Bendesa Adat Tanjung Benoa Temui Gubernur Koster
Ajukan Permohonan Pengunaan Lahan Milik Pemprov
MANGUPURA, NusaBali
Desa Adat Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, mengajukan pemanfaatan lahan seluas 8 are milik Pemprov Bali. Pengajuan itu dilakukan langsung kepada Gubernur Bali I Wayan Koster. Rencananya, lahan akan digunakan untuk berbagai keperluan termasuk kegiatan keagamaan.
Bendesa Adat Tanjung Benoa Made Wijaya, mengatakan permohonan terhadap lahan 8 are yang ditujukan kepada Gubernur Bali, ditembuskan juga kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Permohonan tersebut, lanjut dia, sudah diajukan dua kali dengan Surat Nomor 84/PDP-TB/V/2021 dan 168/PDP-TB/VI/2021. Bahkan juga sudah menghadap bersama prajuru kepada Gubernur Wayan Koster di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Komples Jaya Sabha, dengan difasilitasi anggota DPRD Provinsi Bali Dapil Badung, Wayan Disel Astawa pada Sabtu (26/6).
“Rencana itu sudah kami sampaikan langsung dan bersurat kepada pak gubernur, dan beliau merespon dengan positif. Jadi ini akan kami tindaklanjuti dengan menyelesaikan kelengkapan berkas permohonan yang diperlukan, agar nantinya lahan itu bisa diberikan kepada kami di desa adat dalam bentuk hibah,” kata Wijaya, Selasa (29/6).
Atas hal itu, Wijaya yang juga anggota DPRD Badung, mewakili masyarakat Tanjung Benoa menyampaikan terima kasih kepada gubernur, tanah milik pemprov tersebut akan dipakai untuk pelaksanaan upacara adat, agama, dan fasilitas yang diperlukan. “Lahan itu akan digunakan untuk kepentingan di Desa Adat Tanjung Benoa,” katanya.
Wijaya lebih lanjut menjelaskan, salah satu yang akan dibangun di kawasan lahan yang dimohonkan adalah lokasi peyadnyan ngaben masal. Sebab, lahan peyadnyan yang sebelumnya telah dipakai sebagai lokasi pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R). Pihaknya menyadari pentingnya pengelolaan sampah dari hulu dan itu juga menjadi mandat dari visi dan misi Gubernur Bali.
Selain itu, lahan tersebut juga dipakai sebagai lahan parkir alternatif, guna mengantisipasi kemacetan di Jalan Pratama yang selama ini terjadi saat musim liburan. “Selama ini kami sangat koperatif. Ketika diperlukan lahan untuk membangun SMP, kami serahkan lahan pelaba pura. Begitu juga untuk lahan parkir, juga menggunakan lahan pelaba pura. Sekarang yang terbaru adalah pembangunan TPS 3R, yang juga menggunakan lahan pelaba pura,” katanya.
“Kami lakukan ini demi kepentingan bersama dan untuk mendukung program pemerintah. Jadi saya harap lahan 8 are ini bisa dihibahkan ke desa adat,” tandasnya. *dar
Komentar