Megawati Dianugerahi Gelar Profesor Kehormatan
JAKARTA, NusaBali
Ketua Umum DPP PDIP Megawatri Soekarnoputri, 74, akan memperoleh gelar Profesor Kehormatan (Guru Besar Tidak Tetap) Ilmu Pertahanan Bidang Kepemimpinan Strategik pada Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan (Unhan) RI.
PDIP pun apreasi pemberian gelar Profesor Kehormatan terhadap Megawati, yang notabene Presiden RI ke-5 (periode 2001-2024). Pengukuhan gelar Profesor Kehormatan kepada Megawati rencananya akan dilakukan dalam Sidang Senat Terbuka Unhan, Jumat (11/6) lusa. Rektor Unhan, Laksamana Madya TNI Prof Amarulla Octavian, mengatakan Sidang Senat Akademik Unhan telah menerima hasil penilaian Dewan Guru Besar Unhan atas seluruh karya ilmiah Megawati. Karya ilmiah tersebut merupakan syarat pengukuhan menjadi Profesor Kehormatan Ilmu Pertahanan Bidang Kepemimpinan Strategik Fakultas Strategi Pertahanan.
Disebutkan, sejumlah guru besar menjadi promotor Megawati sebagai Profesor Kehormatan. Beberapa guru besar asal dalam negeri yang memberikan rekomendasi akademik, berasal dari beberapa perguruan tinggi negeri. Sedangkan guru besar asal luar negeri berasal dari Jepang, China, Korea Selatan, dan Prancis.
Menurut Prof Octavian, pemberian gelar Profesor Kehormatan kepada Megawati tersebut juga tidak terlepas dari kepemimpinan Ketua Umum DPP PDIP ini dalam menghadapi krisis multidimensi di era pemerintahannya. Megawati sempat selama 3 tahun menjabat Presiden RI periode 2001-2004.
"Unhan mencatat keberhasilan Megawati saat di pemerintahan dalam menuntaskan konflik sosial, seperti penyelesaian konflik Ambon, penyelesaian konflik Poso, pemulihan pariwisata pasca Bom Bali (12 Oktober 2002), dan penanganan permasalahan TKI di Malaysia," jelas Prof Octavian dilansir detikcom di Jakarta, Selasa (8/6)..
"Ibu Megawati menjadi Presiden pertama perempuan di negara kita. Di era Ibu Megawati, untuk pertama kalinya diselenggarakan Pemilihan Umum Legislatif dan Presidensial secara langsung," lanjut Prof Octavian.
Sementara itu, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengapresiasi rencana Unhan memberikan gelar Profesor Kehormatan kepada Megawati. "Kami meyakini rencana Unhan memberikan gelar Profesor Kehormatan kepada Ibu Megawati tidaklah mendadak, tapi telah dilakukan kajian sejak lama. Termasuk kajian berbagai karya ilmiah dan pidato Ibu Megawati, baik di dalam maupun di luar negeri," ujar Hasto Kristiyanti dalam keterangan tertulisnya yang diterima NusaBali di Jakarta, Selasa kemarin.
Hasto Kristiyanto, yang juga merupakan mahasiswa Doktoral Unhan, mengatakan Megawati memiliki peran yang unik dalam upaya mendamaikan konflik di semenanjung Korea. Megawati diterima dengan baik oleh kedua pemimpin negara tersebut. Selain itu, Megawati juga sering diundang ke forum-forum internasional sebagai pembicara kunci.
"Kehadiran beliau (Megawati) di forum internasional dan gelar Doktor Kehormatan yang diberi merupakan bukti pengakuan akademik dalam kepemimpinan strategik," tandas Hasto.
Menurut Hasto, di bawah kepemimpinan Megawati (2001-2004), Indonesia bisa menghadapi krisis multidimensi yang pada akhirnya dapat bangkit dan mendapat kepercayaan baik dari dalam maupun luar negeri. "Kepemimpinan Ibu Megawati sangat kuat dan penuh tanggung jawab terhadap masa depan bangsa. Ibu Megawati diakui mampu membawa Indonesia keluar dari krisis multidimensi dan mendapat pengakuan dari dalam dan luar negeri. Selain itu, kepemimpinan beliau juga menghadirkan rekonsiliasi nasional, sehingga tidak ada dendam terhadap masa lalu," jelas Hasto
Hasto menyebutkan, Megawati melarang untuk menghujat Soeharto, karena kesadaran pentingnya melihat masa depan. "Atas kiprah kepemimpinannya selama ini, Ibu Megawati tercatat telah menerima sembilan gelar Doktor Honoris Causa dari dalam dan luar negeri," papar Hasto.
Megawati, kata Hasto, memiliki jejak kepemimpinan yang kuat. Hal itu dimulai sejak Megawati menjadi anggota Fraksi PDI DPR RI (1987-1992, 1992-1997), jadi Wakil Presiden RI (20 Oktober 1999-23 Juli 2001), hingga Presiden RI (23 Juli 2001-20 Oktober 2004).
Melalui keputusan Megawati selaku Presiden RI, pemerintah melahirkan sejumlah lembaga/institusi negara. Antara lain, Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Meteorologi Klimatologi & Geofisika (BMKG).
Untuk itu, menurut Hasto, Megawati telah meletakkan pondasi kuat bagi tata negara dan tata pemerintahan, dengan tradisi demokrasi yang baik. Pemilu di bawah kepemimpinan Megawati, anggarannya sangat efektif dan dikenal demokratis.
