Sejumlah Sapras Sekolah Rusak
Jelang PTM di Kabupaten Buleleng
Untuk sarana dan prasarana beberapa sekolah yang rusak, pada tahun 2021 ini akan mendapatkan program perbaikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).
SINGARAJA, NusaBali
Di tengah upaya mempersiapkan sarana protokol kesehatan Covid-19 di sekolah, ternyata masih ada sarana dan prasarana (sarpras) sekolah yang belum memadai. Sejumlah sarpras sekolah di Buleleng mengalami kerusakan menjelang pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang rencananya digelar pada Juli 2021.
Hal ini terlihat di dua sekolah dasar (SD) di Kabupaten Buleleng. Seperti di SD Negeri 2 Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, yakni pada plafon depan ruang guru yang jebol sehingga ruangan tidak dapat difungsikan. Kerusakan tersebut sudah terjadi sejak setahun lalu, dan kondisinya semakin diperparah saat musim hujan.
Beruntung, selama ini di SDN 2 Kalibukbuk tidak ada aktivitas belajar mengajar akibat pandemi Covid-19. Sehingga siswa hanya belajar daring dari rumah dan guru tak banyak beraktivitas di sekolah. Hanya saja, para guru terpaksa harus pindah ke ruangan kepala sekolah ketika beraktivitas di sekolah.
"Plafon depan ruang guru roboh sudah sejak musim hujan kemarin. Untuk sementara waktu kami tunjang dengan kayu. Selain itu fisik lainnya dari bangunan ini juga kurang memungkinkan digunakan. Kondisi ini sudah kami laporkan ke Disdikpora untuk usulan perbaikan," jelas Kepala Sekolah SDN 2 Kalibukbuk, Made Mara.
Kerusakan yang sama juga terjadi di SDN 2 Banjar Tegal, pada bagian plafon salah satu ruang kelas belajar siswa. Untuk menyiasati hal ini, pihak sekolah memasang tiga batang bambu besar yang digunakan untuk menunjang dan menahan plafon ruangan kelas dengan sambungan kayu pada atapnya yang jebol.
Kondisi ini, membuat sebagian orang tua siswa merasa khawatir. Apalagi pemerintah tengah menyiapkan pelaksanaan PTM pada bulan depan. "Kalau mulai sekolah bisa membahayakan. Sehingga perlu segera mendapatkan perbaikan agar orangtua siswa nantinya tidak was-was ketika anaknya kembali ke sekolah," ujar salah satu orangtua siswa.
Sarpras penunjang belajar yang dinilai kurang layak terjadi di beberapa sekolah ini kini mendapatkan sorotan dari Komisi IV DPRD Buleleng yang membidangi masalah pendidikan. Sejauh ini, Komisi IV DPRD Buleleng sudah menerima laporan masyarakat adanya sarana dan prasarana sekolah yang rusak.
Ketua Komisi IV DPRD Buleleng, Luh Hesti Ranitasari mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Disdikpora Buleleng terkait hal ini. Namun, sesuai informasi rencana pelaksanaan PTM secara terbatas memang akan digelar Juli 2021, hanya saja kini masih menunggu izin dari Satgas Penanganan Covid-19 Buleleng, melihat risiko penyebaran Covid-19.
"Kalau benar PTM, semua harus terkoordinasi dengan baik. Di SDN 2 Banjar Tegal soal plafon kurang layak, kami koordinasikan dengan Disdikpora. Apakah bisa lewat dana BOS dipakai untuk perbaiki. Kalau bisa atau tidak, bisa Disdikpora turun bersama kami," kata Rani.
Rani pun meminta, agar Disdikpora Buleleng turun untuk mengecek, jika memang kerusakan plafon parah dan harus diganti, maka segera dilakukan secepat mungkin, demi keselamatan anak didik. "Kami masih menunggu respon Disdik ke bawah. Jangan sampai kami yang punya ide PTM, terganggu akan hal ini," ujar Rani.
Dalam penanganan sarana dan prasarana beberapa sekolah di Buleleng yang kurang layak jelang PTM secara terbatas, lanjut Rani, Komisi IV DPRD Buleleng siap mengambil kebijakan, yang nantinya akan dikoordinasikan dengan Pemkab Buleleng. Hal ini dilakukan, untuk keselamatan anak didik.
Sementara itu, Kadisdikpora Buleleng, Made Astika mengatakan, untuk sarana dan prasarana beberapa sekolah yang rusak, pada tahun 2021 ini akan mendapatkan program perbaikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). "Beberapa paket program akan kami eksekusi, itu masih dalam proses pengadaan melalui tender," jelas Made Astika.
DAK tahun ini sejumlah Rp 40 miliar yang digelontor Pemerintah Pusat akan dilakukan untuk merehab 76 ruang kelas, membangun 15 unit jamban, 7 ruang UKS, 7 perpustakaan, dan 2 ruang guru. "Itu sasarannya satuan pendidikan SD yang tersebar di seluruh kecamatan yang menjadi wilayah tugas Disdikpora Buleleng," jelasnya.
Made Astika mengungkapkan, beberapa satuan pendidikan di luar SD yang membawahi Disdikpora, yakni PAUD dan SMP juga akan menerima paket rehabilitasi. Untuk itu, pihaknya meminta agar masing-masing satuan pendidikan melaporkan daftar yang menjadi kendala mereka pada bangunan sekolah.
