DPRD Klungkung Minta Pemkab Tindaklanjuti Rekomendasi BPK
SEMARAPURA, NusaBali
DPRD dan jajaran Pemkab Klungkung menggelar Rapat Paripurna Istimewa Penyampaian Rekomendasi DPRD Klungkung, terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Rapat digelar di Ruang Nawa Natya, Kantor DPRD Klungkung, Selasa (8/6) pagi. Dalam rapat ini terungkap agar Pemkab menindaklanjuti rekomendasi BPK.
Dari unsur ekskutif dipimpin Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta, sedangkan dari legislatif dipimpin Ketua DPRD Klungkung Anak Agung Gde Anom. Hadir, jajaran anggota DPRD Klungkung, pimpinan OPD (organisasi perangkat daerah) dan pihak terkait.
Dalam rapat tersebut, Ketua DPRD Klungkung Anak Agung Gde Anom mengatakan, dari hasi pemeriksaan BPK atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, terdapat beberapa temuan yang harus mendapatkan perhatian dan tindaklanjut dari Bupati. Beberapa temuan tersebut, antara lain pendapatan Kios dan Los Pasar Galiran tidak dipindah bukukan ke
kas daerah tepat waktu. Kemudian, ada Belanja Barang dan Jasa pada Bagian Umum Setda Klungkung Rp 71.356.000 yang tidak mencakup program dan kegiatan Pemkab.
Terjadi kelebihan pembayaran pekerjaan pembangunan/peningkatan Jalan Tanglad-Wates, Kecamatan Nusa Penida sebesar Rp 87.289.163. Pemanfaatan kios oleh pihak lain tidak didukung perjanjian yang memadai, dan lainnya. "Agar saudara bupati dan jajaran menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK ini," ujar Agung Anom.
DPRD juga memberikan apresiasi kepada Bupati Klungkung beserta seluruh jajarannya yang telah berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini ini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020.
Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta mengatakan akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut, bahkan beberapa di antaranya sudah ditindaklanjuti. "Rekomendasi BPK hanya enam. Itu sangat jauh bekurang dari tahun sebelumnya yang mencapai 22 rekomendasi," kata Bupati Suwirta. *wan
Dari unsur ekskutif dipimpin Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta, sedangkan dari legislatif dipimpin Ketua DPRD Klungkung Anak Agung Gde Anom. Hadir, jajaran anggota DPRD Klungkung, pimpinan OPD (organisasi perangkat daerah) dan pihak terkait.
Dalam rapat tersebut, Ketua DPRD Klungkung Anak Agung Gde Anom mengatakan, dari hasi pemeriksaan BPK atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, terdapat beberapa temuan yang harus mendapatkan perhatian dan tindaklanjut dari Bupati. Beberapa temuan tersebut, antara lain pendapatan Kios dan Los Pasar Galiran tidak dipindah bukukan ke
kas daerah tepat waktu. Kemudian, ada Belanja Barang dan Jasa pada Bagian Umum Setda Klungkung Rp 71.356.000 yang tidak mencakup program dan kegiatan Pemkab.
Terjadi kelebihan pembayaran pekerjaan pembangunan/peningkatan Jalan Tanglad-Wates, Kecamatan Nusa Penida sebesar Rp 87.289.163. Pemanfaatan kios oleh pihak lain tidak didukung perjanjian yang memadai, dan lainnya. "Agar saudara bupati dan jajaran menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK ini," ujar Agung Anom.
DPRD juga memberikan apresiasi kepada Bupati Klungkung beserta seluruh jajarannya yang telah berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini ini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020.
Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta mengatakan akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut, bahkan beberapa di antaranya sudah ditindaklanjuti. "Rekomendasi BPK hanya enam. Itu sangat jauh bekurang dari tahun sebelumnya yang mencapai 22 rekomendasi," kata Bupati Suwirta. *wan
Komentar