Hasto menuturkan, meski memimpin partai di era Orde Baru yang penuh penindasan dan pada puncaknya peristiwa 27 Juli 1996, namun Megawati mampu membawa PDIP menjadi partai pemenang Pemilu 1999. Politisi sepuh kelahiran Jogjakarta, 23 Januari 1947, yang notabene putri sulung Bung Karno ini juga berhasil mengantarkan kader PDIP Joko Widodo (Jokowi) menjadi Presiden FRI dua kali periode (2014-2019, 2019-2024). *k22
Disebutkan, sejumlah guru besar menjadi promotor Megawati sebagai Profesor Kehormatan. Beberapa guru besar asal dalam negeri yang memberikan rekomendasi akademik, berasal dari beberapa perguruan tinggi negeri. Sedangkan guru besar asal luar negeri berasal dari Jepang, China, Korea Selatan, dan Prancis.
Menurut Prof Octavian, pemberian gelar Profesor Kehormatan kepada Megawati tersebut juga tidak terlepas dari kepemimpinan Ketua Umum DPP PDIP ini dalam menghadapi krisis multidimensi di era pemerintahannya. Megawati sempat selama 3 tahun menjabat Presiden RI periode 2001-2004.
"Unhan mencatat keberhasilan Megawati saat di pemerintahan dalam menuntaskan konflik sosial, seperti penyelesaian konflik Ambon, penyelesaian konflik Poso, pemulihan pariwisata pasca Bom Bali (12 Oktober 2002), dan penanganan permasalahan TKI di Malaysia," jelas Prof Octavian dilansir detikcom di Jakarta, Selasa (8/6)..
"Ibu Megawati menjadi Presiden pertama perempuan di negara kita. Di era Ibu Megawati, untuk pertama kalinya diselenggarakan Pemilihan Umum Legislatif dan Presidensial secara langsung," lanjut Prof Octavian.
Sementara itu, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengapresiasi rencana Unhan memberikan gelar Profesor Kehormatan kepada Megawati. "Kami meyakini rencana Unhan memberikan gelar Profesor Kehormatan kepada Ibu Megawati tidaklah mendadak, tapi telah dilakukan kajian sejak lama. Termasuk kajian berbagai karya ilmiah dan pidato Ibu Megawati, baik di dalam maupun di luar negeri," ujar Hasto Kristiyanti dalam keterangan tertulisnya yang diterima NusaBali di Jakarta, Selasa kemarin.
Hasto Kristiyanto, yang juga merupakan mahasiswa Doktoral Unhan, mengatakan Megawati memiliki peran yang unik dalam upaya mendamaikan konflik di semenanjung Korea. Megawati diterima dengan baik oleh kedua pemimpin negara tersebut. Selain itu, Megawati juga sering diundang ke forum-forum internasional sebagai pembicara kunci.
"Kehadiran beliau (Megawati) di forum internasional dan gelar Doktor Kehormatan yang diberi merupakan bukti pengakuan akademik dalam kepemimpinan strategik," tandas Hasto.
Menurut Hasto, di bawah kepemimpinan Megawati (2001-2004), Indonesia bisa menghadapi krisis multidimensi yang pada akhirnya dapat bangkit dan mendapat kepercayaan baik dari dalam maupun luar negeri. "Kepemimpinan Ibu Megawati sangat kuat dan penuh tanggung jawab terhadap masa depan bangsa. Ibu Megawati diakui mampu membawa Indonesia keluar dari krisis multidimensi dan mendapat pengakuan dari dalam dan luar negeri. Selain itu, kepemimpinan beliau juga menghadirkan rekonsiliasi nasional, sehingga tidak ada dendam terhadap masa lalu," jelas Hasto
Hasto menyebutkan, Megawati melarang untuk menghujat Soeharto, karena kesadaran pentingnya melihat masa depan. "Atas kiprah kepemimpinannya selama ini, Ibu Megawati tercatat telah menerima sembilan gelar Doktor Honoris Causa dari dalam dan luar negeri," papar Hasto.
Megawati, kata Hasto, memiliki jejak kepemimpinan yang kuat. Hal itu dimulai sejak Megawati menjadi anggota Fraksi PDI DPR RI (1987-1992, 1992-1997), jadi Wakil Presiden RI (20 Oktober 1999-23 Juli 2001), hingga Presiden RI (23 Juli 2001-20 Oktober 2004).
Melalui keputusan Megawati selaku Presiden RI, pemerintah melahirkan sejumlah lembaga/institusi negara. Antara lain, Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Meteorologi Klimatologi & Geofisika (BMKG).
Untuk itu, menurut Hasto, Megawati telah meletakkan pondasi kuat bagi tata negara dan tata pemerintahan, dengan tradisi demokrasi yang baik. Pemilu di bawah kepemimpinan Megawati, anggarannya sangat efektif dan dikenal demokratis.
Hasto menuturkan, meski memimpin partai di era Orde Baru yang penuh penindasan dan pada puncaknya peristiwa 27 Juli 1996, namun Megawati mampu membawa PDIP menjadi partai pemenang Pemilu 1999. Politisi sepuh kelahiran Jogjakarta, 23 Januari 1947, yang notabene putri sulung Bung Karno ini juga berhasil mengantarkan kader PDIP Joko Widodo (Jokowi) menjadi Presiden FRI dua kali periode (2014-2019, 2019-2024). *k22
Komentar