"Untuk data bangunan sekolah yang mengalami kerusakan, satuan pendidikan wajib melaporkan melalui Dapodik-nya. Kalau tidak terisi dengan baik, program untuk satuan pendidikan tersebut agak sulit kami lakukan. Nanti data itu kami sampaikan usulan. Setelah itu akan dilakukan verifikasi dari pusat," tandas Made Astika. *mz
Hal ini terlihat di dua sekolah dasar (SD) di Kabupaten Buleleng. Seperti di SD Negeri 2 Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, yakni pada plafon depan ruang guru yang jebol sehingga ruangan tidak dapat difungsikan. Kerusakan tersebut sudah terjadi sejak setahun lalu, dan kondisinya semakin diperparah saat musim hujan.
Beruntung, selama ini di SDN 2 Kalibukbuk tidak ada aktivitas belajar mengajar akibat pandemi Covid-19. Sehingga siswa hanya belajar daring dari rumah dan guru tak banyak beraktivitas di sekolah. Hanya saja, para guru terpaksa harus pindah ke ruangan kepala sekolah ketika beraktivitas di sekolah.
"Plafon depan ruang guru roboh sudah sejak musim hujan kemarin. Untuk sementara waktu kami tunjang dengan kayu. Selain itu fisik lainnya dari bangunan ini juga kurang memungkinkan digunakan. Kondisi ini sudah kami laporkan ke Disdikpora untuk usulan perbaikan," jelas Kepala Sekolah SDN 2 Kalibukbuk, Made Mara.
Kerusakan yang sama juga terjadi di SDN 2 Banjar Tegal, pada bagian plafon salah satu ruang kelas belajar siswa. Untuk menyiasati hal ini, pihak sekolah memasang tiga batang bambu besar yang digunakan untuk menunjang dan menahan plafon ruangan kelas dengan sambungan kayu pada atapnya yang jebol.
Kondisi ini, membuat sebagian orang tua siswa merasa khawatir. Apalagi pemerintah tengah menyiapkan pelaksanaan PTM pada bulan depan. "Kalau mulai sekolah bisa membahayakan. Sehingga perlu segera mendapatkan perbaikan agar orangtua siswa nantinya tidak was-was ketika anaknya kembali ke sekolah," ujar salah satu orangtua siswa.
Sarpras penunjang belajar yang dinilai kurang layak terjadi di beberapa sekolah ini kini mendapatkan sorotan dari Komisi IV DPRD Buleleng yang membidangi masalah pendidikan. Sejauh ini, Komisi IV DPRD Buleleng sudah menerima laporan masyarakat adanya sarana dan prasarana sekolah yang rusak.
Ketua Komisi IV DPRD Buleleng, Luh Hesti Ranitasari mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Disdikpora Buleleng terkait hal ini. Namun, sesuai informasi rencana pelaksanaan PTM secara terbatas memang akan digelar Juli 2021, hanya saja kini masih menunggu izin dari Satgas Penanganan Covid-19 Buleleng, melihat risiko penyebaran Covid-19.
"Kalau benar PTM, semua harus terkoordinasi dengan baik. Di SDN 2 Banjar Tegal soal plafon kurang layak, kami koordinasikan dengan Disdikpora. Apakah bisa lewat dana BOS dipakai untuk perbaiki. Kalau bisa atau tidak, bisa Disdikpora turun bersama kami," kata Rani.
Rani pun meminta, agar Disdikpora Buleleng turun untuk mengecek, jika memang kerusakan plafon parah dan harus diganti, maka segera dilakukan secepat mungkin, demi keselamatan anak didik. "Kami masih menunggu respon Disdik ke bawah. Jangan sampai kami yang punya ide PTM, terganggu akan hal ini," ujar Rani.
Dalam penanganan sarana dan prasarana beberapa sekolah di Buleleng yang kurang layak jelang PTM secara terbatas, lanjut Rani, Komisi IV DPRD Buleleng siap mengambil kebijakan, yang nantinya akan dikoordinasikan dengan Pemkab Buleleng. Hal ini dilakukan, untuk keselamatan anak didik.
Sementara itu, Kadisdikpora Buleleng, Made Astika mengatakan, untuk sarana dan prasarana beberapa sekolah yang rusak, pada tahun 2021 ini akan mendapatkan program perbaikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). "Beberapa paket program akan kami eksekusi, itu masih dalam proses pengadaan melalui tender," jelas Made Astika.
DAK tahun ini sejumlah Rp 40 miliar yang digelontor Pemerintah Pusat akan dilakukan untuk merehab 76 ruang kelas, membangun 15 unit jamban, 7 ruang UKS, 7 perpustakaan, dan 2 ruang guru. "Itu sasarannya satuan pendidikan SD yang tersebar di seluruh kecamatan yang menjadi wilayah tugas Disdikpora Buleleng," jelasnya.
Made Astika mengungkapkan, beberapa satuan pendidikan di luar SD yang membawahi Disdikpora, yakni PAUD dan SMP juga akan menerima paket rehabilitasi. Untuk itu, pihaknya meminta agar masing-masing satuan pendidikan melaporkan daftar yang menjadi kendala mereka pada bangunan sekolah.
"Untuk data bangunan sekolah yang mengalami kerusakan, satuan pendidikan wajib melaporkan melalui Dapodik-nya. Kalau tidak terisi dengan baik, program untuk satuan pendidikan tersebut agak sulit kami lakukan. Nanti data itu kami sampaikan usulan. Setelah itu akan dilakukan verifikasi dari pusat," tandas Made Astika. *mz
Komentar