah Indonesia," bunyi surat seperti dilansir CNNIndonesia.com, Jumat (23/7).
Forum Urkantara menyampaikan lima poin yang menurut mereka harus segera dilakukan Jokowi. Pertama, mengambil tongkat komando dan kendali sebagai panglima penanganan pandemi covid-19.
Kedua, melakukan perombakan total tim penanganan pandemi covid-19 baik dalam sektor kesehatan maupun ekonomi, terutama yang berkaitan dengan usaha UMKM.
Ketiga, duduk bersama dengan pimpinan organisasi usaha rakyat kecil dan pemangku kepentingan lainnya guna merumuskan langkah efektif dan efisien dalam mengatasi dampak pandemi.
Keempat, mengambil sikap tegas dan berani dalam mengalokasikan sebagian besar APBN untuk penanganan pandemi beserta dampak yang diakibatkan.
Kelima, mengambil sikap tegas dan berani untuk mengeluarkan peraturan dan kebijakan percepatan penanganan pandemi yang humanis dan persuatif guna mencegah terjadinya tindakan kekerasan dan represif di lapangan.
Berharap surat mereka ditanggapi Jokowi, Forum Urkantara juga menyampaikan agar vaksinasi covid-19 untuk pelaku usaha kecil dan informal dipercepat.
Selain itu, forum juga berharap agar pemerintah memperluas bansos sembako dan menghapus beban pajak, listrik, telepon, air untuk pelaku UMKM informal.
Mereka juga meminta pemutihan BI checking dan bunga tertunggak yang selama ini ditanggung pelaku usaha kecil.
"Peniadaan cicilan pinjaman pelaku usaha rakyat kecil UMKM dan sektor informal di leasing kendaraan bermotor roda dua dan roda empat di bank dan di lembaga keuangan non perbankan multifinance, pegadaian dan atau sejenisnya," tuntut mereka. *
Komentar